Breaking News
Beranda » Terkini » Kejaksaan Agung Didesak Periksa Dirut BRI

Kejaksaan Agung Didesak Periksa Dirut BRI

  • account_circle TCON
  • calendar_month Jum, 29 Mei 2026

CBA Desak Kejaksaan Agung Periksa Dirut BRI Terkait Dugaan Pelanggaran Aturan Tantiem BPI Danantara

Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memanggil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, menyusul dugaan pelanggaran terhadap kebijakan BPI Danantara mengenai larangan pemberian tantiem dan insentif bagi dewan komisaris BUMN.

Desakan ini muncul setelah ditemukannya indikasi ketidakpatuhan terhadap Surat Edaran CEO BPI Danantara Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 yang diterbitkan pada 30 Juli 2025, yang secara tegas melarang pemberian tantiem, insentif kinerja, serta insentif jangka panjang bagi komisaris di lingkungan BUMN portofolio Danantara.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi dalam keterang tertulisnya pada Jum’at (29/05/26), menilai bahwa manajemen BRI terkesan mengabaikan arahan tersebut.

Berdasarkan catatan laporan keuangan, CBA menemukan adanya lonjakan signifikan pada pos anggaran bonus dan insentif manajemen kunci di BRI, yakni dari Rp228,6 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp396,3 miliar pada tahun 2025, atau terjadi peningkatan sebesar Rp167,6 miliar.

Selain itu, temuan data tahun 2025 menunjukkan BRI masih mengalokasikan tantiem bagi jajaran direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem bagi dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.

Uchok menegaskan bahwa pemberian tantiem bagi komisaris merupakan praktik yang tidak sejalan dengan instruksi BPI Danantara maupun arahan Presiden Prabowo.

Menurutnya, manajemen BRI cenderung bersikap selektif dalam menjalankan kebijakan pemerintah, seolah-olah aturan penghapusan tantiem tersebut tidak berlaku bagi operasional perusahaan.

Atas dasar tersebut, CBA mendesak Kejagung untuk segera membuka penyidikan dan menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut guna memastikan transparansi serta kepatuhan BUMN terhadap kebijakan strategis pemerintah.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait tuduhan yang disampaikan oleh pihak CBA tersebut.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lelang Kapal MT Arman 114 Sepi Peminat, Tidak Ada Penawaran Masuk

    Lelang Kapal MT Arman 114 Sepi Peminat, Tidak Ada Penawaran Masuk

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Batam – Proses lelang kapal super tanker MT Arman 114 dan muatan Light Crude Oil yang digelar melalui situs lelang.go.id berakhir tanpa pemenang. Hingga batas waktu penutupan pada Selasa (2/12/2025) pukul 14.00 WIB, tidak ada satu pun peserta yang mengajukan penawaran. Kepala Bidang Hukum dan Informasi KPKNL Batam, Rahmat, menjelaskan bahwa panitia telah melaksanakan seluruh […]

  • Penerjemah Pejabat Korea Selatan yang Pernah Dampingi Pertemuan dengan Presiden Jokowi Jadi Korban Penipuan Investasi

    Penerjemah Pejabat Korea Selatan yang Pernah Dampingi Pertemuan dengan Presiden Jokowi Jadi Korban Penipuan Investasi

    • calendar_month Sel, 21 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    JAKARTA — Hur Young Soon, atau yang akrab disapa Ms Ayu, seorang penerjemah bahasa Korea yang pernah mendampingi pejabat Korea Selatan dalam agenda kenegaraan bersama Presiden Joko Widodo, mengaku menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan investasi senilai Rp5,9 miliar yang berkaitan dengan PT Corpus Prima Mandiri. Ms Ayu merupakan salah satu dari lima warga negara […]

  • Tersangka Koruptor Kakap Diberi Tahanan Rumah, Prof Djo: KPK Lemah Tak Berdaya

    Tersangka Koruptor Kakap Diberi Tahanan Rumah, Prof Djo: KPK Lemah Tak Berdaya

    • calendar_month Sel, 24 Mar 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Jakarta – Latar belakang panjang dalam dunia pemerintahan dan antikorupsi menjadi fondasi kuat bagi pandangan kritis Prof. Djohermansyah Djohan dalam membaca dinamika hukum dan tata kelola pemerintahan hari ini. Guru Besar IPDN itu bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga praktisi mumpuni, karena ia pernah berada di lingkaran strategis kekuasaan—mulai dari Deputi Politik Wakil Presiden Jusuf […]

  • Masjid Al-Akbar Cibubur Gelar Jumat Berbagi dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Masjid Al-Akbar Cibubur Gelar Jumat Berbagi dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    • calendar_month Jum, 21 Agu 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    JAKARTA — Masjid Al-Akbar Cibubur kembali menghadirkan program sosial bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan Jumat Berbagi yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya masjid memperluas manfaat keberadaannya, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Program Jumat Berbagi kali ini merupakan pelaksanaan kedua. Selain […]

  • Ribuan ASN Brebes Terjerat Presensi Ilegal, Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

    Ribuan ASN Brebes Terjerat Presensi Ilegal, Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

    • calendar_month Rab, 6 Mei 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Ribuan ASN Brebes Terjerat Presensi Ilegal, Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi JAKARTA — Dugaan manipulasi presensi yang melibatkan sekitar 3.000 aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik dan memantik kekhawatiran serius atas integritas birokrasi daerah. Praktik ini diduga dilakukan melalui penggunaan aplikasi untuk memalsukan koordinat GPS, sehingga memungkinkan pegawai tercatat […]

  • Menggugah Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

    Menggugah Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Undang-undang Dasar 1945, secara tersurat menegaskan, bahwa negara wajib melindungi seluruh rakyatnya. Bukan sebaliknya melukai dan menzalimi. Tapi itulah yang hari ini sedang terjadi dalam kasus Andri Tedjadharma dan Bank Centris Internasional—sebuah luka hukum yang sudah terlalu lama dibiarkan bernanah oleh BI, Kemenkeu, PUPN, dan KPKLN. Faktanya sederhana dan telanjang: Bank Indonesia tidak memenuhi kewajibannya […]

expand_less