Breaking News
Beranda » Terkini » Dugaan Pemalsuan Surat Jual Beli Lahan Transmigrasi 23 Hektare di Lahat Masuk Ranah Hukum

Dugaan Pemalsuan Surat Jual Beli Lahan Transmigrasi 23 Hektare di Lahat Masuk Ranah Hukum

  • account_circle TCON
  • calendar_month Rab, 31 Des 2025

Dugaan tindak pidana pemalsuan surat dalam proses jual beli lahan transmigrasi seluas 23 hektare di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, resmi dilaporkan ke pihak kepolisian. Laporan tersebut telah diterima dan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/501/XII/2025 /SPKT/POLRES LAHAT/POLDA SUMATERA SELATAN.

Pelapor diketahui bernama Haruniadi Puspita Yuda (50), warga Desa Mekar Jaya, yang melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat. Laporan tersebut dibuat pada 25 Desember 2025 pukul 21.36 WIB di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Lahat.

Berdasarkan laporan resmi, peristiwa dugaan pemalsuan surat tersebut terjadi pada Jumat, 4 November 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, berlokasi di Desa Mekar Jaya dengan titik koordinat -3.507797, 103.172976. Terlapor berinisial UNHERI, yang saat itu menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa Mekar Jaya, diduga terlibat bersama pihak lain dalam proses jual beli lahan yang disinyalir menyalahi ketentuan hukum.

Dalam uraian laporan disebutkan, terlapor diduga melakukan pembelian tanah milik warga yang telah bersertifikat melalui mekanisme yang tidak sesuai prosedur hukum. Lahan tersebut diketahui merupakan tanah transmigrasi, yang secara tegas dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan ketentuan agraria nasional. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya rekayasa dokumen dan pemalsuan surat dalam proses peralihan hak.

Akibat dugaan perbuatan tersebut, lahan milik warga Desa Mekar Jaya dilaporkan telah dikuasai oleh terlapor dan pihak-pihak terkait. Merasa haknya dirugikan, pelapor akhirnya menempuh jalur hukum dengan harapan kasus ini diproses secara transparan dan berkeadilan.

Kuasa hukum Haruniadi Puspita Yuda menegaskan bahwa laporan tersebut telah disertai bukti awal yang cukup untuk ditindaklanjuti oleh penyidik.

Kuasa Hukum Pelapor

“Kami telah melaporkan dugaan pemalsuan surat jual beli lahan transmigrasi seluas 23 hektare yang diduga dilakukan oleh PJ Kepala Desa Mekar Jaya. Bahkan, jika ditelusuri lebih jauh, total lahan yang bermasalah diduga mencapai sekitar 5.600 hektare pada tahun 2016,” tegas kuasa hukum pelapor.

Lebih jauh, persoalan ini tidak hanya berdampak pada kepemilikan lahan warga, tetapi juga terhadap fasilitas umum desa. Sejumlah sumber warga menyebutkan bahwa masjid, rumah transmigrasi, serta jalan desa Mekar Jaya mengalami kerusakan, seiring menyusutnya wilayah desa akibat penguasaan lahan bermasalah.

Data yang dihimpun menyebutkan, dari luas desa definitif sekitar 5.149,94 hektare, saat ini tersisa hanya sekitar 78 hektare. Fasilitas desa yang tercatat secara acak (random) hanya sekitar 7,25 hektare, sementara status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) mencapai 5.945,10 hektare, dengan jumlah penduduk 97 kepala keluarga (KK).

Hingga berita ini diturunkan, Polres Lahat masih melakukan pendalaman awal terhadap laporan tersebut. Sementara itu, pihak terlapor belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemalsuan surat dan penguasaan lahan transmigrasi yang dipersoalkan.

Kasus ini kembali membuka tabir panjangnya persoalan agraria di Sumatera Selatan, khususnya terkait alih fungsi dan peralihan hak atas tanah transmigrasi yang sejatinya dilindungi secara tegas oleh undang-undang. Penegakan hukum yang tegas dan transparan kini menjadi harapan publik—agar keadilan tidak sekadar tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar ditegakkan di atas tanah yang diperebutkan.

Ketika tanah yang seharusnya menjadi simbol keadilan justru berubah menjadi arena kepentingan, maka hukum adalah satu-satunya jalan pulang. Publik pun menunggu: apakah keadilan akan berdiri tegak, atau kembali tumbang oleh kuasa.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sambut Walikota Baru, Kasudin KLH Siap Bergerak Cepat

    Sambut Walikota Baru, Kasudin KLH Siap Bergerak Cepat

    • calendar_month Kam, 8 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta Selatan, 8 Mei 2025 –  Kepala Suku Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Mohammad Amin, S.Si., M.M., menyampaikan ucapan selamat kepada M Anwar yang resmi menjabat sebagai Walikota Administrasi Jakarta Selatan. “Selamat kepada Bapak M Anwar atas amanah baru sebagai Walikota Jakarta Selatan. Semoga kepemimpinan beliau membawa semangat baru dalam pelayanan publik, khususnya di […]

  • KemenPPPA Nobar Film “Na Willa”, Wamen PPPA: Bangun Ruang Positif bagi Anak

    KemenPPPA Nobar Film “Na Willa”, Wamen PPPA: Bangun Ruang Positif bagi Anak

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    KemenPPPA Nobar Na Willa, Wamen PPPA: Bangun Ruang Positif bagi Anak JAKARTA — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menggelar nonton bareng (nobar) film Na Willa bersama anak-anak dari Sekolah Rakyat dan rumah susun di Bioskop XXI Metropole, Cikini, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KemenPPPA menghadirkan ruang-ruang positif bagi anak […]

  • Pakar Otda, Prof Djo: MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius

    Pakar Otda, Prof Djo: MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius

    • calendar_month Rab, 10 Jun 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    :MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius Jakarta – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara. Dalam wawancara bersama RRI Pro 3 FM, Senin (9/6/2026), Prof. Djo mengatakan tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas […]

  • Praktisi Hukum Pers, Turnya SH MH: Pemberitaan Temuan 996 Senjata Jangan Digiring ke Spekulasi

    Praktisi Hukum Pers, Turnya SH MH: Pemberitaan Temuan 996 Senjata Jangan Digiring ke Spekulasi

    • calendar_month Sel, 11 Agu 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Praktisi Hukum Pers Minta Pemberitaan Temuan 996 Senjata Jangan Digiring ke Spekulasi JAKARTA — Praktisi hukum Turnya, S.H., M.H., meminta pemberitaan mengenai temuan 996 pucuk senjata di sebuah sekolah swasta di bilangan Pondok Pinang, Jakarta Selatan diluruskan dan tidak digiring ke spekulasi lain, termasuk mengaitkannya dengan dugaan narkoba maupun isu kerusuhan Agustus. Menurut Turnya, pemberitaan […]

  • CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC Rp1,6 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

    CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC Rp1,6 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Bandung — Center for Budget Analisis (CBA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengusut pengadaan personal computer (PC) di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2024–2025 dengan total nilai mencapai Rp1,6 miliar. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menyebut anggaran pengadaan PC tersebut tergolong tidak wajar. Pada 2024, anggaran tercatat sebesar Rp573.404.000, sementara pada 2025 melonjak menjadi […]

  • Anggaran Perawatan Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Meledak Rp722 Juta, CBA Minta Kejagung Turun Tangan

    Anggaran Perawatan Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Meledak Rp722 Juta, CBA Minta Kejagung Turun Tangan

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Anggaran rutin perawatan rumah dinas Ketua DPRD DKI naik fantastis. Patut dicurigai. Kejaksaan Agung diminta CBA turun memeriksa.  Jakarta – Setelah publik dikejutkan oleh proyek “rehabilitasi megah” 19 gedung DPRD DKI Jakarta senilai Rp50,3 miliar yang dinilai penuh kejanggalan, babak baru kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, […]

expand_less