Breaking News
Beranda » Hukum » OTT Sukoharjo dan Krisis Sistem Pilkada: Saatnya Mengobati Penyakit, Bukan Sekadar Menangkap Pasien

OTT Sukoharjo dan Krisis Sistem Pilkada: Saatnya Mengobati Penyakit, Bukan Sekadar Menangkap Pasien

  • account_circle TCON
  • calendar_month Ming, 12 Jul 2026

OTT Sukoharjo dan Krisis Sistem Pilkada: Saatnya Mengobati Penyakit, Bukan Sekadar Menangkap Pasien

Oleh: Beng Aryanto

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bukan sekadar kasus kriminal. Ini menandakan masalah yang lebih dalam: sistem politik lokal belum mampu melahirkan pemerintahan yang bersih.

Dugaan pemerasan terhadap insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah menunjukkan bagaimana penghargaan bagi aparatur justru diduga berubah menjadi sumber rente kekuasaan.

Pola seperti ini terus berulang di banyak daerah: jual beli jabatan, pengaturan proyek, suap perizinan, hingga pemerasan terhadap ASN. Pelakunya berganti, tetapi akar masalahnya sama.

Pandangan Guru Besar IPDN, Prof. Djohermansyah Djohan, penting dicermati. Korupsi kepala daerah tidak bisa dilihat semata sebagai kegagalan moral individu, melainkan akibat dari desain Pilkada yang berbiaya sangat tinggi.

Sejak Pilkada langsung diterapkan, ratusan kepala daerah tersangkut kasus korupsi. OTT memang efektif menangkap pelaku, tetapi belum memutus rantai yang terus melahirkan koruptor baru.

Politik Berbiaya Mahal

Masalah utama Pilkada adalah ongkos politik yang besar: mahar partai, biaya kampanye, mobilisasi relawan, logistik, hingga politik uang. Banyak kepala daerah akhirnya masuk jabatan dengan beban utang politik.

Ketika penghasilan resmi tidak cukup menutup biaya itu, sebagian tergoda memakai kewenangan publik untuk “balik modal”. Dari sini jabatan berubah dari amanah menjadi investasi.

Korupsi Sistemik

Kasus Sukoharjo menunjukkan korupsi kepala daerah bukan lagi penyimpangan personal, melainkan gejala sistemik. Ia tumbuh dalam lingkungan politik yang transaksional, pengawasan yang lemah, dan rekrutmen yang lebih mengutamakan modal daripada integritas.

Partai politik semestinya menjadi sekolah kader demokrasi, tetapi dalam praktiknya sering hanya menjadi pintu transaksi. Akibatnya, yang muncul bukan selalu pemimpin terbaik, melainkan yang paling siap membiayai kontestasi.

Reformasi Pilkada

Karena itu, reformasi tidak boleh berhenti pada penindakan hukum. Rekrutmen calon kepala daerah harus berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Biaya Pilkada juga perlu ditekan melalui Pilkada asimetris agar lebih sederhana dan efisien.

Negara perlu memberi insentif yang sehat bagi kepala daerah yang berhasil meningkatkan PAD, memperbaiki layanan publik, dan menjaga integritas birokrasi. Pengawasan pun harus diperkuat melalui inspektorat, DPRD, media, akademisi, dan masyarakat.

Mengubah Sistem, Bukan Sekadar Pelaku

Kasus Sukoharjo seharusnya menjadi alarm bahwa demokrasi lokal sedang bermasalah secara struktural. Selama biaya politik tetap mahal, rekrutmen tetap transaksional, dan pengawasan lemah, OTT hanya akan mengganti nama pelaku.

Negara memang harus tegas menindak korupsi. Tetapi penindakan tanpa reformasi hanya membuat aparat sibuk mengejar akibat, sementara penyebabnya tetap hidup.

Pertanyaan penting hari ini bukan lagi siapa kepala daerah berikutnya yang akan ditangkap, melainkan kapan negara berani membenahi sistem Pilkada yang terus memproduksi korupsi di daerah.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut

    Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut

    • calendar_month Sen, 25 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut Darmawan PrasodjoJakarta — Sorotan terhadap kinerja PT PLN (Persero) kembali menguat setelah utang perusahaan listrik negara tersebut disebut terus mengalami kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan terjadinya pemadaman listrik berulang di sejumlah daerah, termasuk gangguan sistem kelistrikan di Sumatera yang belakangan […]

  • Uchok Menilai Ada Upaya Akal-akalan dalam Program MBG

    Uchok Menilai Ada Upaya Akal-akalan dalam Program MBG

    • calendar_month Jum, 10 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menduga ada upaya mengakali anggaran program MBG.  Jakarta – Polemik anggaran pengadaan perangkat teknologi di Badan Gizi Nasional (BGN) memanas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut pernah menolak pengajuan anggaran pembelian komputer oleh BGN pada tahun 2025. Namun, temuan terbaru justru menunjukkan adanya pembelian besar-besaran […]

  • Wartawan Tiba-tiba Ramai Soal UU PUPN di MK, Ada Apa?

    Wartawan Tiba-tiba Ramai Soal UU PUPN di MK, Ada Apa?

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi  UU (PRP) 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diajukan Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional, Rabu (30/4) lalu. Uji materi soal PUPN itu menjadi perhatian media massa. Berikut sejumlah pemberitaan terkait hal itu. https://monitornusantara.com/kenapa-perpu-pupn-diuji-materi-ke-mk-oleh-bos-bank-centris-ini-sebabnya/ https://www.beritasenator.com/berita-motivasi/6415079640/andri-tedjadharma-gugat-perpu-pupn-ke-mk-kami-tidak-pernah-menerima-satu-rupiah-pun-dana-blb https://suara-pembaruan.com/pertama-dalam-sejarah-pemegang-saham-bank-ajukan-judicial-review-atas-pp-pupn-tahun-1960/ https://matranews.id/pertama-dalam-sejarah-pemegang-saham-bank-ajukan-judicial-review-atas-pp-pupn-tahun-1960/ https://reportasenews.com/dirjen-kekayaan-negara-rionald-silaban-dimintai-keterangan-pengadilan-mk-terkait-permohonan-uji-materi-andri-tedjadharma/ https://youtu.be/jexyWzXFE8A?si=PQT4KF96tJO34zhS https://reaksimedia.com/sidang-uji-materi-perpu-49-tahun-1960-hakim-mk-desak-penjelasan-lebih-dalam-dari-pemerintah/ https://indonews.id/artikel/343781/Permohonan-Uji-Materi-Perp-49-Hakim-MK-Tak-Puas-dengan-Keterangan-Kuasa-Presiden/ https://gatramedia.com/bos-bank-centris-internasional-andri-tedjadharma-kami-bukanlah-obligor-blbi-obligor-pkps/

  • Guru Besar IPDN Ingatkan Ancaman Otonomi Daerah

    Guru Besar IPDN Ingatkan Ancaman Otonomi Daerah

    • calendar_month Sen, 23 Feb 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Guru Besar IPDN, Prof Djohermansyah Djohan menyoroti kebijakan dana desa untuk koperasi desa Merah Putih.  JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang menetapkan 58,03 persen Dana Desa tahun 2026 wajib dialokasikan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan dari kalangan akademisi. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi […]

  • BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Kejagung Didesak Segera Bertindak

    BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Kejagung Didesak Segera Bertindak

    • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia,  JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kebocoran dan inefisiensi senilai Rp12,59 triliun di tubuh PT Pupuk Indonesia (Persero). Temuan itu tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025. Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap sedikitnya 21 temuan, yang mencakup pemborosan anggaran, potensi kerugian negara, […]

  • Andri Tedjadharma: KPKNL Harus Kembali ke Pokok Perkara, Bank Centris Bukan Obligor BLBI

    Andri Tedjadharma: KPKNL Harus Kembali ke Pokok Perkara, Bank Centris Bukan Obligor BLBI

    • calendar_month Ming, 11 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Pemilik saham Bank Centris Internasional, Andri Tedjadharma, meminta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta untuk menghentikan dan membatalkan seluruh tindakan penyitaan atas aset pribadinya, karena dinilai keliru secara hukum dan menyimpang dari pokok perkara kasus BLBI. Menurut Andri, akar persoalan yang selama ini diabaikan adalah fakta hukum bahwa Bank Centris Internasional […]

expand_less