Breaking News
Beranda » Hukum » LPK UNILLS Klarifikasi ke Polda Banten soal Laporan CPMI

LPK UNILLS Klarifikasi ke Polda Banten soal Laporan CPMI

  • account_circle TCON
  • calendar_month Kam, 16 Jul 2026

Direktur utama PT FIM, Pimpinan LPK, Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Serang dan Penyidik Polda.

Serang – Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Universal Language Skills (UNILLS) memberikan klarifikasi resmi terkait laporan sejumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Polda Banten mengenai gagalnya keberangkatan kerja ke Turkiye.

Pimpinan LPK UNILLS, Frensy Angkaw, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan oleh unsur penipuan, melainkan akibat batalnya penempatan kerja oleh pihak pengguna (user) di Turkiye dan wanprestasi dari mitra P3MI.

Menurut Frensy, sejak awal LPK UNILLS hanya bertanggung jawab pada proses perekrutan, pendidikan, dan pelatihan CPMI, sedangkan penempatan kerja menjadi kewenangan mitra P3MI, PT FIM, yang memiliki Job Order penempatan di Turkiye.

“Program ini merupakan proyek percontohan kami untuk penempatan tenaga kerja di sektor hospitality di Turkiye. Dalam pelaksanaannya terjadi berbagai kendala yang berada di luar kewenangan LPK, mulai dari keterlambatan penerbitan visa hingga pembatalan kerja sama secara sepihak oleh pihak hotel di Antalya,” ujar Frensy dalam keterangan resminya, Kamis (16/7).

Ia menjelaskan, pelatihan terhadap peserta telah berlangsung selama empat hingga enam bulan sejak Juni 2024 di Hotel Graha Dinar. Untuk membantu peserta yang memiliki keterbatasan biaya, LPK UNILLS bahkan memfasilitasi akses pembiayaan melalui dua Bank BPR dengan skema pencairan setelah kontrak kerja dan nomor referensi visa diterbitkan.

Namun, proses keberangkatan yang semula diperkirakan hanya memerlukan waktu tiga bulan mengalami keterlambatan hingga sekitar tujuh bulan. Kondisi tersebut diperparah oleh penumpukan dokumen di Kedutaan Besar Turkiye yang menyebabkan proses penerbitan visa semakin lambat.

Akibat keterlambatan tersebut, pada Juni 2025 pihak hotel di Antalya membatalkan kerja sama karena tidak dapat lagi menunggu proses penempatan. Dampaknya, sejumlah CPMI yang bahkan telah mengantongi visa tidak dapat diberangkatkan karena masa kontrak kerja berakhir pada November 2025 dan memasuki musim sepi (low season) di Turkiye.

Frensy mengungkapkan, dari lebih dari 200 peserta yang mengikuti program, sekitar 50 orang berhasil diberangkatkan ke Turkiye. Sementara itu, sebanyak 106 peserta telah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi, mulai dari kontrak kerja, nomor referensi visa, visa, Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), hingga penerbitan E-KTKLN, tetapi akhirnya gagal berangkat akibat pembatalan dari pihak pengguna.

Ia juga menjelaskan bahwa pada pertengahan Juli 2025 telah dilakukan pertemuan dengan PT FIM yang dihadiri langsung Direktur Utama perusahaan tersebut. Dalam pertemuan itu dibahas kelebihan pembayaran kepada PT FIM sebesar Rp563 juta yang kemudian dituangkan dalam perjanjian notariil dengan batas waktu pengembalian pada 29 Juli 2025.

“Dana tersebut sedianya akan digunakan untuk mendukung proses pemberangkatan peserta yang tertunda. Namun hingga saat ini kewajiban tersebut belum dipenuhi. Karena itu kami akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya,” tegas Frensy.

Di tengah permasalahan tersebut, LPK UNILLS mengaku tetap berupaya memberikan solusi bagi para peserta. Beberapa alternatif yang ditempuh antara lain menawarkan penempatan di sektor laundry di Turkiye, meski kemudian dibatalkan oleh pihak PT FIM, serta mengalihkan penempatan ke Kuwait melalui mitra P3MI lain. Sebagian peserta berhasil diberangkatkan melalui skema tersebut, sementara sebagian lainnya terkendala situasi geopolitik internasional.

Terkait pembiayaan peserta melalui Bank BPR, Frensy menjelaskan sekitar 30 peserta telah melakukan akad kredit namun gagal diberangkatkan. Sebagai avalis, LPK UNILLS mengaku telah membantu pembayaran angsuran selama enam bulan sebelum akhirnya mengalami keterbatasan keuangan.

Menanggapi laporan tujuh CPMI ke Polda Banten, Frensy mengatakan dirinya telah memenuhi undangan klarifikasi pada 2 Juli 2026 bersama Direktur Utama PT FIM, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Serang, dan penyidik Polda Banten.

“Dalam pertemuan tersebut kami telah menyampaikan seluruh kronologi dan fakta yang terjadi. Kami menyambut baik rencana pertemuan lanjutan yang akan difasilitasi Dinas Tenaga Kerja Serang bersama para pelapor di bawah pengawasan Polda Banten. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara terbuka, adil, dan sesuai ketentuan hukum,” katanya.

Frensy menegaskan bahwa LPK Universal Language Skills tetap berkomitmen bertanggung jawab, bersikap transparan, serta mengedepankan perlindungan terhadap seluruh peserta program.

 

 

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo di Davos: Kekuasaan untuk Membuat Rakyat Miskin Tersenyum

    Prabowo di Davos: Kekuasaan untuk Membuat Rakyat Miskin Tersenyum

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Zurich – Di hari keempat World Economic Forum 2026, Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang menekankan kekuasaan harus berpihak pada rakyat miskin dan lemah. Menurut pengamat politik Denny JA, pidato ini jarang terdengar di forum elite global. “Kekuasaan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau politik, tapi tentang memastikan yang paling lemah tetap tersenyum,” kata Denny JA dalam […]

  • Pakar Otda, Prof Djo: MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius

    Pakar Otda, Prof Djo: MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius

    • calendar_month Rab, 10 Jun 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    :MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius Jakarta – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara. Dalam wawancara bersama RRI Pro 3 FM, Senin (9/6/2026), Prof. Djo mengatakan tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas […]

  • Apa Susahnya Menkeu Purbaya Bertatap Muka dengan Andri?

    Apa Susahnya Menkeu Purbaya Bertatap Muka dengan Andri?

    • calendar_month Sab, 21 Feb 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Audit BPK dari bukti BPPN, Audit BPK nomor 34 Tahun 2006, dan dokumen Mahkamah Agung, menunjukkan Bank Centris maupun Andri Tedjadharma tidak menerima dana BLBI, namun tuduhan sebagai obligor tetap dilekatkan selama hampir tiga dekade. Jakarta – Andri kini berusia 70 tahun. Sejak 1998, ia hidup dengan satu label: penanggung utang negara dalam pusaran BLBI. […]

  • Uji Materi PRP 49/1960, Hakim MK Pertanyakan Kejelasan Data Pemerintah

    Uji Materi PRP 49/1960, Hakim MK Pertanyakan Kejelasan Data Pemerintah

    • calendar_month Kam, 1 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 30 April 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PRP) No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Rabu siang kemarin, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Sidang uji materi yang diajukan oleh Andri Tedjadharma itu, dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi tiga hakim konstitusi […]

  • Bank Centris Bukan Obligor, Tapi Kreditor

    Bank Centris Bukan Obligor, Tapi Kreditor

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Andri Tedjadharma, salah satu pemegang saham Bank Centris Internasional, kembali menegaskan tuntutannya terhadap Bank Indonesia (BI) terkait penyelesaian kasus Bank Centris. Menurut Andri, BI telah gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian hukum Akte No. 46, sehingga seluruh aset bank, jaminan, serta promes nasabah wajib dikembalikan. “Bahkan harus kembalikan semua aset bank dan […]

  • Soal Pilkada, Rully Azwar: UUD 1945 Beri Ruang Banyak Mekanisme

    Soal Pilkada, Rully Azwar: UUD 1945 Beri Ruang Banyak Mekanisme

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Badan Pekerja MPR periode 1999–2002, Rully Chairul Azwar, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam wawancara di Jakarta, Minggu (4/1/2026). Menurut Rully, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa menentukan mekanisme pemilihan secara […]

expand_less