Breaking News
Beranda » Terkini » BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Kejagung Didesak Segera Bertindak

BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Kejagung Didesak Segera Bertindak

  • account_circle Ival
  • calendar_month Sab, 14 Feb 2026

BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, 

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kebocoran dan inefisiensi senilai Rp12,59 triliun di tubuh PT Pupuk Indonesia (Persero). Temuan itu tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025.

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap sedikitnya 21 temuan, yang mencakup pemborosan anggaran, potensi kerugian negara, hingga kekurangan penerimaan. Salah satu sorotan utama adalah indikasi mark-up harga pengadaan bahan baku NPK, batuan fosfat, dan Kalium Klorida senilai Rp1,91 triliun. Pengadaan itu disebut tidak melalui prosedur kompetitif berbasis e-procurement.

BPK juga menyoroti mekanisme ekspor urea dan amonia yang dilakukan melalui skema spot, bukan tender terbuka. Pola tersebut dinilai berisiko menimbulkan ketidaktransparanan dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, terdapat catatan atas investasi proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak di bawah Pupuk Kaltim. Studi kelayakan lahan dinilai lemah dan berpotensi memicu pembengkakan biaya minimal Rp2,96 triliun serta biaya hangus sebesar Rp250,92 miliar.

BPK sebelumnya juga mencatat pemborosan belanja subsidi pupuk periode 2020–2022 sebesar Rp2,92 triliun, yang sebagian besar bersumber dari pengalokasian perusahaan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, desakan publik menguat agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan. Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyatakan laporan BPK merupakan dasar hukum yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk memulai proses hukum.

Ia menegaskan komitmen pemberantasan korupsi yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto harus diwujudkan secara konkret. “Jangan sampai BUMN strategis justru menjadi ruang kebocoran yang merugikan negara,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).

Desakan serupa disampaikan Al Cautsar dari Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi. Ia menilai angka Rp12,59 triliun bukan sekadar temuan administratif, melainkan menyangkut hak rakyat dan petani.

Menurutnya, Kejagung harus bertindak tanpa tebang pilih apabila ditemukan pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

“Temuan BPK tidak boleh berhenti di atas kertas. Harus ada penegakan hukum yang jelas dan transparan,” katanya.

BPK mengingatkan, tanpa perbaikan kebijakan dan tata kelola, kinerja penyediaan pupuk nasional berpotensi terganggu. Dampaknya tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga pada ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Kasus dugaan inefisiensi ini menjadi ujian serius bagi komitmen reformasi tata kelola BUMN serta konsistensi penegakan hukum di sektor strategis.

  • Penulis: Ival
  • Editor: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tak Pernah Dijadikan Jaminan, Rumah Milik Justina Elawitachya Tetap Disita, Kuasa Hukum: Ini Melawan Konstitusi

    Tak Pernah Dijadikan Jaminan, Rumah Milik Justina Elawitachya Tetap Disita, Kuasa Hukum: Ini Melawan Konstitusi

    • calendar_month Kam, 2 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Penyitaan rumah Justina  perbuatan melawan hukum. Melanggar perlindungan hak milik pribadi.  Jakarta — Rabu (1/7) siang kemarin, kami kembali menyambangi Andri Tedjadharma di kediamannya di kawasan Taman Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Andri duduk di kursi berlapis kulit di ruang tengah. Di atas meja tampak plastik berisi obat-obatan, secangkir air putih, serta beberapa lembar dokumen yang […]

  • IWCS Dorong Perempuan Jadi Garda Depan Ketahanan Digital

    IWCS Dorong Perempuan Jadi Garda Depan Ketahanan Digital

    • calendar_month Ming, 3 Mei 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    IWCS Dorong Perempuan Jadi Garda Depan Ketahanan Digita JAKARTA — Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai momentum mengenang perjuangan perempuan dalam memperoleh akses pendidikan dan kesetaraan. Meski peringatan tersebut telah berlalu beberapa pekan, semangat yang diwariskan Kartini tetap hidup—tercermin dari geliat perempuan dalam Indonesia Women in Cybersecurity yang terus menggelora, mendorong […]

  • Indonesia Dibayangi Perpindahan Sindikat Siber Asia

    Indonesia Dibayangi Perpindahan Sindikat Siber Asia

    • calendar_month Sab, 9 Mei 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Dari Batam ke Hayam Wuruk: Indonesia Dibayangi Perpindahan Sindikat Siber Asia Tenggara Jakarta – Belum genap sehari setelah operasi besar di Batam, aparat kembali bergerak cepat ke Jakarta. Kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat bisnis dan hiburan ibu kota, mendadak berubah menjadi lokasi penggerebekan besar-besaran. Di sebuah gedung, […]

  • Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Negara

    Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Negara

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan institusi Polri tetap di bawah Presiden. Menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya melemahkan negara.  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan hal tersebut dalam rapat dengan Komisi III DPR-RI di Senayan, Senin (26/1). Mengawali penjelasannya Kapolri menegaskan sikap institusional Polri terkait posisi kelembagaan. Ia menyampaikan secara terbuka di hadapan […]

  • Habitare Rasuna Hadirkan “Rasa Nusantara”, 111 Sajian Buka Puasa Ramadhan

    Habitare Rasuna Hadirkan “Rasa Nusantara”, 111 Sajian Buka Puasa Ramadhan

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2026
    • account_circle Irwan
    • 0Komentar

    Jakarta — Menyambut bulan suci Ramadhan, Habitare Rasuna Jakarta menghadirkan program buka puasa bertajuk “Rasa Nusantara”, yang menyajikan 111 variasi menu dari appetizer hingga dessert dalam konsep All You Can Eat Iftar. Menu yang ditawarkan mencakup beragam hidangan tradisional Nusantara dan jajanan pasar, dipadukan dengan sajian khas Timur Tengah seperti nasi kebuli, nasi briyani, nasi […]

  • Proyek Rp372,8 Miliar Diduga Bermasalah, CBA Minta Kejagung Periksa Kepala BIG

    Proyek Rp372,8 Miliar Diduga Bermasalah, CBA Minta Kejagung Periksa Kepala BIG

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung untuk segera membuka penyelidikan terhadap tiga proyek data geospasial dasar dan peta rupabumi Indonesia (RBI) di Sulawesi yang diumumkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Januari 2024. Total anggaran proyek tersebut mencapai Rp372,8 miliar. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa dari tiga proyek […]

expand_less