Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut
- account_circle TCON
- calendar_month Sen, 25 Mei 2026

Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut
Darmawan PrasodjoJakarta — Sorotan terhadap kinerja PT PLN (Persero) kembali menguat setelah utang perusahaan listrik negara tersebut disebut terus mengalami kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan terjadinya pemadaman listrik berulang di sejumlah daerah, termasuk gangguan sistem kelistrikan di Sumatera yang belakangan menjadi perhatian publik.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PT PLN (Persero), termasuk Direktur Utama Darmawan Prasodjo.
Menurut Uchok, berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2024, total kewajiban atau utang perusahaan mencapai sekitar Rp736,4 triliun. Komposisi terbesar berasal dari utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp334,9 triliun, serta pinjaman bank sekitar Rp202,9 triliun.
“Angka ini sudah sangat besar dan menjadi alarm serius bagi kondisi keuangan PLN,” kata Uchok dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).
Ia menyebut, pada 2025 jumlah utang PLN kembali meningkat sekitar Rp67,7 triliun sehingga totalnya diperkirakan mencapai Rp804,2 triliun. Dalam periode tersebut, nilai utang obligasi dan sukuk ijarah tercatat sekitar Rp325,1 triliun, sementara pinjaman bank meningkat menjadi Rp284 triliun.
“Utang bank justru meningkat tajam. Ini menunjukkan ketergantungan pembiayaan yang semakin besar, sementara di sisi lain masyarakat masih menghadapi blackout dan gangguan listrik di berbagai wilayah,” ujarnya.
Uchok menilai indikator keberhasilan perusahaan BUMN tidak hanya diukur dari ekspansi bisnis maupun kemampuan memperoleh pendanaan, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan keandalan sistem.
“Kalau utang terus naik tetapi pelayanan listrik masih sering bermasalah, tentu publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan di PLN,” katanya.
Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan langkah evaluasi terhadap manajemen PLN, termasuk posisi Direktur Utama.
“Sudah saatnya ada langkah tegas. Jangan sampai PLN terlihat agresif menambah utang, tetapi gagal memastikan layanan listrik tetap andal dan tidak sering padam,” tegasnya.
Belakangan, pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah Sumatera kembali memicu kritik publik terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional. Gangguan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur dan tata kelola PLN dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional.
- Penulis: TCON
