Breaking News
Beranda » Terkini » OTT Dua Kepala Daerah Dinilai Bukti Kegagalan Sistem Pilkada

OTT Dua Kepala Daerah Dinilai Bukti Kegagalan Sistem Pilkada

  • account_circle Beng Aryanto
  • calendar_month Sel, 20 Jan 2026

Jakarta — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kepala daerah secara beruntun, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo, kembali menyorot persoalan tata kelola pemerintahan daerah.

Pakar otonomi daerah Prof. Djohermansyah Djohan menilai rentetan OTT tersebut tidak dapat lagi dipahami sebagai kegagalan individu semata, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam desain pilkada dan pemerintahan daerah.

“Jika sistem politik lokal dibiarkan transaksional, maka korupsi bukan lagi kemungkinan, tetapi keniscayaan,” ujar Prof. Djohermansyah dalam wawancara dengan wartawan, Selasa (20/1/2026).

Ia mengungkapkan, sejak pilkada langsung diberlakukan pada 2005, tercatat sebanyak 415 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Menurutnya, angka tersebut merupakan indikator kuat bahwa persoalan utama terletak pada sistem politik lokal, bukan semata pada moral personal pejabat terpilih.

Djohermansyah menjelaskan, tingginya biaya pilkada langsung telah melahirkan relasi kuasa yang tidak sehat. Kepala daerah terpilih kerap menanggung beban utang politik kepada para penyokongnya, yang kemudian memengaruhi arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan.

“Dalam situasi ini, pemerintahan daerah tidak lagi berjalan berbasis kebijakan publik, tetapi berbasis proyek dan kepentingan jangka pendek,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut berdampak langsung pada birokrasi daerah. Intervensi politik yang kuat menyebabkan sistem merit melemah, profesionalisme aparatur sipil negara tergerus, dan praktik kolusi serta nepotisme menjadi semakin mengakar.

Djohermansyah juga mengkritik pandangan yang menyamakan wacana penataan ulang pilkada dengan kemunduran demokrasi. Menurutnya, demokrasi merupakan alat untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan efektif, sehingga perlu dikoreksi ketika justru menghasilkan banyak kasus korupsi.

“Ketika alat itu gagal, yang harus diperbaiki adalah desainnya, bukan menutup mata terhadap dampaknya,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah dan DPR untuk membuka pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara transparan dan berbasis data.

Menurut Djohermansyah, negara tidak boleh hanya mengandalkan OTT sebagai simbol penegakan hukum tanpa melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem politik dan pemerintahan daerah.

“Angka 415 kepala daerah yang terjerat korupsi adalah dakwaan terhadap sistem. Tanpa koreksi serius, kasus serupa akan terus berulang,” pungkasnya.

  • Penulis: Beng Aryanto
  • Editor: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jaga Marwah Laporkan Penyalahgunaan Wewenang DJKN, PUPN, Satgas BLBI, dan KPKNL ke KPK

    Jaga Marwah Laporkan Penyalahgunaan Wewenang DJKN, PUPN, Satgas BLBI, dan KPKNL ke KPK

    • calendar_month Ming, 30 Nov 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Organisasi masyarakat Jaga Marwah (Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah) resmi mengajukan Laporan Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan dan eksekusi terhadap Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma. Laporan setebal puluhan halaman ini diajukan oleh Ketua Umum Jaga Marwahm, Edison Tamba (Edoy), disertai dua lampiran […]

  • Vita Dunia Abadi Luncurkan LETUS VITA AB Cream, Inovasi Skincare Korea Berizin BPOM

    Vita Dunia Abadi Luncurkan LETUS VITA AB Cream, Inovasi Skincare Korea Berizin BPOM

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, – Vita Dunia Abadi dengan bangga mengumumkan kehadiran LETUS VITA AB CREAM, sebuah inovasi perawatan kulit hasil riset dari Korea yang kini telah resmi terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dengan nomor notifikasi NA 26250100871. “Produk ini menggabungkan kekuatan terbaik Vitamin A (Retinol) dan Vitamin B (Panthenol) dalam satu formulasi […]

  • CBA Dorong Kejagung Usut Pengadaan Motor BGN

    CBA Dorong Kejagung Usut Pengadaan Motor BGN

    • calendar_month Rab, 8 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Kejagung Diminta Selidiki Dugaan Penyimpangan Pengadaan dan Jasa Pengiriman Motor BGN Rp3,2 Triliun Direktur Eksekutif Uchok Sky Khadafi meminta Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan terhadap pengadaan jasa pengiriman kendaraan motor yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2025. Permintaan tersebut disampaikan menyusul temuan Center for Budget Analysis (CBA) terkait anggaran besar pengadaan motor oleh […]

  • Beredar Surat Jurnalis untuk Presiden dan DPR, Prihatin Kondisi Hukum di Tanah Air

    Beredar Surat Jurnalis untuk Presiden dan DPR, Prihatin Kondisi Hukum di Tanah Air

    • calendar_month Jum, 16 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Gugatan BPPN terhadap Bank Centris Internasional ditolak Pengadilan. Bank Centris bukan obligor BLBI  Tapi, pemerintah tetap menyita harta Andri Tedjadharma.  Jakarta — Sebuah surat terbuka tanpa nama yang mengatasnamakan keprihatinan jurnalis beredar dan ditujukan kepada Presiden serta DPR RI, menyoroti kebijakan pemerintah dalam penyitaan harta pribadi seorang warga negara, Andri Tedjadharma, meski gugatan terkait Bank […]

  • Jokowi, Prabowo dan Skenario Gus Dur: Kisah yang Hidup di Masyarakat

    Jokowi, Prabowo dan Skenario Gus Dur: Kisah yang Hidup di Masyarakat

    • calendar_month Ming, 29 Jun 2025
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Politik Indonesia kerap ibarat panggung wayang: para tokoh tampak bergerak bebas, namun ada tangan-tangan halus yang menggerakkan mereka. Tak semua dalang tampak, tak semua cerita bisa dibaca langsung. Namun, jejak-jejak itu tersisa. Di antara dalang besar itu, nama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tak pernah lenyap dari ingatan. Almarhum (alm) Presiden ke-4 RI ini bukan […]

  • Adanya Kasasi Palsu dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dilayangkan ke Komisi Yudisial

    Adanya Kasasi Palsu dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dilayangkan ke Komisi Yudisial

    • calendar_month Rab, 30 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 30 April 2025 – Andri Tedjadharma, pemegang saham dan komisaris Bank Centris Internasional (BCI), melaporkan adanya putusan kasasi palsu dan pelanggaran kode etik hakim ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan ini terkait dengan beberapa putusan pengadilan, termasuk adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/Pdt/2003 yang dipastikan palsu, Putusan Pengadilan Negeri No. 171/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan […]

expand_less