Breaking News
Beranda » Hukum » Sepi Pemberitaan, Mantan Bos Investree Sudah Divonis 3 Tahun

Sepi Pemberitaan, Mantan Bos Investree Sudah Divonis 3 Tahun

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sel, 4 Agu 2026

Jakarta — Pada 22 Januari 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pelimpahan tahap II perkara pidana yang menjerat mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya, Adrian Asharyanto, kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Saat itu publik memperkirakan perkara tersebut akan menjadi salah satu kasus pidana ekonomi terbesar yang menyita perhatian nasional. Wajar. Investree bukan perusahaan kecil. Selama bertahun-tahun perusahaan fintech lending itu dikenal sebagai salah satu pemain utama industri pinjaman daring di Indonesia.

Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Setelah pelimpahan perkara dari OJK ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pemberitaan perlahan menghilang. Hampir tidak ada lagi informasi mengenai perkembangan perkara tersebut. Publik tidak mengetahui kapan berkas dilimpahkan ke pengadilan, kapan dakwaan dibacakan, bagaimana jalannya persidangan, hingga kapan putusan dijatuhkan.

Kondisi itu mendorong tim redaksi melakukan penelusuran langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dari staf di Kejari diperoleh informasi penting. Perkara Adrian Asharyanto Gunadi ternyata telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 122/Pid.Sus/2026/PN JKT.SEL.

Temuan berikutnya bahkan lebih mengejutkan.

Perkara tersebut ternyata bukan sedang berjalan, melainkan telah selesai diperiksa. Majelis hakim telah menjatuhkan vonis 3 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan staf PTSP PN Jaksel, sampai batas waktu tidak ada diajukan upaya hukum banding.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar.

Mengapa perkara dengan nilai transaksi yang menurut surat dakwaan mencapai lebih dari Rp2 triliun justru nyaris tidak terdengar selama proses persidangan berlangsung?

Padahal pada tahap penyidikan, kasus ini sempat menjadi perhatian luas. OJK secara resmi mengumumkan pelimpahan perkara. Bahkan aparat NCB Interpol Indonesia disebut bekerja untuk memulangkan Adrian Asharyanto dari Qatar, tempat ia diketahui memiliki izin tinggal permanen.

Namun setelah perkara memasuki meja hijau, ruang publik seakan kehilangan jejaknya.

Tidak ditemukan pemberitaan yang memadai mengenai pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, tuntutan jaksa, hingga putusan hakim.Apakah minimnya pemberitaan semata karena tidak ada media yang mengikuti persidangan? Ataukah ada faktor lain yang membuat perkara sebesar ini berjalan nyaris tanpa sorotan publik?

Hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari terpidana maupun kuasa hukumnya.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ramadan, Rahmat, dan Laku Pengabdian: Hikmah Prof. Djohermansyah Djohan di Usia Purnatugas

    Ramadan, Rahmat, dan Laku Pengabdian: Hikmah Prof. Djohermansyah Djohan di Usia Purnatugas

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Bulan Ramadan bagi Prof. Djohermansyah Djohan bukan sekadar ritual tahunan. Ia memaknainya sebagai ruang rahmat, jeda refleksi, dan ladang pengabdian yang tak pernah selesai. Dalam perbincangan Hikmah Ramadan bersama Radio Elshinta, 2 Maret 2026 di Jakarta, guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu berbagi pengalaman spiritual yang sederhana, hangat, dan membumi. Ramadan, ujarnya, adalah bulan […]

  • Brigjen Pol. Untung Widyatmoko Resmi Jabat Kadiv Hubinter Polri, Naik Pangkat Menjadi Irjen

    Brigjen Pol. Untung Widyatmoko Resmi Jabat Kadiv Hubinter Polri, Naik Pangkat Menjadi Irjen

    • calendar_month Jum, 31 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri resmi diserahterimakan kepada Brigjen Pol. Dr. Untung Widyatmoko, S.I.K., M.H., yang menggantikan pejabat sebelumnya, Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana. Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1584/VII/KEP./2026 tertanggal 31 Juli 2026. Seiring dengan amanah barunya sebagai Kadiv Hubinter Polri, Untung Widyatmoko juga memperoleh kenaikan […]

  • Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Negara

    Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Negara

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan institusi Polri tetap di bawah Presiden. Menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya melemahkan negara.  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan hal tersebut dalam rapat dengan Komisi III DPR-RI di Senayan, Senin (26/1). Mengawali penjelasannya Kapolri menegaskan sikap institusional Polri terkait posisi kelembagaan. Ia menyampaikan secara terbuka di hadapan […]

  • Bukan Musuh Kekuasaan, Pers Cermin yang Tak Selalu Menyenangkan

    Bukan Musuh Kekuasaan, Pers Cermin yang Tak Selalu Menyenangkan

    • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Pers sejatinya pilar keempat demokrasi. Penjaga kekuasaan agar tak menyimpang. Kekuasaan yang bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.  Ketegangan antara Majalah Tempo dan Partai NasDem seharusnya tidak dibaca sebagai konflik biasa antara media dan partai politik. Ia adalah potret yang lebih dalam: bagaimana kekuasaan merespons kritik, dan bagaimana pers menjaga marwahnya sebagai pilar […]

  • Ribuan ASN Brebes Terjerat Presensi Ilegal, Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

    Ribuan ASN Brebes Terjerat Presensi Ilegal, Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

    • calendar_month Rab, 6 Mei 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Ribuan ASN Brebes Terjerat Presensi Ilegal, Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi JAKARTA — Dugaan manipulasi presensi yang melibatkan sekitar 3.000 aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik dan memantik kekhawatiran serius atas integritas birokrasi daerah. Praktik ini diduga dilakukan melalui penggunaan aplikasi untuk memalsukan koordinat GPS, sehingga memungkinkan pegawai tercatat […]

  • Andri Tedjadharma: KPKNL Harus Kembali ke Pokok Perkara, Bank Centris Bukan Obligor BLBI

    Andri Tedjadharma: KPKNL Harus Kembali ke Pokok Perkara, Bank Centris Bukan Obligor BLBI

    • calendar_month Ming, 11 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Pemilik saham Bank Centris Internasional, Andri Tedjadharma, meminta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta untuk menghentikan dan membatalkan seluruh tindakan penyitaan atas aset pribadinya, karena dinilai keliru secara hukum dan menyimpang dari pokok perkara kasus BLBI. Menurut Andri, akar persoalan yang selama ini diabaikan adalah fakta hukum bahwa Bank Centris Internasional […]

expand_less