Breaking News
Beranda » Politk » Menggugah Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

Menggugah Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sen, 17 Nov 2025

Undang-undang Dasar 1945, secara tersurat menegaskan, bahwa negara wajib melindungi seluruh rakyatnya. Bukan sebaliknya melukai dan menzalimi. Tapi itulah yang hari ini sedang terjadi dalam kasus Andri Tedjadharma dan Bank Centris Internasional—sebuah luka hukum yang sudah terlalu lama dibiarkan bernanah oleh BI, Kemenkeu, PUPN, dan KPKLN.

Faktanya sederhana dan telanjang: Bank Indonesia tidak memenuhi kewajibannya sendiri yang tertulis dalam Akte 46. Kemenkeu, PUPN, dan KPKLN kemudian menerbitkan Penetapan Utang yang keliru dengan dasar audit BPK tahun 2006—padahal audit BPK nomor 34 itu sama sekali tidak memuat nama Andri Tedjadharma, tidak pernah ada tanda tangan APU, tidak ada personal guarantee, dan tidak tercatat adanya utang Bank Centris Internasional kepada negara. Zero. Tidak ada.

Namun apa yang terjadi? Mereka tetap memaksakan penagihan, memakai salinan putusan MA palsu yang anehnya baru “muncul” 20 tahun kemudian, meski dalam putusan aslinya Bank Centris yang menang. Logika hukum sederhana begitu. Gugatan BPPN ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Tinggi DKI tidak diterima.

Dan puncak kedurjanaan itu: Mereka menyita harta pribadi Andri Tedjadharma dan keluarganya—padahal tidak pernah menjadi jaminan, tidak ada dalam amar putusan, dan tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kasus Centris.

Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini perbuatan terkeji. Negara, lewat oknum institusinya, merampas hak warga tanpa dasar hukum—lalu menutupi kesalahan itu dengan arogansi dan pengerahan 100 aparat seolah-olah sedang menegakkan kebenaran.

Presiden Prabowo sudah berulang kali menyampaikan bahwa “Tidak boleh ada mafia di pemerintahan.” Tetapi sampai hari ini, kasus yang paling jelas, paling gamblang, dan paling telanjang kecurangannya—justru tidak tersentuh

Kenapa? Apakah negara terlalu sombong untuk mengakui kesalahan? Atau terlalu takut untuk membuka kotak pandora yang bisa mempermalukan segelintir pejabat yang dulu dan sekarang masih merasa berkuasa?

Presiden, Menkeu Purbaya, Bang Dasco,
Kasus ini bukan lagi soal angka. Bukan soal BLBI. Bahkan bukan soal Bank Centris. Ini soal masa depan keadilan negara: apakah seorang warga seperti Andri—yang tidak pernah menandatangani APU, tidak punya hutang, memenangkan putusan MA, dan berkali-kali dizalimi—masih punya tempat dalam republik ini?

Atau apakah rela negara tercatat dalam sejarah sebagai pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menutupi kesalahan sendiri?

Saatnya negara mengambil langkah. Saatnya negara berhenti sombong. Saatnya negara berani berkata: “Kami salah. Dan kami memperbaikinya.”

Sebab ketika negara berani memperbaiki kesalahan, itulah tanda bahwa negara masih hidup. Namun ketika negara membiarkan kezaliman, menolak koreksi, dan membiarkan warganya diinjak—maka negara sedang menggali kuburannya sendiri.

Presiden Prabowo, rakyat menunggu tindakan Anda. Dan sejarah menunggu apakah Anda berpihak pada kebenaran—atau membiarkan warisan kezaliman ini terus berjalan.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Uchok Sky Khadafi: Soroti Kasasi Jaksa Soal Putusan Bebas

    Uchok Sky Khadafi: Soroti Kasasi Jaksa Soal Putusan Bebas

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti tajam upaya kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang kepada Andy Widya Susatyo.

  • Pakar Hukum: Perpu PUPN Instrumen Otoriter, MK Harus Hentikan!

    Pakar Hukum: Perpu PUPN Instrumen Otoriter, MK Harus Hentikan!

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Pakar Hukum Pidana Korporasi Universitas Tarumanagara, Dr. Urbanisasi, menyebut Perpu No. 49 Tahun 1960 tentang PUPN sebagai produk hukum yang otoriter, usang, dan berbahaya. Menurutnya, Perpu ini memberi kekuasaan absolut kepada eksekutif untuk menyita harta warga negara tanpa proses pengadilan. Pernyataan ini disampaikan menanggapi adanya uji materi terhadap Perpu PUPN yang diajukan oleh […]

  • Pegawai P3K Terancam PHK Akibat Inkonsistensi Kebijakan Pusat

    Pegawai P3K Terancam PHK Akibat Inkonsistensi Kebijakan Pusat

    • calendar_month Sen, 30 Mar 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Profesor Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN soroti inkonsistensi kebijakan pusat. Pegawai pemerintah dengan perjanjian terancam PHK. Jakarta, 29 Maret 2026 — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mulai mencuat di sejumlah daerah, seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat, seiring penerapan kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari […]

  • Dugaan Pemalsuan Surat Jual Beli Lahan Transmigrasi 23 Hektare di Lahat Masuk Ranah Hukum

    Dugaan Pemalsuan Surat Jual Beli Lahan Transmigrasi 23 Hektare di Lahat Masuk Ranah Hukum

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Dugaan tindak pidana pemalsuan surat dalam proses jual beli lahan transmigrasi seluas 23 hektare di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, resmi dilaporkan ke pihak kepolisian. Laporan tersebut telah diterima dan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/501/XII/2025 /SPKT/POLRES LAHAT/POLDA SUMATERA SELATAN. Pelapor diketahui bernama Haruniadi Puspita Yuda (50), […]

  • BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Kejagung Didesak Segera Bertindak

    BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Kejagung Didesak Segera Bertindak

    • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia,  JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kebocoran dan inefisiensi senilai Rp12,59 triliun di tubuh PT Pupuk Indonesia (Persero). Temuan itu tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025. Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap sedikitnya 21 temuan, yang mencakup pemborosan anggaran, potensi kerugian negara, […]

  • CBA Minta Pemprov Maluku Utara Pangkas Perjalanan Dinas Rp120 Miliar untuk Bayar Gaji PPPK

    CBA Minta Pemprov Maluku Utara Pangkas Perjalanan Dinas Rp120 Miliar untuk Bayar Gaji PPPK

    • calendar_month Rab, 10 Jun 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    CBA Minta Pemprov Maluku Utara Pangkas Perjalanan Dinas Rp120 Miliar untuk Bayar Gaji PPPK Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan efisiensi anggaran, termasuk memangkas belanja perjalanan dinas yang mencapai Rp120,4 miliar, untuk membantu menutupi kebutuhan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir 2026. Koordinator CBA, […]

expand_less