Prabowonomics: Dari Wacana ke Struktural

Prabowonomics bergerak dari wacana ke struktur. Pergeseran di BEI, OJK, Kemenkeu, dan BI membuka kembali pertanyaan lama tentang kendali negara.

Mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mungkin tampak sebagai peristiwa teknis, dipicu gejolak pasar dan tekanan indeks. Namun jika diletakkan dalam rangkaian perubahan yang lebih luas—pergantian Menteri Keuangan, reposisi figur kunci ke Bank Indonesia, hingga pergeseran poros fiskal–moneter—peristiwa ini sulit dibaca sebagai kebetulan. Di sinilah Prabowonomics bergerak dari sekadar wacana politik menuju pembentukan struktur kekuasaan ekonomi yang nyata.

Mundurnya elite di simpul pasar modal terjadi beriringan dengan perubahan di pusat pengambilan keputusan ekonomi nasional. Ketika sektor yang selama ini relatif steril dari tekanan politik mulai mengalami pergeseran figur, pertanyaan publik bergeser dari siapa yang pergi ke apa yang sedang diubah. Pola ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi sekadar mengawasi dari luar, melainkan mulai masuk ke pusat kendali.

Pola perubahan itu kian jelas ketika ditarik ke pergantian Menteri Keuangan. Masuknya Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan sinyal reposisi kendali kebijakan ekonomi. Pergantian ini terjadi dalam konteks politik yang sensitif, tak lama setelah penjarahan rumah Sri Mulyani dalam kerusuhan akhir Agustus 2025, peristiwa yang memunculkan pertanyaan tentang perlindungan elite negara. Dalam sistem dengan sensitivitas tinggi terhadap simbol kekuasaan fiskal, kelengahan semacam itu jarang berdiri sendiri.

Reposisi tersebut semakin nyata ketika Thomas Djiwandono melepas jabatan Wakil Menteri Keuangan dan masuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ini bukan promosi administratif, melainkan pergeseran poros kekuasaan dari fiskal ke moneter, dari kementerian ke bank sentral. Langkah ini menempatkan figur kunci langsung di jantung sistem yang selama puluhan tahun relatif otonom dan minim koreksi politik langsung.

Dalam kerangka Prabowonomics, rangkaian ini memberi makna yang tegas. Presiden Prabowo berulang kali mengingatkan bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali, bahkan menyebut adanya praktik “negara dalam negara”. Di sektor keuangan, peringatan itu menemukan konteksnya: otoritas yang terlalu otonom, jaringan lama yang tertutup dari koreksi, dan warisan krisis 1998 yang tak pernah benar-benar dibuka ke publik.

Di titik inilah kasus BLBI—khususnya Bank Centris Internasional—kembali relevan. Bukan sebagai perkara lama yang diungkit ulang, melainkan sebagai ilustrasi kegagalan koreksi sistemik. Andri Tedjadharma menegaskan, “Kasus Bank Centris Internasional adalah praktik bank di dalam bank di Bank Indonesia.” Ia menyebut adanya dua entitas Centris, “salah satunya direkayasa sekelompok oknum di BI untuk mengalirkan dana Bank Indonesia melalui jaringan perbankan lain.”

Lebih jauh, Andri mengingatkan bahwa Bank Centris yang dibekukan sejak 1998 itu disinyalir tetap beroperasi secara senyap hingga statusnya meningkat menjadi bank devisa. “Selama kasus seperti ini tidak dibuka tuntas, stabilitas negara dan pemerintahan mana pun akan selalu berada dalam risiko,” ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan Bank Centris bukan sebagai anomali, melainkan sebagai cermin rapuhnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di pusat sistem moneter.
Jika dirangkai utuh—mundurnya elite BEI dan OJK, pergantian Menteri Keuangan, serta reposisi figur kunci di Bank Indonesia—terlihat satu garis konsisten: Prabowonomics bergerak dari retorika ke struktur. Negara tidak lagi cukup mengandalkan regulasi dari luar, melainkan mulai menyentuh simpul-simpul kendali yang selama puluhan tahun relatif kebal dari koreksi.

Sejarah krisis 1998 mengajarkan bahwa kerentanan sistem keuangan bukan semata persoalan angka, melainkan soal kedaulatan dan keberanian negara mengoreksi dirinya sendiri.

Namun, perubahan hari ini baru akan bermakna jika berujung pada pembukaan simpul-simpul lama yang selama ini dibiarkan aman dari pemeriksaan publik. Di titik inilah kasus Bank Centris Internasional menjadi batu uji. Bukan karena masa lalunya, melainkan karena masa depannya: apakah negara benar-benar berani menuntaskan warisan yang tak pernah diselesaikan, atau kembali membiarkannya terkunci dalam sunyi? Publik menunggu.

Foto: ilustrasi