Presiden Prabowo Diminta Ganti Kapolri: Demi Reputasi dan Regenerasi Polri

Jakarta, 1 Agustus 2025 — Desakan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencuat ke permukaan.

Dua organisasi masyarakat sipil—Center for Budget Analysis (CBA) dan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI)—menyuarakan keprihatinan mereka atas stagnasi di tubuh Polri dan menuntut langkah tegas demi regenerasi serta pemulihan citra institusi.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai bahwa pergantian Kapolri merupakan langkah mendesak yang tak bisa ditunda. Ia mengingatkan jika Presiden Prabowo tidak segera bertindak, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan terus merosot—dan citra kepala negara pun berpotensi ikut tercoreng.

“Regenerasi artinya pergantian Kapolri, dan itu harus dilakukan sekarang. Bila tidak, kinerja dan citra Polri akan semakin terpuruk. Lihat saja kasus ijazah palsu Jokowi yang tak kunjung dituntaskan—ini hanya satu dari sekian banyak indikasi lemahnya penegakan hukum,” kata Uchok dalam pernyataan tertulis, Jumat (1/8).

Menurut Uchok, lambannya penanganan berbagai perkara krusial selama masa transisi pemerintahan menunjukkan perlunya sosok pemimpin baru di Polri yang independen, tegas, dan berani mengambil risiko. Ia juga menilai bahwa anggaran besar Polri tahun 2025—yang mencapai Rp126,6 triliun—tidak akan membawa dampak apa pun jika kepemimpinan tetap stagnan.

Sementara itu, HAMI menekankan pentingnya regenerasi sebagai bagian dari reformasi kelembagaan. Dalam diskusi publik bertajuk “Kapolri Abadi: Matinya Meritokrasi dan Mandegnya Regenerasi” yang digelar di Jakarta Selatan (28/6), Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, menyampaikan bahwa penyegaran di level pimpinan Polri harus menjadi agenda prioritas dalam masa awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Tanpa regenerasi, loyalitas di tubuh Polri bisa melenceng—bukan kepada institusi, melainkan kepada individu. Ini berbahaya. Polri harus tetap independen dan profesional,” tegas Asip.

Menurutnya, tidak adanya pergantian pucuk pimpinan telah menciptakan stagnasi yang berdampak pada moral dan motivasi internal. Banyak lulusan terbaik Akademi Kepolisian tidak mendapat ruang promosi karena jabatan strategis terlalu lama dikuasai oleh kelompok tertentu.

HAMI menilai, regenerasi bukan soal mengganti satu orang, melainkan komitmen pada meritokrasi dan keberlanjutan reformasi. Penyegaran kepemimpinan di Polri, kata mereka, akan membuka jalan bagi kader-kader muda yang berintegritas dan profesional.

“Regenerasi adalah bentuk cinta terhadap institusi. Ia menjaga idealisme dan memastikan Polri tetap responsif terhadap tuntutan zaman,” ujar Asip.

Baik CBA maupun HAMI sama-sama menegaskan bahwa desakan ini bukan serangan personal terhadap Kapolri saat ini, melainkan ajakan untuk menjaga marwah institusi hukum negara di tengah krisis kepercayaan publik. Sebagai elemen masyarakat sipil, keduanya berkomitmen untuk terus mengawal reformasi di sektor keamanan dan penegakan hukum.

Kini, semua mata tertuju pada Istana. Bola ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Akankah ia memilih untuk melakukan penyegaran di tubuh Polri demi reputasi dan regenerasi? Ataukah ia akan mempertahankan status quo yang kian dipertanyakan banyak pihak?

Keputusan ini akan menjadi salah satu indikator awal arah kebijakan hukum dan keamanan di era Prabowo-Gibran. Dan lebih dari itu, akan menjadi penentu apakah reformasi di tubuh Polri benar-benar dilanjutkan—atau hanya tinggal slogan