Rumah Satu-Satunya Disita Pemerintah, Seorang Nenek Menuntut Keadilan, Perampasan Aset Berdasarkan Tuduhan
- account_circle TCON
- calendar_month Rab, 29 Jul 2026

Di tengah pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR, seorang nenek menuntut keadilan karena rumah miliknya dirampas pemerintah hanya berdasarkan tuduhan.
Jakarta — Nasib yang dialami Justina Elawitachya sungguh memilukan. Di usia 67 tahun, ketika kebanyakan orang berharap dapat menikmati masa tua dengan tenang bersama keluarga dan cucu-cucu, Justina justru harus berjuang mempertahankan satu-satunya rumah yang menjadi tempat tinggalnya.
Rumah itu kini disita pemerintah dan terancam dilelang.
Di tengah perjuangan tersebut, suaminya, Andri Tedjadharma, juga tengah berjuang melawan penyakit. Kondisinya terus menurun setelah menderita kanker usus dan gangguan paru-paru, sehingga tidak lagi mampu beraktivitas seperti dulu. Sementara Justina hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan.
Rumah satu-satunya yang mereka tempati di kawasan Meruya Utara, Jakarta Barat, kini berada dalam sita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I. Pemerintah menyita rumah tersebut dengan mendasarkan pada tuduhan bahwa suaminya merupakan penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Padahal, Andri Tedjadharma menegaskan dirinya tidak pernah menandatangani Penyelesaian Kredit Pemegang Saham (PKPS) BLBI, baik dalam skema APU, MSAA, maupun MRNIA. Audit BPK nomor 34 tahun 2006 pun menjelaskan hal ini.
Bahkan, menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara 350/Pdt.G/2000, dan putusan Pengadilan Tinggi DKI nomor 554/Pdt.G/2001, serta surat resmi Mahkamah Agung tertanggal 10 Mei 2023 yang menyatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi BPPN, Bank Centris Internasional tidak pernah menerima dana BLBI satu rupiah pun.
Lebih dari itu, rumah yang kini disita tersebut bukan atas nama Andri Tedjadharma, melainkan secara sah terdaftar atas nama Justina Elawitachya. Rumah itu merupakan satu-satunya tempat tinggal yang selama ini ditempatinya.
Namun rumah itu tetap ikut diseret dalam persoalan yang, menurut Justina, sama sekali bukan urusannya.
Andri Tedjadharma mengaku menjadi korban kebijakan pemerintah pada 2021 ketika melalui Satgas BLBI dilakukan penagihan terhadap para pihak yang dianggap memiliki kewajiban terkait BLBI. Menurutnya, dirinya dimasukkan sebagai obligor tanpa adanya putusan pengadilan yang terlebih dahulu menyatakan bahwa ia memang menerima dana BLBI. Semua diperlakukan sama tanpa lebih dulu menguji fakta hukum masing-masing perkara.
Tak hanya itu, tabungan hari tua milik Andri juga telah disita negara. Kini, rumah satu-satunya milik istrinya pun ikut menjadi objek sita dan terancam dilelang.
Bagi Justina, kehilangan rumah berarti kehilangan tempat terakhir untuk menjalani masa tua dengan tenang.
Perempuan kelahiran Bandung, 12 Januari 1959, itu merasa tidak memiliki kekuatan menghadapi negara. Ia hanyalah seorang ibu rumah tangga tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, dan tanpa relasi kekuasaan.
Karena itulah, satu-satunya harapan yang masih dimilikinya adalah pengadilan.
Ia berharap masih ada keadilan yang dapat melindungi hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Di tengah keterbatasannya, Justina mendapat bantuan dari seorang advokat, Edi Winarto, yang bersedia mendampinginya tanpa meminta bayaran. Bersama kuasa hukumnya, Justina mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cq KPKNL Jakarta I atas penyitaan rumah miliknya.
Perkara tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 585/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Brt.
Sidang perdana digelar pada Selasa, 28 Juli 2026.
Namun yang terjadi justru menambah kekecewaan.
Pihak KPKNL Jakarta I selaku Tergugat I, PUPN selaku Tergugat II, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Tergugat III tidak hadir di persidangan tanpa memberikan keterangan maupun alasan.
Sejak pagi hingga sore hari, Justina bersama kuasa hukumnya menunggu di Ruang Sidang Ali Said, Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penantian itu berakhir tanpa kehadiran satu pun pihak tergugat.
Padahal, menurut kuasa hukum, relaas panggilan sidang telah dikirimkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sekitar dua minggu sebelumnya.
“Ketidakhadiran PUPN, KPKNL, dan Ditjen Kekayaan Negara menjadi bukti betapa pemerintah tidak menghormati proses hukum ketika yang mencari keadilan adalah rakyat kecil. Mereka seolah tidak peduli,” ujar kuasa hukum Justina Elawitachya, Edi Winarto.
Ia menilai ketidakhadiran para tergugat menjadi cerminan masih adanya ketimpangan dalam praktik penegakan hukum.
“Ketidakpedulian pemerintah untuk hadir di persidangan menunjukkan bahwa pada praktiknya masih ada pandangan bahwa orang kecil tidak memiliki arti di hadapan hukum. Hukum terasa tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” kata Edi.
Edi berharap para tergugat menghormati lembaga peradilan dengan hadir pada sidang berikutnya dan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum penyitaan rumah milik Justina Elawitachya.
Menurutnya, Justina tidak pernah terlibat dalam persoalan BLBI. Ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang kini harus menghadapi ancaman kehilangan satu-satunya tempat tinggal di usia senja.
“Kami hanya memohon keadilan kepada negara. Berikan kesempatan kepada Ibu Justina untuk menikmati masa tuanya dengan tenang. Jangan biarkan beliau kehilangan rumah satu-satunya dan hidup dalam kecemasan di penghujung usianya,” tutup Edi Winarto.
- Penulis: TCON
