Breaking News
Beranda » Terkini » EKSKLUSIF | Putusan Inkrah, Siapa yang Menjamin Hak Ratusan Lender Jika Adrian Kembali ke Qatar?

EKSKLUSIF | Putusan Inkrah, Siapa yang Menjamin Hak Ratusan Lender Jika Adrian Kembali ke Qatar?

  • account_circle TCON
  • calendar_month Jum, 7 Agu 2026

PN Jaksel memvonis tiga tahun Adrian Asharyanto Gunadi. Ada kabar setalah menjalani hukuman akan kembali ke Qatar. 

Jakarta — Di tengah sepinya pemberitaan media arus utama mengenai putusan hukum terhadap Adrian Asharyanto Gunadi, tim redaksi memperoleh informasi mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya itu disebut-sebut akan kembali ke Qatar setelah menyelesaikan masa pidananya.

Informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi secara resmi. Namun, jika informasi itu benar, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: siapa yang akan menjamin pertanggungjawaban kepada para lender yang dananya disebut dalam surat dakwaan mencapai lebih dari Rp2 triliun?

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan.

Sebelum dipulangkan ke Indonesia pada 2025, Adrian diketahui berada di Qatar dan memiliki izin tinggal permanen. Untuk membawanya kembali ke Indonesia, aparat penegak hukum bahkan harus melibatkan kerja sama internasional melalui NCB Interpol Indonesia.

Kini perkara pidananya telah selesai. Adrian divonis tiga tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan banding.

Namun, apakah berakhirnya perkara pidana otomatis berarti persoalan para lender juga selesai?

Justru di sinilah persoalan yang patut mendapat perhatian.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebut dana masyarakat yang dihimpun melalui PT Putra Radhika Investama mencapai lebih dari Rp2 triliun. Jaksa juga menyatakan dana para lender tersebut belum dibayarkan oleh PT Putra Radhika Investama.

Akan tetapi, putusan pidana terhadap Adrian berujung pada hukuman penjara dan denda.

Lalu bagaimana dengan dana para lender? Apakah ada mekanisme pemulihan? Apakah terdapat aset yang disita atau dirampas untuk kepentingan pengembalian dana lender?

Jika tidak, siapa yang bertanggung jawab memastikan hak-hak mereka tetap dapat ditagih?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin penting apabila informasi mengenai kemungkinan Adrian kembali ke Qatar benar adanya.

Sebab pengalaman sebelumnya menunjukkan, ketika Adrian berada di luar negeri, proses membawanya kembali ke Indonesia bukan perkara mudah. Aparat harus menempuh mekanisme kerja sama internasional.

Jika kelak Adrian kembali berada di luar yurisdiksi Indonesia, bagaimana negara memastikan pertanggungjawaban terhadap para lender tetap dapat ditegakkan?

Persoalan ini bukan semata mengenai kebebasan seorang terpidana setelah menjalani hukuman. Ini menyangkut pertanyaan besar: apakah vonis pidana terhadap seseorang otomatis menyelesaikan persoalan kerugian masyarakat yang dananya belum kembali?

Dari penelusuran tim redaksi, sejumlah gugatan perdata yang menyeret nama Adrian Asharyanto memang telah diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun penelusuran terhadap perkara-perkara tersebut masih menyisakan pertanyaan:

Setelah vonis pidana berkekuatan hukum tetap, masih adakah perkara perdata yang dapat menjadi jalan bagi para lender untuk menuntut pertanggungjawaban Adrian?

Dan yang paling penting: Jika Adrian kembali ke Qatar, siapa yang akan memastikan hak para lender tidak ikut pergi bersamanya?

.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prof. Djohermansyah: Pilkada Perlu Ditata Ulang, Bukan Dipertahankan Secara Dogmatis

    Prof. Djohermansyah: Pilkada Perlu Ditata Ulang, Bukan Dipertahankan Secara Dogmatis

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, menilai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung perlu ditata ulang secara mendasar setelah 20 tahun berjalan. Menurutnya, Pilkada langsung tidak boleh lagi diperlakukan sebagai dogma demokrasi. Berdasarkan riset lapangan di delapan provinsi sepanjang Oktober–Desember 2025, Djohermansyah menyimpulkan Pilkada saat ini justru melahirkan distorsi demokrasi: […]

  • Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    • calendar_month Ming, 4 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

        Tidak ada satu pun putusan hukum yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai obligor BLBI atau penanggung utang negara. Oleh karena itu, setiap penyebutan nama Andri sebagai obligor BLBI merupakan informasi hoaks dan bentuk fitnah yang serius. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan dapat dijerat pidana atas tuduhan pencemaran nama baik. Sejumlah media mainstream […]

  • Thomas Djiwandono dan Taruhan Pengawasan Melekat di Bank Indonesia

    Thomas Djiwandono dan Taruhan Pengawasan Melekat di Bank Indonesia

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan melekat di Bank Indonesia. Pengawasan perbankan bekerja dalam hitungan detik, sementara koreksi kerap datang terlambat. Di tengah kondisi itu, pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dinilai menjadi taruhan penting untuk memperkuat pengawasan melekat di tubuh bank sentral. Pandangan tersebut disampaikan Andri […]

  • BRI Salurkan TJSL Rp414,9 Juta untuk Pengembangan Masjid Jami Al-Fajri Pejaten Barat

    BRI Salurkan TJSL Rp414,9 Juta untuk Pengembangan Masjid Jami Al-Fajri Pejaten Barat

    • calendar_month Jum, 28 Agu 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    BRI Salurkan TJSL Rp414,9 Juta untuk Pengembangan Masjid Jami Al-Fajri Pejaten Barat JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyalurkan dukungan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp414.949.500 untuk pengembangan sarana dan prasarana Masjid Jami Al-Fajri di Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dukungan tersebut diserahkan Pemimpin Cabang BRI […]

  • Uji Materi PRP 49/1960, Hakim MK Pertanyakan Kejelasan Data Pemerintah

    Uji Materi PRP 49/1960, Hakim MK Pertanyakan Kejelasan Data Pemerintah

    • calendar_month Kam, 1 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 30 April 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PRP) No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Rabu siang kemarin, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Sidang uji materi yang diajukan oleh Andri Tedjadharma itu, dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi tiga hakim konstitusi […]

expand_less