Breaking News
Beranda » Hukum » Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Negara

Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Negara

  • account_circle Ival
  • calendar_month Sen, 26 Jan 2026

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan institusi Polri tetap di bawah Presiden. Menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya melemahkan negara. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan hal tersebut dalam rapat dengan Komisi III DPR-RI di Senayan, Senin (26/1).

Mengawali penjelasannya Kapolri menegaskan sikap institusional Polri terkait posisi kelembagaan. Ia menyampaikan secara terbuka di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI bahwa dirinya menolak gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian mana pun.

Ia menegaskan penolakan tersebut bukan persoalan jabatan, melainkan menyangkut desain negara dan kekuatan institusi Polri sebagai alat negara. Menurut Kapolri, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan format yang paling ideal dan sudah teruji.

Kapolri kemudian menjelaskan bahwa dalam beberapa kesempatan, ia menerima berbagai pesan dan wacana, termasuk usulan pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri. Menanggapi hal tersebut, ia menyatakan secara tegas bahwa dirinya menolak. Bahkan, Kapolri menyampaikan bahwa bila Polri harus ditempatkan di bawah kementerian, ia lebih memilih tidak berada dalam struktur tersebut sama sekali.

Menurut Kapolri, menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya dengan melemahkan Polri, melemahkan negara, dan pada akhirnya melemahkan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. “Struktur semacam itu berpotensi menciptakan dualisme komando dan memperpanjang rantai birokrasi pengambilan keputusan,” tegasnya.

Selanjutnya, Kapolri memaparkan alasan geografis dan sosiologis. Ia menggambarkan luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan karakteristik keamanan yang berbeda-beda. Dalam kondisi seperti itu, Polri membutuhkan fleksibilitas, kecepatan, dan kewenangan yang langsung agar dapat merespons dinamika keamanan secara efektif.

Ia menyebutkan bahwa jika bentangan wilayah Indonesia disatukan, luasnya setara dengan jarak antarkota besar di Eropa. Dengan tantangan sebesar itu, menurut Kapolri, Polri tidak mungkin bekerja optimal jika harus melalui jalur kementerian dalam setiap pengambilan keputusan strategis.

Kapolri juga menegaskan bahwa tugas Polri bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan dan pelayanan publik. Untuk menjalankan seluruh fungsi tersebut secara nasional, Polri harus berada dalam satu garis komando yang jelas dan tidak terfragmentasi.

Dalam konteks reformasi, Kapolri mengingatkan bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan hasil koreksi sejarah dan pengalaman masa lalu. Model tersebut dipilih agar Polri menjadi institusi profesional, netral, dan tidak terseret kepentingan politik praktis maupun birokrasi pemerintahan daerah.

Menutup pernyataannya, Kapolri menegaskan bahwa Polri siap dikritik, diawasi, dan dievaluasi oleh DPR sebagai representasi rakyat. Namun, menurutnya, perbaikan Polri harus dilakukan tanpa mengubah fondasi kelembagaan yang justru melemahkan negara.”Selama struktur konstitusional dan undang-undang masih menempatkan Polri di bawah Presiden, maka itulah posisi yang paling tepat untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan keutuhan negara,” pungkasnya.

Rekomendasi Untuk Anda

  • CBA Bongkar ‘Lahan Duit’ di MPR: Sertifikat dan Trofi Diduga Jadi Bancakan

    CBA Bongkar ‘Lahan Duit’ di MPR: Sertifikat dan Trofi Diduga Jadi Bancakan

    • calendar_month Ming, 24 Mei 2026
    • account_circle Ical
    • 0Komentar

    CBA Bongkar ‘Lahan Duit’ di MPR: Sertifikat dan Trofi Diduga Jadi Bancakan Jakarta – Center For Budget Analisis (CBA) menyoroti besarnya anggaran kegiatan seremonial di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mulai dari proyek Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar hingga pengadaan piala juara dan pencetakan sertifikat pada tahun anggaran 2026. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai […]

  • CBA Nilai Sambutan Dirut PIS Menggelikan

    CBA Nilai Sambutan Dirut PIS Menggelikan

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Sambutan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Surya Tri Harto, dalam Laporan Tahunan 2024 menuai kritik tajam dari kalangan pengamat anggaran. Pernyataan yang menyebutkan bahwa PIS pada tahun 2024 berfokus pada aspek keselamatan operasional melalui penggantian kapal-kapal tua dinilai tidak sejalan dengan fakta pengelolaan kapal sewa di lapangan. Dalam […]

  • “Sudahlah Pak Mahfud…”

    “Sudahlah Pak Mahfud…”

    • calendar_month Sen, 12 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional, menjadi korban dari proses hukum yang tidak adil. Secara serampangan Andri ditetapkan sebagai penanggung utang negara oleh Satgas BLBI dan PUPN. Bahkan sampai disita dan dilelang harta pribadinya. Oleh karena itu, ketika muncul berita seperti ini: https://nasional.kompas.com/read/2025/05/10/15362401/mahfud-md-khawatir-satgas-blbi-bakal-dihapus-singgung-keterlibatan-orang?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile Andri Tedjadharma tak bisa menahan diri untuk tidak menanggapi. Ia mengungkap […]

  • Agunan Nasabah Tidak Kembali, Dirut Bank Swasta dan Notaris.PPAT Dilaporkan ke Polda

    Agunan Nasabah Tidak Kembali, Dirut Bank Swasta dan Notaris.PPAT Dilaporkan ke Polda

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

      Jakarta — Seorang nasabah bank swasta, Febliyani, melalui kuasa hukumnya melaporkan Direktur Utama PT. Jtrust Investments Indonesia dan pihak Notaris/PPAT ke Polda Metro Jaya terkait permasalahan pengembalian sertifikat tanah dan bangunan yang telah dijaminkan sebagai agunan pinjaman. Kasus ini bermula ketika Febliyani sebagai debitur mengajukan pinjaman kepada PT. Jtrust Investments Indonesia dengan menyerahkan agunan […]

  • Uji Materi PRP 49/1960, Hakim MK Pertanyakan Kejelasan Data Pemerintah

    Uji Materi PRP 49/1960, Hakim MK Pertanyakan Kejelasan Data Pemerintah

    • calendar_month Kam, 1 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 30 April 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PRP) No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Rabu siang kemarin, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Sidang uji materi yang diajukan oleh Andri Tedjadharma itu, dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi tiga hakim konstitusi […]

  • Nadiem Makarim Diduga Caplok Trisakti Bersama Ainun Naim

    Nadiem Makarim Diduga Caplok Trisakti Bersama Ainun Naim

    • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 17 Oktober 2025 — Setelah gugatan praperadilan terhadap Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ditolak, muncul fakta-fakta baru yang tak kalah mengejutkan. Salah satunya adalah dugaan upaya “pencaplokan” Universitas Trisakti oleh Nadiem Makarim bersama sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Berdasarkan dokumen resmi Kemendikbudristek, pada 24 Agustus 2022, […]

expand_less