Breaking News
Beranda » Terkini » Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

  • account_circle Beng Aryanto
  • calendar_month Kam, 5 Feb 2026

Mempawah — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pemenuhan hak sipil dan kewarganegaraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui Program Isbat Nikah, penerbitan Buku Nikah, Kartu Keluarga, serta Kartu Identitas Anak (KIA). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah, Rabu (4/2/2026).

Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak dasar perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat adat. Hingga kini, masih banyak warga dari kelompok tersebut yang belum memiliki dokumen kependudukan sebagai dasar pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.

Peran Jaksa Pengacara Negara
Melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejati Kalbar menggagas kegiatan ini sebagai bentuk penguatan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Kejati Kalbar mendorong seluruh Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat untuk aktif menginisiasi program pemenuhan hak kewarganegaraan melalui koordinasi lintas sektor dengan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, pemerintah daerah, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai tindak lanjut, JPN pada Kejaksaan Negeri Mempawah melaksanakan pelayanan terpadu secara kolektif di Aula Pondok Pesantren Darut Tolibin, Desa Peniraman, mulai pukul 09.00 WIB.

Kegiatan ini mencerminkan kehadiran negara melalui peran Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, sekaligus mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana visi dan misi Presiden Republik Indonesia, khususnya pada agenda Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas.

Program ini juga sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menekankan penguatan transformasi sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

Isbat Nikah dan Kepastian Hukum Keluarga

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 27 pasangan suami istri dari Desa Peniraman memperoleh pendampingan hukum untuk isbat nikah, sekaligus penerbitan buku nikah dan kartu keluarga.
Program ini bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan yang sebelumnya belum tercatat secara negara, sehingga hak-hak keperdataan pasangan maupun anak-anak mereka dapat dijamin secara hukum.

Pelaksanaan isbat nikah diawali dengan permohonan pendampingan hukum dari Pemerintah Desa kepada Jaksa Pengacara Negara. Selanjutnya, JPN melakukan pengumpulan data dan pemenuhan persyaratan untuk diajukan ke Pengadilan Agama Mempawah. Setelah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, JPN kembali mendampingi masyarakat dalam pengurusan buku nikah hingga penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penerbitan KIA untuk Perlindungan Anak

Selain isbat nikah, Kejaksaan Negeri Mempawah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah juga melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bagian dari pemenuhan hak sipil anak.
Sebanyak 21 KIA diterbitkan dan diserahkan kepada anak penyandang disabilitas, serta 38 KIA kepada anak terlantar di wilayah Kabupaten Mempawah. Penyerahan KIA dilakukan secara simbolis oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Erich Folanda.

Dalam sambutannya, Erich Folanda menegaskan bahwa pencatatan pernikahan dan Kartu Identitas Anak merupakan dua pilar utama perlindungan hukum keluarga. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, menurutnya, berpotensi kehilangan hak-hak sipil, sehingga negara wajib hadir memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum dan akses terhadap layanan publik.

Implementasi RANHAM dan Inovasi Kejaksaan

Program ini dinilai sebagai wujud kerja nyata dan inovasi Kejati Kalbar melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kehadiran JPN dalam proses isbat nikah dan pendampingan administrasi kependudukan terbukti mampu menyederhanakan birokrasi, mempercepat layanan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

Bidang Datun Kejati Kalbar mengapresiasi Kejaksaan Negeri Mempawah yang dinilai berhasil melaksanakan program secara terintegrasi, cepat, dan tepat sasaran. Program serupa direncanakan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah hukum Kejati Kalbar.

Sinergi Lintas Instansi

Kejati Kalbar turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah, Pengadilan Agama Mempawah, Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, Kantor Urusan Agama Mempawah dan Sungai Pinyuh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, serta Pemerintah Desa Peniraman atas sinergi dan dukungan yang memungkinkan kegiatan ini berjalan lancar.

Ke depan, Kejati Kalbar berharap program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga Indonesia. Program ini juga diharapkan menjadi kontribusi nyata Kejaksaan dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (Beng Aryanto)

  • Penulis: Beng Aryanto
  • Editor: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengadilan Tegaskan Bank Centris Bukan Obligor BLBI, Namun BPPN Telah Menjual Aset Nasabah: Kesalahan Terus Berlanjut

    Pengadilan Tegaskan Bank Centris Bukan Obligor BLBI, Namun BPPN Telah Menjual Aset Nasabah: Kesalahan Terus Berlanjut

    • calendar_month Sab, 7 Mar 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Jakarta – Polemik lama terkait Bank Centris Internasional kembali mencuat setelah muncul sejumlah kejanggalan dalam proses penagihan terhadap nasabah bank tersebut. Meski pengadilan telah menegaskan bahwa Bank Centris bukan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), penanganan terhadap nasabah bank itu disebut masih menyisakan persoalan hingga saat ini. Sorotan terbaru muncul setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara […]

  • Pakar Otda, Prof Djo: MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius

    Pakar Otda, Prof Djo: MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius

    • calendar_month Rab, 10 Jun 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    :MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius Jakarta – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara. Dalam wawancara bersama RRI Pro 3 FM, Senin (9/6/2026), Prof. Djo mengatakan tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas […]

  • Brigjen Pol. Untung Widyatmoko Resmi Jabat Kadiv Hubinter Polri, Naik Pangkat Menjadi Irjen

    Brigjen Pol. Untung Widyatmoko Resmi Jabat Kadiv Hubinter Polri, Naik Pangkat Menjadi Irjen

    • calendar_month Jum, 31 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri resmi diserahterimakan kepada Brigjen Pol. Dr. Untung Widyatmoko, S.I.K., M.H., yang menggantikan pejabat sebelumnya, Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana. Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1584/VII/KEP./2026 tertanggal 31 Juli 2026. Seiring dengan amanah barunya sebagai Kadiv Hubinter Polri, Untung Widyatmoko juga memperoleh kenaikan […]

  • After 16 Years, Cassation Verdict Suddenly Appears: Government Seizes All of Andri Tedjadharma’s Personal Assets

    After 16 Years, Cassation Verdict Suddenly Appears: Government Seizes All of Andri Tedjadharma’s Personal Assets

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    After 16 years of its absence, a copy of the Supreme Court’s (MA) cassation verdict No. 1688/K/Pdt/2003 suddenly appeared and was used by the government to seize the personal assets of Andri Tedjadharma, a shareholder of Bank Centris International. Andri strongly suspects that this verdict is not an authentic one but rather a fake, created […]

  • AKHKI dan HKTDC Gelar Seminar Nasional Bahas RUU Hak Cipta dan Tata Kelola Royalti Musik Digital

    AKHKI dan HKTDC Gelar Seminar Nasional Bahas RUU Hak Cipta dan Tata Kelola Royalti Musik Digital

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 15 Oktober 2025 – Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) bekerja sama dengan Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Menyambut RUU Hak Cipta: Peluang, Tantangan, dan Perlindungan Hak Cipta dalam Musik” di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual […]

  • Agunan Nasabah Tidak Kembali, Dirut Bank Swasta dan Notaris.PPAT Dilaporkan ke Polda

    Agunan Nasabah Tidak Kembali, Dirut Bank Swasta dan Notaris.PPAT Dilaporkan ke Polda

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

      Jakarta — Seorang nasabah bank swasta, Febliyani, melalui kuasa hukumnya melaporkan Direktur Utama PT. Jtrust Investments Indonesia dan pihak Notaris/PPAT ke Polda Metro Jaya terkait permasalahan pengembalian sertifikat tanah dan bangunan yang telah dijaminkan sebagai agunan pinjaman. Kasus ini bermula ketika Febliyani sebagai debitur mengajukan pinjaman kepada PT. Jtrust Investments Indonesia dengan menyerahkan agunan […]

expand_less