Breaking News
Beranda » Terkini » Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut

Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sen, 25 Mei 2026

Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut

Darmawan PrasodjoJakarta — Sorotan terhadap kinerja PT PLN (Persero) kembali menguat setelah utang perusahaan listrik negara tersebut disebut terus mengalami kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan terjadinya pemadaman listrik berulang di sejumlah daerah, termasuk gangguan sistem kelistrikan di Sumatera yang belakangan menjadi perhatian publik.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PT PLN (Persero), termasuk Direktur Utama Darmawan Prasodjo.

Menurut Uchok, berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2024, total kewajiban atau utang perusahaan mencapai sekitar Rp736,4 triliun. Komposisi terbesar berasal dari utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp334,9 triliun, serta pinjaman bank sekitar Rp202,9 triliun.

“Angka ini sudah sangat besar dan menjadi alarm serius bagi kondisi keuangan PLN,” kata Uchok dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Ia menyebut, pada 2025 jumlah utang PLN kembali meningkat sekitar Rp67,7 triliun sehingga totalnya diperkirakan mencapai Rp804,2 triliun. Dalam periode tersebut, nilai utang obligasi dan sukuk ijarah tercatat sekitar Rp325,1 triliun, sementara pinjaman bank meningkat menjadi Rp284 triliun.

“Utang bank justru meningkat tajam. Ini menunjukkan ketergantungan pembiayaan yang semakin besar, sementara di sisi lain masyarakat masih menghadapi blackout dan gangguan listrik di berbagai wilayah,” ujarnya.

Uchok menilai indikator keberhasilan perusahaan BUMN tidak hanya diukur dari ekspansi bisnis maupun kemampuan memperoleh pendanaan, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan keandalan sistem.

“Kalau utang terus naik tetapi pelayanan listrik masih sering bermasalah, tentu publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan di PLN,” katanya.

Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan langkah evaluasi terhadap manajemen PLN, termasuk posisi Direktur Utama.

“Sudah saatnya ada langkah tegas. Jangan sampai PLN terlihat agresif menambah utang, tetapi gagal memastikan layanan listrik tetap andal dan tidak sering padam,” tegasnya.

Belakangan, pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah Sumatera kembali memicu kritik publik terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional. Gangguan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur dan tata kelola PLN dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Habitare Rasuna Hadirkan “Rasa Nusantara”, 111 Sajian Buka Puasa Ramadhan

    Habitare Rasuna Hadirkan “Rasa Nusantara”, 111 Sajian Buka Puasa Ramadhan

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2026
    • account_circle Irwan
    • 0Komentar

    Jakarta — Menyambut bulan suci Ramadhan, Habitare Rasuna Jakarta menghadirkan program buka puasa bertajuk “Rasa Nusantara”, yang menyajikan 111 variasi menu dari appetizer hingga dessert dalam konsep All You Can Eat Iftar. Menu yang ditawarkan mencakup beragam hidangan tradisional Nusantara dan jajanan pasar, dipadukan dengan sajian khas Timur Tengah seperti nasi kebuli, nasi briyani, nasi […]

  • CBA Minta Kejagung Selidiki Pemborosan Rp338,4 Miliar ATS Oracle di Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu

    CBA Minta Kejagung Selidiki Pemborosan Rp338,4 Miliar ATS Oracle di Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Jakarta – Center for Budget Analisis (CBA) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera membuka penyelidikan terkait pengadaan Perpanjangan (Renewal) Annual Technical Support (ATS) Software License Oracle untuk Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai pengadaan ATS Oracle yang dilakukan secara berulang selama delapan […]

  • Anggaran Perawatan Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Meledak Rp722 Juta, CBA Minta Kejagung Turun Tangan

    Anggaran Perawatan Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Meledak Rp722 Juta, CBA Minta Kejagung Turun Tangan

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Anggaran rutin perawatan rumah dinas Ketua DPRD DKI naik fantastis. Patut dicurigai. Kejaksaan Agung diminta CBA turun memeriksa.  Jakarta – Setelah publik dikejutkan oleh proyek “rehabilitasi megah” 19 gedung DPRD DKI Jakarta senilai Rp50,3 miliar yang dinilai penuh kejanggalan, babak baru kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, […]

  • Lima Investor Korea Jadi Korban Penipuan dan Penggelapan, Notaris Diduga Bermain

    Lima Investor Korea Jadi Korban Penipuan dan Penggelapan, Notaris Diduga Bermain

    • calendar_month Sel, 19 Mei 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Lima WN Korea jadi Korban Penipuan dan Penggelapan, Notaris Diduga Ikut Bermain SURABAYA — Hur Young Soon akhirnya tidak lagi bisa menahan sesak di dadanya. Perempuan warga negara Korea Selatan itu memilih bicara. Tiga tahun menunggu kejelasan hukum, baginya, sudah tak bisa lagi ditahan. “Saya tidak bisa sabar lagi. Saya harus mengungkap kejadian yang saya […]

  • After 16 Years, Cassation Verdict Suddenly Appears: Government Seizes All of Andri Tedjadharma’s Personal Assets

    After 16 Years, Cassation Verdict Suddenly Appears: Government Seizes All of Andri Tedjadharma’s Personal Assets

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    After 16 years of its absence, a copy of the Supreme Court’s (MA) cassation verdict No. 1688/K/Pdt/2003 suddenly appeared and was used by the government to seize the personal assets of Andri Tedjadharma, a shareholder of Bank Centris International. Andri strongly suspects that this verdict is not an authentic one but rather a fake, created […]

  • Menggugah Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

    Menggugah Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Undang-undang Dasar 1945, secara tersurat menegaskan, bahwa negara wajib melindungi seluruh rakyatnya. Bukan sebaliknya melukai dan menzalimi. Tapi itulah yang hari ini sedang terjadi dalam kasus Andri Tedjadharma dan Bank Centris Internasional—sebuah luka hukum yang sudah terlalu lama dibiarkan bernanah oleh BI, Kemenkeu, PUPN, dan KPKLN. Faktanya sederhana dan telanjang: Bank Indonesia tidak memenuhi kewajibannya […]

expand_less