Breaking News
Beranda » Terkini » Agunan Nasabah Tidak Kembali, Dirut Bank Swasta dan Notaris.PPAT Dilaporkan ke Polda

Agunan Nasabah Tidak Kembali, Dirut Bank Swasta dan Notaris.PPAT Dilaporkan ke Polda

  • account_circle TCON
  • calendar_month Ming, 1 Jun 2025

 

Jakarta — Seorang nasabah bank swasta, Febliyani, melalui kuasa hukumnya melaporkan Direktur Utama PT. Jtrust Investments Indonesia dan pihak Notaris/PPAT ke Polda Metro Jaya terkait permasalahan pengembalian sertifikat tanah dan bangunan yang telah dijaminkan sebagai agunan pinjaman.

Kasus ini bermula ketika Febliyani sebagai debitur mengajukan pinjaman kepada PT. Jtrust Investments Indonesia dengan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3226 seluas 143 m² yang terletak di Kampung Gaga RT002 RW009, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, atas nama Supartini.

Sesuai dengan prosedur, pihak bank mensyaratkan agar sertifikat tersebut dibaliknamakan atas nama Febliyani sebagai debitur. Seluruh proses balik nama dikoordinasikan oleh pihak PT. Jtrust Investments Indonesia dan telah dibayarkan oleh klien di potong dari hasil pencairan dana pinjaman sebesar Rp 25.000.000.

Setelahnya, pada tanggal 1 Desember 2021, Febliyani mengajukan permohonan pelunasan hutang yang disetujui oleh pihak bank pada 8 Desember 2021 melalui surat persetujuan bernomor 21-330/JTII/XII/2021. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa dokumen asli akan diserahkan kepada nasabah pada tanggal yang sama. Namun hingga kini, hampir empat tahun berselang, dokumen SHM tersebut belum juga dikembalikan.

Kuasa hukum Febliyani, Madsanih Manong, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. “Satu tahun lebih kami kuasa hukum berupaya berkoordinasi dengan pihak bank dan kantor notaris, namun belum berhasil untuk mengembalikan sertifikat klien kami,” ujar Madsanih.

Pihak kuasa hukum bahkan telah melayangkan surat kepada PT. Jtrust Investments Indonesia pada 5 Februari 2024, yang kemudian dijawab melalui surat bernomor 24-474/JTII/II/2024. Lewat surat ini, pihak bank mengklaim bahwa proses balik nama SHM masih memerlukan waktu sekitar empat bulan. Namun hingga saat ini, dokumen SHM tak kunjung selesai dan tidak ada kejelasan dari pihak notaris terkait progresnya, meski sudah disomasi sejak Februari hingga Juli 2024.

Bahwa terakhir kuasa hukum kami menyarankan agar sertifikat induk atas nama Supartini dan biaya yang sudah masuk agar dikembalikan saja, namun pihak Notaris/PPAT yang berdomisili di KotaTangerang tersebut tidak merespon.

“Atas ketidakjelasan ini, klien kami sangat dirugikan karena telah melunasi seluruh kewajibannya, namun haknya atas pengembalian agunan tidak dipenuhi,” ujar Madsanih.

Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

“Kami berharap Polda Metro Jaya bersikap profesional agar masalah ini bisa cepat dibawa ke pengadilan,” tambahnya.

Kasus ini menyedot perhatian publik karena menyangkut hak-hak nasabah yang telah melunasi kewajiban namun tidak mendapatkan kembali jaminan yang seharusnya diserahkan sejak 2021. Pihak kepolisian diharapkan segera menindaklanjuti laporan ini untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • IPW Soroti Dugaan “Perdagangan” Gelar Perkara di Bareskrim Polri

    IPW Soroti Dugaan “Perdagangan” Gelar Perkara di Bareskrim Polri

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti dugaan praktik penyimpangan serius dalam pelaksanaan Gelar Perkara Khusus (GPK) di Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri. Dalam Catatan Akhir Tahun 2025, IPW menilai GPK rawan dijadikan “komoditas dagangan” untuk mengubah arah penanganan perkara pidana sesuai kepentingan pihak tertentu. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, sepanjang 2025 pihaknya […]

  • Peringatan Andri Tedjadharma: “Jangan Beli Aset Saya, KPKNL Lelang Barang Bodong!”

    Peringatan Andri Tedjadharma: “Jangan Beli Aset Saya, KPKNL Lelang Barang Bodong!”

    • calendar_month Sel, 31 Mar 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Andri Tedjadharma melemparkan peringatan ke masyarakat untuk tidak membeli aset miliknya yang dilelang KPKNL. Jakarta – Pemilik Bank Centris Internasional (BCI), Andri Tedjadharma, dengan tegas memperingatkan publik agar tidak membeli aset pribadinya yang diklaim disita oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cq KPKNL Jakarta 1. Menurutnya, penyitaan itu ilegal dan tak ubahnya perampokan berseragam. “Sertifikat […]

  • Lima Investor Korea Jadi Korban Penipuan dan Penggelapan, Notaris Diduga Bermain

    Lima Investor Korea Jadi Korban Penipuan dan Penggelapan, Notaris Diduga Bermain

    • calendar_month Sel, 19 Mei 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Lima WN Korea jadi Korban Penipuan dan Penggelapan, Notaris Diduga Ikut Bermain SURABAYA — Hur Young Soon akhirnya tidak lagi bisa menahan sesak di dadanya. Perempuan warga negara Korea Selatan itu memilih bicara. Tiga tahun menunggu kejelasan hukum, baginya, sudah tak bisa lagi ditahan. “Saya tidak bisa sabar lagi. Saya harus mengungkap kejadian yang saya […]

  • Barang Bukan Hasil Kejahatan tapi Dilelang: Perlawanan Pihak Ketiga MT Arman 114 Masuk Mediasi

    Barang Bukan Hasil Kejahatan tapi Dilelang: Perlawanan Pihak Ketiga MT Arman 114 Masuk Mediasi

    • calendar_month Rab, 17 Des 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Batam — Rabu, 17 Desember 2025, Pengadilan Negeri Batam menggelar sidang panggilan ketiga perkara No. 418/Pdt.Bth/2025/PN.Btm tentang derden verzet (perlawanan pihak ketiga). Sidang ini merupakan lanjutan dari panggilan pertama pada 17 November 2025 dan panggilan kedua pada Senin, 1 Desember 2025 Sidang dibuka pukul 13.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB. Perkara kemudian diserahkan kepada […]

  • Menggugah Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

    Menggugah Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Undang-undang Dasar 1945, secara tersurat menegaskan, bahwa negara wajib melindungi seluruh rakyatnya. Bukan sebaliknya melukai dan menzalimi. Tapi itulah yang hari ini sedang terjadi dalam kasus Andri Tedjadharma dan Bank Centris Internasional—sebuah luka hukum yang sudah terlalu lama dibiarkan bernanah oleh BI, Kemenkeu, PUPN, dan KPKLN. Faktanya sederhana dan telanjang: Bank Indonesia tidak memenuhi kewajibannya […]

  • Oknum KPKNL Membuka Borok BPPN dan Institusi

    Oknum KPKNL Membuka Borok BPPN dan Institusi

    • calendar_month Kam, 23 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Oknum KPKNL Membuka Borok BPPN Jakarta – Kamis, 16 April 2026, sebuah peristiwa kecil terjadi di kantor DJKN. Sepintas tampak biasa. Sekitar pukul 14.00 WIB, Andri Tedjadharma bersama kuasa hukumnya, Japaris Sihombing, tampak keluar meninggalkan gedung. Kehadiran mereka rupanya untuk mendampingi seorang notaris yang dipanggil oleh KPKNL. Pemanggilan itu justru membuka kembali jejak lama kasus […]

expand_less