Breaking News
Beranda » Terkini » Andri Tedjadharma: KPKNL Harus Kembali ke Pokok Perkara, Bank Centris Bukan Obligor BLBI

Andri Tedjadharma: KPKNL Harus Kembali ke Pokok Perkara, Bank Centris Bukan Obligor BLBI

  • account_circle TCON
  • calendar_month Ming, 11 Jan 2026

Jakarta — Pemilik saham Bank Centris Internasional, Andri Tedjadharma, meminta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta untuk menghentikan dan membatalkan seluruh tindakan penyitaan atas aset pribadinya, karena dinilai keliru secara hukum dan menyimpang dari pokok perkara kasus BLBI.

Menurut Andri, akar persoalan yang selama ini diabaikan adalah fakta hukum bahwa Bank Centris Internasional tidak pernah berstatus sebagai obligor BLBI, sehingga tidak memiliki kewajiban penyelesaian utang kepada negara.

“Yang perlu diluruskan adalah pokok perkaranya. Bank Centris bukan obligor BLBI. Jika sejak awal tidak ada status obligor, maka seluruh tindakan penagihan dan penyitaan menjadi tidak memiliki dasar hukum,” ujar Andri Tedjadharma dalam percakapan melalui pesan WA, Minggu (11/1) pagi.

Putusan Pengadilan

Andri menjelaskan, persoalan Bank Centris telah selesai melalui proses hukum mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung.

“Gugatan perdata diajukan oleh BPPN terhadap Bank Centris dan para pemegang saham. Pengadilan Negeri (PN) dalam perkara nomor 350/Pdt.G/2000, menyatakan gugatan BPPN ditolak,” jelasnya.

Pada tingkat banding dengan nomor perkara 554/Pdt.G/2001/PT DKI, sambung Andri, gugatan BPPN tidak dapat diterima karena prematur.

Dengan putusan banding ini, menurutnya, BPPN secara hukum kehilangan legal standing, karena tidak memiliki lagi kedudukan hukum yang sah untuk menagih. Apalagi, Mahkamah Agung secara resmi menyatakan tidak menerima permohonan kasasi, sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan MA.

“Artinya perkara ini sudah selesai secara hukum. Tidak ada putusan yang menyatakan Bank Centris sebagai obligor BLBI, tidak ada kewajiban pembayaran, dan tidak ada dasar bagi negara untuk melakukan penyitaan,” tegas Andri.

KPKNL Salah Menerapkan Kewenangan

Lebih jauh, Andri menilai KPKNL Jakarta telah salah menerapkan kewenangan, karena bertindak seolah-olah masih ada hak tagih negara yang sah, padahal dasar hukumnya telah gugur sejak putusan pengadilan

“KPKNL seharusnya bekerja berdasarkan dokumen hukum yang valid dan inkrah, tidak ada lagi pijakan hukum untuk penyitaan, bahkan penagihan,” katanya.

Ia menegaskan, permohonannya kepada KPKNL bukanlah perlawanan, melainkan upaya meluruskan kesalahan administrasi negara agar kembali patuh pada hukum dan konstitusi.

“Saya hanya meminta satu hal: kembalikan persoalan ini ke pokok perkara. Baca utuh putusan PN, PT, dan surat MA. Jika itu dilakukan secara jujur, maka kesimpulannya akan sama—tindakan penyitaan harus dibatalkan,” ujarnya.

Harapan kepada Pemerintah Prabowo–Gibran

Di akhir pernyataannya, Andri Tedjadharma menyampaikan harapan besar agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk Menteri Keuangan Purbaya, DPR-RI, serta seluruh aparat negara, berani menegakkan konstitusi dan supremasi hukum secara benar dan adil.

“Negara tidak boleh bertindak di luar hukum, apalagi merampas hak warga negara tanpa dasar putusan pengadilan. Saya berharap pemerintahan Prabowo–Gibran menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk mengoreksi praktik keliru dan menegakkan keadilan sesuai UUD 1945,” pungkas Andri Tedjadharma..

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Guru Besar IPDN Ingatkan Pemerintah Jangan Salah Arah

    Guru Besar IPDN Ingatkan Pemerintah Jangan Salah Arah

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Evaluasi dana desa diperlukan. Tapi, jangan keliru.  Jakarta – Evaluasi pemanfaatan Dana Desa kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dalam satu dekade terakhir dana tersebut belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Pernyataan itu memicu diskusi publik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan dorongan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes […]

  • Tim Indonesia Tancap Gas di X THE LEAGUE, Shopee Live Jadi Senjata Utama Penetrasi Pasar

    Tim Indonesia Tancap Gas di X THE LEAGUE, Shopee Live Jadi Senjata Utama Penetrasi Pasar

    • calendar_month Jum, 27 Mar 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Diwakili 4 figur ternama, Ashanty, Aurelie Hermansyah, Mami Luise dan Ibnu Wardani, Tim Indonesia Tancap Gas di X THE LEAGUE. Jakarta – Tim Indonesia yang diperkuat oleh empat figur publik, yakni Ashanty, Aurelie Hermansyah, Mami Louisse dan Ibnu Wardani, tampil percaya diri dalam ajang global X THE LEAGUE Round 1 yang berlangsung pada 23 Maret […]

  • Bravo! TNI-Polri Gulung Sindikat Penipu Online

    Bravo! TNI-Polri Gulung Sindikat Penipu Online

    • calendar_month Ming, 27 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Di tengah riuhnya pemberitaan sebagian masyarakat yang menentang revisi undang-undang TNI, Tim Khusus Gabungan Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin membongkar jaringan sindikat penipuan daring bermodus investasi dan penjualan fiktif, yang dikenal dengan istilah “Passobis”. Sindikat tersebut meresahkan masyarakat di berbagai daerah, khususnya di Sidrap dan Makassar, Sulawesi Selatan. Berapa jumlah pelaku yang tertangkap? Informasi lengkapnya Di SINI  

  • OTT Sukoharjo dan Krisis Sistem Pilkada: Saatnya Mengobati Penyakit, Bukan Sekadar Menangkap Pasien

    OTT Sukoharjo dan Krisis Sistem Pilkada: Saatnya Mengobati Penyakit, Bukan Sekadar Menangkap Pasien

    • calendar_month Ming, 12 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    OTT Sukoharjo dan Krisis Sistem Pilkada: Saatnya Mengobati Penyakit, Bukan Sekadar Menangkap Pasien Oleh: Beng Aryanto Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bukan sekadar kasus kriminal. Ini menandakan masalah yang lebih dalam: sistem politik lokal belum mampu melahirkan pemerintahan yang bersih. Dugaan pemerasan terhadap insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah menunjukkan […]

  • Negara Tak Boleh Kalah: Slogan Kesombongan yang Menggerus Hukum

    Negara Tak Boleh Kalah: Slogan Kesombongan yang Menggerus Hukum

    • calendar_month Sab, 24 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Opini tentang slogan ‘Negara Tak Boleh Kalah’, teladan Nabi Muhammad Saw, dan kasus Bank Centris-Andri Tedjadharma. “Negara tak boleh kalah.” Entah siapa yang pertama kali melontarkan kalimat ini. Namun maknanya telanjang: sebuah kesombongan yang kerap disamarkan sebagai kewibawaan. Ia terdengar tegas, tetapi di praktik sehari-hari justru melahirkan watak defensif—menolak koreksi, mengabaikan putusan, dan mempertahankan kesalahan […]

  • Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    • calendar_month Ming, 4 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

        Tidak ada satu pun putusan hukum yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai obligor BLBI atau penanggung utang negara. Oleh karena itu, setiap penyebutan nama Andri sebagai obligor BLBI merupakan informasi hoaks dan bentuk fitnah yang serius. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan dapat dijerat pidana atas tuduhan pencemaran nama baik. Sejumlah media mainstream […]

expand_less