Breaking News
Beranda » Terkini » PT HighScope Indonesia dan YPPBA Diperintah PN Jaksel Bayar Kerugian Rp8,9 Miliar

PT HighScope Indonesia dan YPPBA Diperintah PN Jaksel Bayar Kerugian Rp8,9 Miliar

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sab, 8 Nov 2025

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tolak Gugatan PT HighScope Indonesia dan YPPBA, Menangkan YBTA dalam Sengketa Merek dan Lisensi Sekolah

Jakarta, 6 November 2025 — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara tegas menolak seluruh gugatan yang diajukan Yayasan Perintis Pendidikan Belajar Aktif (YPPBA) dan PT HighScope Indonesia terhadap Yayasan Bina Tunas Abadi (YBTA) dalam perkara perdata No. 853/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel. Dalam amar putusannya, majelis hakim juga mengabulkan gugatan rekonvensi YBTA.

“Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian,” demikian bunyi amar putusan majelis hakim.

Majelis juga menegaskan bahwa “Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum,” dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp8.932.220.534,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus.

Putusan ini mempertegas bahwa PT HighScope Indonesia dan YPPBA tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberikan, menjual, maupun mendistribusikan sub-lisensi merek HighScope di Indonesia.

Langkah kedua entitas tersebut yang kini mengubah nama sekolah dan entitas hukum justru memperkuat bukti adanya pelanggaran terhadap perjanjian lisensi dengan HighScope Educational Research Foundation (HSERF) Amerika Serikat, yang secara tegas melarang pendirian badan hukum bernama HighScope dan pemberian sub-lisensi kepada pihak ketiga.

Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional (BAN), status Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) HighScope Simatupang masih ditangguhkan, karena keabsahan Lembaga Penjaminan Asal (LPA) yang digunakan masih dalam pemeriksaan. Kondisi ini menegaskan bahwa operasional sekolah tersebut harus segera diklarifikasi agar sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tentang SPK.

Dengan demikian, seluruh tindakan hukum dan operasional yang dilakukan oleh YPPBA dan PT HighScope Indonesia dinyatakan tidak sah, dan setiap lembaga pendidikan yang mengklaim lisensi dari mereka berpotensi tidak memiliki legitimasi hukum maupun status SPK yang valid.

Pihak YBTA menyambut baik putusan ini sebagai kemenangan bagi kejujuran, transparansi, dan supremasi hukum di dunia pendidikan Indonesia.
YBTA menegaskan komitmennya terhadap integritas, profesionalisme, dan kepatuhan pada hukum Republik Indonesia.

> “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menghormati keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang jujur, legal, dan berintegritas demi masa depan anak-anak Indonesia,” ujar perwakilan YBTA.

 

Rekomendasi Untuk Anda

  • CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC Rp1,6 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

    CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC Rp1,6 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Bandung — Center for Budget Analisis (CBA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengusut pengadaan personal computer (PC) di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2024–2025 dengan total nilai mencapai Rp1,6 miliar. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menyebut anggaran pengadaan PC tersebut tergolong tidak wajar. Pada 2024, anggaran tercatat sebesar Rp573.404.000, sementara pada 2025 melonjak menjadi […]

  • Bravo! TNI-Polri Gulung Sindikat Penipu Online

    Bravo! TNI-Polri Gulung Sindikat Penipu Online

    • calendar_month Ming, 27 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Di tengah riuhnya pemberitaan sebagian masyarakat yang menentang revisi undang-undang TNI, Tim Khusus Gabungan Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin membongkar jaringan sindikat penipuan daring bermodus investasi dan penjualan fiktif, yang dikenal dengan istilah “Passobis”. Sindikat tersebut meresahkan masyarakat di berbagai daerah, khususnya di Sidrap dan Makassar, Sulawesi Selatan. Berapa jumlah pelaku yang tertangkap? Informasi lengkapnya Di SINI  

  • Website DPRD DKI: “Gila” Anggarannya, Naik Terus Tanpa Rem

    Website DPRD DKI: “Gila” Anggarannya, Naik Terus Tanpa Rem

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Website DPRD DKI: “Gila” Anggarannya, Naik Terus Tanpa Rem Jakarta — Di era digital saat ini, memiliki website resmi seolah menjadi kewajiban bagi setiap lembaga negara. Tak terkecuali Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang mengelola portal daring sebagai sarana informasi publik. Fungsinya jelas dan mulia: menjadi jendela transparansi, memuat berbagai aktivitas wakil rakyat—mulai dari rapat paripurna, […]

  • Ribuan ASN Brebes Terjerat Presensi Ilegal, Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

    Ribuan ASN Brebes Terjerat Presensi Ilegal, Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

    • calendar_month Rab, 6 Mei 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Ribuan ASN Brebes Terjerat Presensi Ilegal, Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi JAKARTA — Dugaan manipulasi presensi yang melibatkan sekitar 3.000 aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik dan memantik kekhawatiran serius atas integritas birokrasi daerah. Praktik ini diduga dilakukan melalui penggunaan aplikasi untuk memalsukan koordinat GPS, sehingga memungkinkan pegawai tercatat […]

  • Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    • calendar_month Ming, 4 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

        Tidak ada satu pun putusan hukum yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai obligor BLBI atau penanggung utang negara. Oleh karena itu, setiap penyebutan nama Andri sebagai obligor BLBI merupakan informasi hoaks dan bentuk fitnah yang serius. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan dapat dijerat pidana atas tuduhan pencemaran nama baik. Sejumlah media mainstream […]

  • Agunan Nasabah Tidak Kembali, Dirut Bank Swasta dan Notaris.PPAT Dilaporkan ke Polda

    Agunan Nasabah Tidak Kembali, Dirut Bank Swasta dan Notaris.PPAT Dilaporkan ke Polda

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

      Jakarta — Seorang nasabah bank swasta, Febliyani, melalui kuasa hukumnya melaporkan Direktur Utama PT. Jtrust Investments Indonesia dan pihak Notaris/PPAT ke Polda Metro Jaya terkait permasalahan pengembalian sertifikat tanah dan bangunan yang telah dijaminkan sebagai agunan pinjaman. Kasus ini bermula ketika Febliyani sebagai debitur mengajukan pinjaman kepada PT. Jtrust Investments Indonesia dengan menyerahkan agunan […]

expand_less