Breaking News
Beranda » Terkini » Uji Materi PRP 49/1960, Hakim MK Pertanyakan Kejelasan Data Pemerintah

Uji Materi PRP 49/1960, Hakim MK Pertanyakan Kejelasan Data Pemerintah

  • account_circle TCON
  • calendar_month Kam, 1 Mei 2025

Jakarta, 30 April 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PRP) No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Rabu siang kemarin, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR.

Sidang uji materi yang diajukan oleh Andri Tedjadharma itu, dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi tiga hakim konstitusi lainnya: Arsul Sani, Eny Nurbaningsih, dan M Guntur Hamzah

Pihak Presiden diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, yang hadir lengkap dipimpin oleh Dirjen Rionald Silaban. Sementara dari pihak DPR tidak hadir dan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya.

Usai mendengarkan penjelasan pemerintah, majelis hakim melontarkan sejumlah pertanyaan yang langsung menyentuh substansi persoalan atau frasa diajukan pemohon. Lihat info selengkapnya

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Utang PLN Rp740 Triliun dan Dugaan Korupsi Rp219 Milyar

    Utang PLN Rp740 Triliun dan Dugaan Korupsi Rp219 Milyar

    • calendar_month Sab, 14 Mar 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Utang PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan publik. Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) mengungkapkan bahwa total utang perusahaan listrik pelat merah tersebut terus mengalami kenaikan hingga ratusan triliun rupiah. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengatakan berdasarkan data CBA, total utang PT PLN (Persero) pada tahun 2024 mencapai Rp711,2 triliun. Angka ini meningkat Rp56,2 triliun dibandingkan tahun […]

  • CBA Soroti Kontrak Sewa Kapal PLN Energi Primer, Nilainya Triliunan tapi Tak Transparan

    CBA Soroti Kontrak Sewa Kapal PLN Energi Primer, Nilainya Triliunan tapi Tak Transparan

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Pusat perhatian publik kembali tertuju pada pengelolaan anggaran di lingkungan BUMN energi. Kali ini, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, disorot terkait besarnya anggaran transportasi dan sewa kapal laut yang dinilai tidak transparan. Direktur Eksekutif […]

  • Apa Susahnya Menkeu Purbaya Bertatap Muka dengan Andri?

    Apa Susahnya Menkeu Purbaya Bertatap Muka dengan Andri?

    • calendar_month Sab, 21 Feb 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Audit BPK dari bukti BPPN, Audit BPK nomor 34 Tahun 2006, dan dokumen Mahkamah Agung, menunjukkan Bank Centris maupun Andri Tedjadharma tidak menerima dana BLBI, namun tuduhan sebagai obligor tetap dilekatkan selama hampir tiga dekade. Jakarta – Andri kini berusia 70 tahun. Sejak 1998, ia hidup dengan satu label: penanggung utang negara dalam pusaran BLBI. […]

  • Proyek Rp372,8 Miliar Diduga Bermasalah, CBA Minta Kejagung Periksa Kepala BIG

    Proyek Rp372,8 Miliar Diduga Bermasalah, CBA Minta Kejagung Periksa Kepala BIG

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung untuk segera membuka penyelidikan terhadap tiga proyek data geospasial dasar dan peta rupabumi Indonesia (RBI) di Sulawesi yang diumumkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Januari 2024. Total anggaran proyek tersebut mencapai Rp372,8 miliar. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa dari tiga proyek […]

  • Terjadi! Perampasan Aset Karena Kekuasaan, Bukan Hukum

    Terjadi! Perampasan Aset Karena Kekuasaan, Bukan Hukum

    • calendar_month Sel, 29 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Praktisi hukum Edi Winarto mengatakan tidak sepatutnya Andri menanggung beban BLBI yang dia sendiri tidak pernah menerima. Tidak sepatutnya Satgas BLBI menyita harta pribadinya karena tak jelas dasar hukumnya. Edi juga menegaskan penegakan hukum harus fair, adil dan manusiawi. Jangan menggunakan pendekatan kekuasaan dan merasa sah. Info lengkapnya klik di sini

  • Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu? CBA: KPK Jangan Cuma Datang untuk Cuci Tangan

    Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu? CBA: KPK Jangan Cuma Datang untuk Cuci Tangan

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu? CBA: KPK Jangan Cuma Datang untuk Cuci Tangan Kedatangan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul ke Gedung Merah Putih KPK, Jumat pagi (8/5/2026) menjadi sorotan publik. Kunjungan tersebut disebut dalam rangka pencegahan dan kajian program di lingkungan Kementerian Sosial.   Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo mengatakan agenda pertemuan […]

expand_less