Breaking News
Beranda » Terkini » AKHKI dan HKTDC Gelar Seminar Nasional Bahas RUU Hak Cipta dan Tata Kelola Royalti Musik Digital

AKHKI dan HKTDC Gelar Seminar Nasional Bahas RUU Hak Cipta dan Tata Kelola Royalti Musik Digital

  • account_circle TCON
  • calendar_month Kam, 16 Okt 2025

Jakarta, 15 Oktober 2025 – Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) bekerja sama dengan Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Menyambut RUU Hak Cipta: Peluang, Tantangan, dan Perlindungan Hak Cipta dalam Musik” di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual (KI) dan industri musik Indonesia untuk membahas arah pembaruan sistem pengelolaan hak cipta dan tata kelola royalti di tengah perkembangan era digital serta rancangan revisi Undang-Undang Hak Cipta (RUU HC) yang sedang dibahas pemerintah.

Dialog Menuju Tata Kelola Royalti yang Transparan dan Akuntabel

Seminar dibuka dengan keynote speech oleh Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb., Guru Besar Universitas Padjadjaran dan pencetus pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Dalam paparannya, Prof. Ramli menekankan pentingnya reformasi sistem royalti musik yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

> “Hak cipta tidak hanya bicara perlindungan atas karya, tetapi juga kesejahteraan bagi pencipta. Pembaruan regulasi harus memastikan sistem royalti yang transparan, efisien, dan memberi kepastian bagi seluruh pihak,” ujarnya.

Kolaborasi Internasional AKHKI–HKTDC

Ketua Umum AKHKI Dwi Anita Daruherdani, S.H., LL.M. menegaskan pentingnya dialog lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola royalti yang adil dan transparan.

> “Melalui forum ini, AKHKI berkomitmen memperjuangkan tata kelola royalti yang akuntabel sekaligus memperkuat peran Konsultan KI dalam memberikan solusi praktis bagi pelaku industri musik,” jelas Dwi Anita.

HKTDC hadir sebagai mitra internasional yang membuka peluang kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik (best practices) di bidang kekayaan intelektual antara Indonesia dan Hong Kong.

Agenda seminar mencakup pemutakhiran kebijakan royalti, perizinan lintas negara, serta isu-isu strategis seputar regulasi, lisensi, dan pelaporan royalti.

Paparan HKTDC tentang peluang kolaborasi internasional dan Business of IP Asia (BIP Asia) yang membahas

Regulasi & Praktik membahas kebijakan lisensi dan peran lembaga pengelola;

Selain itu juga menyoroti praktik penarikan, distribusi, dan transparansi pelaporan royalti.

Sejumlah narasumber hadir, di antaranya Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H. – Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, DJKI, Ari Juliano Gema, S.H., M.H. Partner Assegaf Hamzah & Partners; mantan Deputi BEKRAF, Marcell Siahaan, S.H. – Ketua Komisioner LMKN (Pemilik Hak Terkait); musisi, Adi Adrian – Presiden Direktur Wahana Musik Indonesia (WAMI), Dengan

Moderator acara Marulam J. Hutauruk, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan KI sekaligus Anggota Tim Ahli internal AKHKI.

Partisipasi dan Hasil Seminar

Kegiatan ini diikuti sekitar 175 peserta, meliputi anggota AKHKI, pengurus LMKN dan LMK, firma hukum, pelaku usaha pengguna musik, asosiasi industri, akademisi, serta media nasional.

Dalam sesi interaktif, para peserta berbagi pengalaman dan masukan terkait kebutuhan sistem royalti yang efisien, adil, dan adaptif terhadap era digital.

Hasil dari forum ini akan disusun dalam policy brief yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pemangku kebijakan terkait RUU Hak Cipta. Selain itu, AKHKI dan HKTDC berencana menindaklanjuti kerja sama melalui seminar lanjutan, pelatihan profesional, dan forum internasional bidang kekayaan intelektual.

Komitmen AKHKI

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengadilan Tegaskan Bank Centris Bukan Obligor BLBI, Namun BPPN Telah Menjual Aset Nasabah: Kesalahan Terus Berlanjut

    Pengadilan Tegaskan Bank Centris Bukan Obligor BLBI, Namun BPPN Telah Menjual Aset Nasabah: Kesalahan Terus Berlanjut

    • calendar_month Sab, 7 Mar 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Jakarta – Polemik lama terkait Bank Centris Internasional kembali mencuat setelah muncul sejumlah kejanggalan dalam proses penagihan terhadap nasabah bank tersebut. Meski pengadilan telah menegaskan bahwa Bank Centris bukan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), penanganan terhadap nasabah bank itu disebut masih menyisakan persoalan hingga saat ini. Sorotan terbaru muncul setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara […]

  • “Mahkamah Konstitusi Didorong Evaluasi Ulang Perpu PUPN dan Penanganan BLBI”

    “Mahkamah Konstitusi Didorong Evaluasi Ulang Perpu PUPN dan Penanganan BLBI”

    • calendar_month Ming, 8 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    JAKARTA — Menanggapi sidang uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang PUPN di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Andri Tedjadharma, pakar ekonomi dan peneliti senior kasus BLBI, Hardjuno Wiwoho, menegaskan bahwa proses hukum ini semestinya menjadi momentum penting untuk membuka kembali penanganan kasus BLBI secara transparan, menyeluruh, dan objektif. “Kita jangan buru-buru memposisikan perkara […]

  • ShortChall Masuk Indonesia, Tawarkan Model Baru Video Pendek Berbasis Web3 dengan Skema Imbalan untuk Pengguna

    ShortChall Masuk Indonesia, Tawarkan Model Baru Video Pendek Berbasis Web3 dengan Skema Imbalan untuk Pengguna

    • calendar_month Rab, 22 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    ShortChall Hadirkan Model Baru Video Pendek: Pengguna Bisa Dapat Imbalan, Jakarta, April 2026 — ShortChall, platform video pendek berbasis Web3, terus memperluas ekspansi global dengan menghadirkan sistem yang memungkinkan pengguna memperoleh imbalan nyata dari setiap aktivitas digital mereka. Di Indonesia, pengembangan dan representasi ShortChall akan dijalankan oleh Vita World, yang diwakili oleh Anang Hermansyah bersama […]

  • Presiden Prabowo Diminta Ganti Kapolri: Demi Reputasi dan Regenerasi Polri

    Presiden Prabowo Diminta Ganti Kapolri: Demi Reputasi dan Regenerasi Polri

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

      Jakarta, 1 Agustus 2025 — Desakan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencuat ke permukaan. Dua organisasi masyarakat sipil—Center for Budget Analysis (CBA) dan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI)—menyuarakan keprihatinan mereka atas stagnasi di tubuh Polri dan menuntut langkah tegas demi regenerasi serta […]

  • CBA Dorong Kejagung Usut Pengadaan Motor BGN

    CBA Dorong Kejagung Usut Pengadaan Motor BGN

    • calendar_month Rab, 8 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Kejagung Diminta Selidiki Dugaan Penyimpangan Pengadaan dan Jasa Pengiriman Motor BGN Rp3,2 Triliun Direktur Eksekutif Uchok Sky Khadafi meminta Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan terhadap pengadaan jasa pengiriman kendaraan motor yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2025. Permintaan tersebut disampaikan menyusul temuan Center for Budget Analysis (CBA) terkait anggaran besar pengadaan motor oleh […]

  • Kejaksaan Agung Didesak Periksa Dirut BRI

    Kejaksaan Agung Didesak Periksa Dirut BRI

    • calendar_month Jum, 29 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    CBA Desak Kejaksaan Agung Periksa Dirut BRI Terkait Dugaan Pelanggaran Aturan Tantiem BPI Danantara Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memanggil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, menyusul dugaan pelanggaran terhadap kebijakan BPI Danantara mengenai larangan pemberian tantiem dan insentif bagi dewan komisaris BUMN. […]

expand_less