Breaking News
Beranda » CROSS BORDER DESK » Case Files » Uchok Menilai Ada Upaya Akal-akalan dalam Program MBG

Uchok Menilai Ada Upaya Akal-akalan dalam Program MBG

  • account_circle TCON
  • calendar_month Jum, 10 Apr 2026

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menduga ada upaya mengakali anggaran program MBG. 

Jakarta – Polemik anggaran pengadaan perangkat teknologi di Badan Gizi Nasional (BGN) memanas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut pernah menolak pengajuan anggaran pembelian komputer oleh BGN pada tahun 2025. Namun, temuan terbaru justru menunjukkan adanya pembelian besar-besaran laptop dan tablet dengan nilai fantastis.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai penolakan tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Ia menduga ada upaya “mengakali” nomenklatur anggaran dengan mengubah istilah komputer menjadi perangkat lain seperti tablet atau laptop.

“Kalau memang sudah ditolak, kenapa tetap ada pengadaan? Ini patut diduga ada permainan nomenklatur,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Sorotan tajam juga diarahkan kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang disebut tetap melakukan belanja perangkat dalam jumlah besar, seolah tak terpengaruh oleh kebijakan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan catatan CBA, sepanjang 2025 BGN menggelontorkan anggaran jumbo untuk pengadaan perangkat:

1. Laptop untuk 32.000 orang senilai Rp544 miliar (sekitar Rp17 juta/unit)

2. Tablet untuk 30.000 orang senilai Rp510,1 miliar (sekitar Rp17 juta/unit)

3. Tambahan 5.000 unit laptop dengan nilai Rp120 miliar (Rp24 juta/unit)

4. Pengadaan 400 unit laptop oleh kantor pusat senilai Rp10,8 miliar (Rp27 juta/unit)

Tak berhenti di situ, pada 2026 BGN kembali menganggarkan pembelian laptop 14 inci senilai Rp14,8 miliar, meski jumlah unit tidak diungkapkan.

Uchok menilai angka-angka tersebut janggal dan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp1,1 triliun.

CBA menegaskan, jika benar pengadaan tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditetapkan Menteri Keuangan, maka BGN berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

“Ini bukan sekadar soal belanja, tapi menyangkut penyalahgunaan wewenang dan prosedur anggaran. Kalau terbukti, konsekuensinya serius,” tegas Uchok.

Kasus ini memunculkan desakan agar pemerintah membuka secara transparan detail pengadaan di BGN, termasuk spesifikasi barang, mekanisme pengadaan, hingga alasan perubahan nomenklatur anggaran.

Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari Kementerian Keuangan maupun BGN untuk menjawab dugaan yang berpotensi menjadi skandal anggaran besar tersebut.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ashanty Serahkan Langsung Hadiah Rp100 Juta kepada Pemenang Shorts Challenge “Jodohku”

    Ashanty Serahkan Langsung Hadiah Rp100 Juta kepada Pemenang Shorts Challenge “Jodohku”

    • calendar_month Rab, 10 Jun 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Ashanty Serahkan Langsung Hadiah Rp100 Juta kepada Pemenang Challenge “Jodohku” ShortsChall JAKARTA – Ashanty secara langsung mengumumkan sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang tantangan #Jodohku yang diselenggarakan aplikasi Shortchall, Rabu (10/6) sore. Penyerahan hadiah ke enam pemenang dengan total hadiah senilai Rp100 juta, menandai berakhirnya kompetisi kreatif digital yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, termasuk […]

  • PUKAT-DESA Desak KPK Bongkar Korupsi Dana Desa Pasca OTT Bupati Ponorogo

    PUKAT-DESA Desak KPK Bongkar Korupsi Dana Desa Pasca OTT Bupati Ponorogo

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Penetapan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan jabatan dan proyek RSUD Ponorogo memicu reaksi keras dari kalangan masyarakat sipil. Organisasi PUKAT-DESA (Pusat Kajian dan Advokasi Transparansi Desa) menilai bahwa praktik korupsi di Ponorogo tidak berhenti pada lingkaran elite kabupaten, tetapi telah mengakar […]

  • Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Negara

    Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Negara

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan institusi Polri tetap di bawah Presiden. Menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya melemahkan negara.  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan hal tersebut dalam rapat dengan Komisi III DPR-RI di Senayan, Senin (26/1). Mengawali penjelasannya Kapolri menegaskan sikap institusional Polri terkait posisi kelembagaan. Ia menyampaikan secara terbuka di hadapan […]

  • Gegara Ulah Dirjen, Prinsip Negara Hukum Rusak

    Gegara Ulah Dirjen, Prinsip Negara Hukum Rusak

    • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh kekuasaan. Ia tidak lahir dari meja seorang Dirjen.Tidak diputus lewat surat administratif. Dan tidak bisa direkayasa oleh opini yang diulang-ulang sampai terdengar benar. Satu-satunya lembaga yang berhak menyatakan seseorang atau sebuah entitas bersalah atau tidak bersalah hanyalah pengadilan. Titik. Namun justru prinsip paling dasar ini yang dilanggar terang-terangan […]

  • Informasi Berharga Saat Dituduh Penanggung Utang

    Informasi Berharga Saat Dituduh Penanggung Utang

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Penanggung utang negara. Sebuah kata yang cukup mengerikan. Bisa mematikan bagi seseorang yang tidak kuat mental bila disematkan oleh institusi pemerintah. Ia akan dikejar, ditagih, disita dan dilelang hartanya. Tak peduli, misalnya, hukum masih berproses di ruang pengadilan.

  • Bravo! TNI-Polri Gulung Sindikat Penipu Online

    Bravo! TNI-Polri Gulung Sindikat Penipu Online

    • calendar_month Ming, 27 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Di tengah riuhnya pemberitaan sebagian masyarakat yang menentang revisi undang-undang TNI, Tim Khusus Gabungan Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin membongkar jaringan sindikat penipuan daring bermodus investasi dan penjualan fiktif, yang dikenal dengan istilah “Passobis”. Sindikat tersebut meresahkan masyarakat di berbagai daerah, khususnya di Sidrap dan Makassar, Sulawesi Selatan. Berapa jumlah pelaku yang tertangkap? Informasi lengkapnya Di SINI  

expand_less