Breaking News
Beranda » Hukum » Erich Folanda, Putra Betawi yang Bersahaja Diamanahkan Jabatan Strategis Pidana Khusus

Erich Folanda, Putra Betawi yang Bersahaja Diamanahkan Jabatan Strategis Pidana Khusus

  • account_circle TCON
  • calendar_month Kam, 23 Jul 2026

JAKARTA – Rotasi pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung kembali menghadirkan satu nama yang menyita perhatian, Erich Folanda, S.H., M.Hum.

Belum genap tiga bulan mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Erich kini dipercaya menempati jabatan strategis di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), pusat penanganan perkara-perkara besar dan berprofil tinggi di Indonesia.

Penempatan tersebut dipandang sebagai bentuk kepercayaan penuh pimpinan Kejaksaan Agung terhadap rekam jejak, integritas, dan kapasitasnya dalam menangani perkara tindak pidana khusus. Sebelumnya, Erich juga pernah menjabat sebagai Koordinator pada Jampidsus, sehingga lingkungan kerja tersebut bukanlah medan baru baginya.

Yang membuat kiprah Erich semakin menarik adalah latar belakangnya sebagai putra Betawi. Di tengah dominasi berbagai daerah dalam jajaran pimpinan Aparat Penegak Hukum (APH), Erich dinilai menjadi salah satu representasi keberhasilan putra asli Betawi yang mampu menembus posisi-posisi strategis di tingkat nasional. Kehadirannya menjadi simbol bahwa masyarakat Betawi juga memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing dan memimpin di institusi penegakan hukum tertinggi.

Perjalanan hidupnya berakar kuat di Jakarta. Erich merupakan alumnus SMP Negeri 41 Jakarta Selatan dan SMA Negeri 38 Jakarta Selatan, sebelum melanjutkan pendidikan hukum hingga meraih gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad). Jejak pendidikan tersebut menjadi fondasi yang mengantarkannya meniti karier secara konsisten di Korps Adhyaksa.

Di setiap penugasan, Erich dikenal sebagai sosok yang tenang, komunikatif, dan berorientasi pada hasil. Ia mengedepankan profesionalisme, ketelitian dalam pembuktian perkara, serta koordinasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Saat bertugas di daerah, ia juga aktif mendorong penguatan literasi hukum, pembangunan paralegal, serta pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari upaya membangun budaya hukum yang sehat.

Bagi masyarakat Betawi, kiprah Erich Folanda memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar promosi jabatan. Ia menjadi inspirasi bahwa putra daerah dapat mencapai puncak karier melalui dedikasi, kompetensi, dan integritas, tanpa meninggalkan akar budaya yang menjunjung tinggi amanah, keterbukaan, dan kepedulian terhadap masyarakat.

Kembalinya Erich ke Jampidsus juga hadir pada momentum ketika publik menaruh harapan besar terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang profesional. Pengalaman bertugas di pusat maupun di daerah menjadi modal penting untuk memperkuat kinerja institusi dalam menangani perkara-perkara strategis yang menjadi perhatian masyarakat.

Bagi Korps Adhyaksa, rotasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Namun bagi masyarakat Betawi, penugasan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri—sebuah pengakuan bahwa putra Betawi mampu berdiri di garis depan penegakan hukum nasional dan ikut menentukan arah pemberantasan korupsi di Indonesia.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sengkarut Tata Kelola Haji dan Ketidakpastian Perlindungan Jamaah

    Sengkarut Tata Kelola Haji dan Ketidakpastian Perlindungan Jamaah

    • calendar_month Rab, 25 Mar 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Jakarta- Sorotan publik terhadap sektor haji kembali menguat seiring mencuatnya kasus yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai “anomali” berupa penahanan rumah memicu kritik luas dari berbagai kalangan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) hingga akademisi seperti Djohermansyah Djohan menyoroti adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, khususnya pada sektor […]

  • Pramono Anung Disorot soal Modifikasi Cuaca, DPRD dan CBA Nilai Tak Efektif serta Bermasalah Anggaran

    Pramono Anung Disorot soal Modifikasi Cuaca, DPRD dan CBA Nilai Tak Efektif serta Bermasalah Anggaran

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Jakarta — Kebijakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menuai sorotan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut masih ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan pelaksanaan OMC sebagai bagian dari penanganan banjir, bahkan ia menilai ada kesan sebagian pihak justru “senang” ketika Jakarta dilanda banjir. OMC disebut Pemprov DKI sebagai langkah […]

  • Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu? CBA: KPK Jangan Cuma Datang untuk Cuci Tangan

    Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu? CBA: KPK Jangan Cuma Datang untuk Cuci Tangan

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu? CBA: KPK Jangan Cuma Datang untuk Cuci Tangan Kedatangan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul ke Gedung Merah Putih KPK, Jumat pagi (8/5/2026) menjadi sorotan publik. Kunjungan tersebut disebut dalam rangka pencegahan dan kajian program di lingkungan Kementerian Sosial.   Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo mengatakan agenda pertemuan […]

  • Website DPRD DKI: “Gila” Anggarannya, Naik Terus Tanpa Rem

    Website DPRD DKI: “Gila” Anggarannya, Naik Terus Tanpa Rem

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Website DPRD DKI: “Gila” Anggarannya, Naik Terus Tanpa Rem Jakarta — Di era digital saat ini, memiliki website resmi seolah menjadi kewajiban bagi setiap lembaga negara. Tak terkecuali Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang mengelola portal daring sebagai sarana informasi publik. Fungsinya jelas dan mulia: menjadi jendela transparansi, memuat berbagai aktivitas wakil rakyat—mulai dari rapat paripurna, […]

  • Terjadi! Perampasan Aset Karena Kekuasaan, Bukan Hukum

    Terjadi! Perampasan Aset Karena Kekuasaan, Bukan Hukum

    • calendar_month Sel, 29 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Praktisi hukum Edi Winarto mengatakan tidak sepatutnya Andri menanggung beban BLBI yang dia sendiri tidak pernah menerima. Tidak sepatutnya Satgas BLBI menyita harta pribadinya karena tak jelas dasar hukumnya. Edi juga menegaskan penegakan hukum harus fair, adil dan manusiawi. Jangan menggunakan pendekatan kekuasaan dan merasa sah. Info lengkapnya klik di sini

  • Tak Pernah Dijadikan Jaminan, Rumah Milik Justina Elawitachya Tetap Disita, Kuasa Hukum: Ini Melawan Konstitusi

    Tak Pernah Dijadikan Jaminan, Rumah Milik Justina Elawitachya Tetap Disita, Kuasa Hukum: Ini Melawan Konstitusi

    • calendar_month Kam, 2 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Penyitaan rumah Justina  perbuatan melawan hukum. Melanggar perlindungan hak milik pribadi.  Jakarta — Rabu (1/7) siang kemarin, kami kembali menyambangi Andri Tedjadharma di kediamannya di kawasan Taman Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Andri duduk di kursi berlapis kulit di ruang tengah. Di atas meja tampak plastik berisi obat-obatan, secangkir air putih, serta beberapa lembar dokumen yang […]

expand_less