Breaking News
Beranda » Terkini » Jose Rizal Raih Doktor Cumlaude UI, Tawarkan Konsep Neo-Weberian Digital untuk Birokrasi Daerah

Jose Rizal Raih Doktor Cumlaude UI, Tawarkan Konsep Neo-Weberian Digital untuk Birokrasi Daerah

  • account_circle TCON
  • calendar_month Kam, 8 Jan 2026

Depok — Jose Rizal resmi meraih gelar Doktor Sosiologi Universitas Indonesia (UI) dengan predikat cumlaude setelah mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok, Rabu (7/1/2026).

Jose menjadi Doktor Sosiologi UI ke-143 melalui disertasi berjudul “Transformasi Arena Birokrasi di Era Digital: Aktor, Struktur, dan Habitus dalam Jakarta Smart City”. Dalam disertasinya, ia memperkenalkan konsep Neo-Weberian Digital (NWD) sebagai pendekatan reformasi birokrasi di era digital.

Sidang promosi dipimpin Ketua Sidang Prof. Dr. Dody Prayogo, MPSt, dengan promotor Prof. Iwan Gardono Sudjatmiko, Ph.D, dan ko-promotor Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. Tim penguji terdiri dari Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A., Prof. Dr. Teguh Kurniawan, M.Sc., Dr. Indera Ratna Irawati, M.A., dan Dr. Sulastri, M.Si.

Dalam pemaparannya, Jose Rizal menyatakan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak otomatis menghilangkan birokrasi. Menurutnya, birokrasi justru mengalami transformasi ke dalam ruang digital yang ditandai oleh penggunaan data, algoritma, dan sistem kinerja.

“Digitalisasi pemerintahan akan gagal jika hanya berhenti pada aplikasi. Yang dibutuhkan adalah penataan ulang struktur, etika, dan peran aparatur,” ujar Jose Rizal dalam sidang tersebut.

Disertasi ini menjadikan Jakarta Smart City sebagai lokasi kajian empiris untuk melihat perubahan relasi antara aktor birokrasi, struktur organisasi, dan budaya kerja di era digital. Jose menemukan bahwa aparatur negara tidak lagi hanya menjalankan prosedur, tetapi juga berperan sebagai pengelola data dan pengambil keputusan berbasis sistem.

Konsep Neo-Weberian Digital yang ditawarkan memadukan prinsip birokrasi Weberian—seperti legalitas, hierarki, dan akuntabilitas—dengan pemanfaatan teknologi digital. Menurut Jose, digitalisasi seharusnya memperkuat rasionalitas dan legitimasi birokrasi, bukan menggantikannya.

Promotor Prof. Iwan Gardono Sudjatmiko menilai disertasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian sosiologi pemerintahan, terutama dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia.

Sidang promosi ini dihadiri sejumlah pejabat dan akademisi, antara lain Kepala BSKDN Kemendagri Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, Staf Ahli Mendagri Anwar Harun Damanik, S.STP., M.Si, Direktur Pascasarjana IPDN Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si, pakar hukum tata negara Feri Amsari, serta Staf Khusus KSP Dr. Hera Nugrahayu, M.Si.

Jose Rizal saat ini menjabat Kepala Bagian Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri dan dikenal sebagai pengajar serta sosiolog di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Konsep Neo-Weberian Digital yang ia tawarkan dinilai relevan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi berbasis digital secara lebih terstruktur dan akuntabel.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jabar Kasih Ampunan, DKI Beri Ancaman

    Jabar Kasih Ampunan, DKI Beri Ancaman

    • calendar_month Ming, 27 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan kebijakan pengampunan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini langsung disambut gembira masyarakat Jabar. Kebijakan Dedi ini pun diikuti beberapa daerah lain, seperti Banten. Tapi, beda halnya dengan DKI Jakarta. Gubernur Pramono Anung enggan memberikan pengampunan. Bahkan mengeluarkan ancaman akan mengejar penunggak pajak. cek di SINI..  

  • Tersangka Koruptor Kakap Diberi Tahanan Rumah, Prof Djo: KPK Lemah Tak Berdaya

    Tersangka Koruptor Kakap Diberi Tahanan Rumah, Prof Djo: KPK Lemah Tak Berdaya

    • calendar_month Sel, 24 Mar 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Jakarta – Latar belakang panjang dalam dunia pemerintahan dan antikorupsi menjadi fondasi kuat bagi pandangan kritis Prof. Djohermansyah Djohan dalam membaca dinamika hukum dan tata kelola pemerintahan hari ini. Guru Besar IPDN itu bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga praktisi mumpuni, karena ia pernah berada di lingkaran strategis kekuasaan—mulai dari Deputi Politik Wakil Presiden Jusuf […]

  • Utang PLN Rp740 Triliun dan Dugaan Korupsi Rp219 Milyar

    Utang PLN Rp740 Triliun dan Dugaan Korupsi Rp219 Milyar

    • calendar_month Sab, 14 Mar 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Utang PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan publik. Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) mengungkapkan bahwa total utang perusahaan listrik pelat merah tersebut terus mengalami kenaikan hingga ratusan triliun rupiah. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengatakan berdasarkan data CBA, total utang PT PLN (Persero) pada tahun 2024 mencapai Rp711,2 triliun. Angka ini meningkat Rp56,2 triliun dibandingkan tahun […]

  • Praktik Maladministrasi Negara, Harta Warga Disita dan Dilelang

    Praktik Maladministrasi Negara, Harta Warga Disita dan Dilelang

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Kisah penyitaan harta pribadi Andri Tedjadharma berdasarkan surat keliru Kemenkeu. Tanpa putusan pengadilan yang sah, DJKN dan KPKNL disebut melakukan malpraktik administrasi negara. Simak fakta lengkapnya. Jakarta — Andri Tedjadharma dengan tegas menyebut adanya malpraktik administrasi negara yang serius dan berlarut-larut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan […]

  • Pemerintah Diminta Rasionalkan Ambisi Koperasi Desa Merah Putih

    Pemerintah Diminta Rasionalkan Ambisi Koperasi Desa Merah Putih

    • calendar_month Rab, 25 Feb 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Profesor Djohermansyah Djohan mengkritik kebijakan pemerintah terkait Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih.  Jakarta – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan alokasi 58,03 persen Dana Desa tahun anggaran 2026 untuk pembangunan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih menuai kritik dari pakar otonomi daerah. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, menilai kebijakan tersebut […]

  • Tutut Soeharto Digadang Gantikan Ketum Bahlil

    Tutut Soeharto Digadang Gantikan Ketum Bahlil

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Poros Muda Golkar Indonesia mendorong perubahan. Usung Tutut Soeharto menjadi Ketum Golkar gantikan Bahlil.  Jakarta – Dinamika internal Partai Golkar kembali memanas. Sebuah arus baru muncul dari dalam tubuh partai berlambang pohon beringin: Poros Muda Golkar Indonesia secara terbuka menyatakan dukungan kepada Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto untuk menduduki kursi Ketua Umum, menggantikan Bahlil […]

expand_less