Breaking News
Beranda » Terkini » Fakta Bank Centris Internasional Tidak Terima Uang BLBI Terbuka di Depan Hakim MK

Fakta Bank Centris Internasional Tidak Terima Uang BLBI Terbuka di Depan Hakim MK

  • account_circle TCON
  • calendar_month Rab, 28 Mei 2025

Jakarta, 28 Mei 2025 — Dua orang saksi fakta mengungkapkan fakta mengejutkan dalam sidang perkara Mahkamah Konstitusi terkait status hukum piutang negara yang diklaim berasal dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Centris Internasional (BCI). Kesaksian tersebut berpotensi membalikkan narasi bahwa BCI berutang kepada negara, bahkan mengindikasikan bahwa BCI justru merupakan pihak yang dirugikan.

Saksi pertama, H. Teddy Anwar, SH. SpN, seorang notaris emeritus yang mengesahkan sejumlah akta antara Bank Indonesia (BI) dan BCI pada tahun 1997-1998, menegaskan bahwa akta-akta pengakuan hutang yang dibuatnya kala itu secara hukum menjadi gugur apabila tidak ada pencairan dana atau pemindahbukuan dari BI ke rekening resmi BCI.

“Saya tidak pernah menerima bukti pencairan atau pemindahbukuan dana. Kalau tidak dipenuhi oleh kreditur, maka akta tidak berlaku dan gugur demi hukum,” tegas Teddy.

Ia menyebut bahwa fasilitas diskonto dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) khusus yang seharusnya diberikan BI kepada BCI tidak pernah terbukti benar-benar dicairkan ke rekening BCI yang sah, yakni nomor 523.551.0016. Sebaliknya, seluruh pencairan dana berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru masuk ke rekening berbeda atas nama Centris International Bank (CIB), yaitu nomor 523.551.000.

Kesaksian ini diperkuat oleh Audia Asriantie, sekretaris pemohon yang juga memberikan kesaksian dalam sidang. Ia membeberkan bahwa berdasarkan audit BPK dan dokumen pengadilan, semua dana BLBI yang diklaim diberikan kepada BCI ternyata masuk ke rekening CIB — entitas yang berbeda dan tidak terkait hukum dengan BCI.

“Pemohon tidak pernah melihat satu pun bukti pencairan ke rekening BCI meski sudah diminta berkali-kali. Bahkan, gugatan BPPN terhadap pemohon pada tahun 2000 didasarkan pada audit atas rekening CIB, bukan BCI,” ujar Audia.

Tidak hanya itu, saksi juga mengungkap kejanggalan fatal terkait dokumen hukum. Salinan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1688 K/Pdt/2003 yang menjadi dasar penyitaan harta pribadi pemohon selama dua dekade, ternyata tidak terdaftar di MA.

Pihak MA bahkan secara resmi menyatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPPN atas perkara tersebut.

Meski demikian, Satgas BLBI, KPKNL, dan PUPN tetap menjalankan penyitaan dan pelelangan seluruh aset pribadi pemohon dan keluarganya, termasuk yang tidak pernah dijaminkan dan tidak disebut dalam amar putusan. Semua dilakukan tanpa penetapan pengadilan.

“Saya melihat sendiri penyitaan dilakukan oleh gabungan aparat yang datang ke lokasi dengan 100 orang lebih, menyita aset-aset pribadi saya dan istri saya, padahal tidak pernah dijaminkan ke siapa pun,” lanjut Audia.

Kedua saksi menilai negara, melalui lembaga-lembaga penagih utang, telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar asas keadilan. Mereka mendesak Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan nama baik pemohon serta mengakui bahwa BCI bukan penanggung utang, melainkan korban dari kekeliruan administratif dan hukum yang sangat serius.

“Jika akta tidak pernah dijalankan, dan dana tidak pernah masuk, maka tidak ada hutang. Justru kami yang berpiutang,” tegas Audia.

Perkara ini menjadi sorotan karena bisa menjadi preseden penting dalam menilai kembali validitas piutang negara dalam kasus-kasus eks BLBI yang selama ini dijadikan dasar penyitaan oleh Satgas BLBI

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengadilan Tegaskan Bank Centris Bukan Obligor BLBI, Namun BPPN Telah Menjual Aset Nasabah: Kesalahan Terus Berlanjut

    Pengadilan Tegaskan Bank Centris Bukan Obligor BLBI, Namun BPPN Telah Menjual Aset Nasabah: Kesalahan Terus Berlanjut

    • calendar_month Sab, 7 Mar 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Jakarta – Polemik lama terkait Bank Centris Internasional kembali mencuat setelah muncul sejumlah kejanggalan dalam proses penagihan terhadap nasabah bank tersebut. Meski pengadilan telah menegaskan bahwa Bank Centris bukan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), penanganan terhadap nasabah bank itu disebut masih menyisakan persoalan hingga saat ini. Sorotan terbaru muncul setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara […]

  • Beredar Surat Jurnalis untuk Presiden dan DPR, Prihatin Kondisi Hukum di Tanah Air

    Beredar Surat Jurnalis untuk Presiden dan DPR, Prihatin Kondisi Hukum di Tanah Air

    • calendar_month Jum, 16 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Gugatan BPPN terhadap Bank Centris Internasional ditolak Pengadilan. Bank Centris bukan obligor BLBI  Tapi, pemerintah tetap menyita harta Andri Tedjadharma.  Jakarta — Sebuah surat terbuka tanpa nama yang mengatasnamakan keprihatinan jurnalis beredar dan ditujukan kepada Presiden serta DPR RI, menyoroti kebijakan pemerintah dalam penyitaan harta pribadi seorang warga negara, Andri Tedjadharma, meski gugatan terkait Bank […]

  • Bank Centris Bukan Obligor, Tapi Kreditor

    Bank Centris Bukan Obligor, Tapi Kreditor

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Andri Tedjadharma, salah satu pemegang saham Bank Centris Internasional, kembali menegaskan tuntutannya terhadap Bank Indonesia (BI) terkait penyelesaian kasus Bank Centris. Menurut Andri, BI telah gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian hukum Akte No. 46, sehingga seluruh aset bank, jaminan, serta promes nasabah wajib dikembalikan. “Bahkan harus kembalikan semua aset bank dan […]

  • Grand Launching GoldVerium: Konsep Baru Investasi Logam Mulia Terintegrasi

    Grand Launching GoldVerium: Konsep Baru Investasi Logam Mulia Terintegrasi

    • calendar_month Rab, 20 Mei 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Grand Launching GoldVerium: Konsep Baru Investasi Logam Mulia Terintegrasi JAKARTA — Industri investasi logam mulia di Indonesia kembali menghadirkan inovasi baru. Tepat pada 20 Mei yang bertepatan dengan Hari Perak Nasional, outlet pertama GoldVerium resmi diluncurkan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Founder GoldVerium, Edi Hermanto, menjelaskan bahwa GoldVerium merupakan penggabungan empat lini produk perusahaan, […]

  • Munas PKP 2026: Mencari Manajer, Bukan Raja

    Munas PKP 2026: Mencari Manajer, Bukan Raja

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Rully Soekarta: PKP Harus Kembali ke Ruh Keadilan dan Persatuan Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Persatuan (PKP) yang digelar 15 Januari 2026 di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, menjadi momentum kebangkitan partai setelah gagal menjadi peserta Pemilu dan mengalami disfungsi organisasi dari pusat hingga daerah. Munas ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan upaya […]

  • EKSKLUSIF | Putusan Inkrah, Siapa yang Menjamin Hak Ratusan Lender Jika Adrian Kembali ke Qatar?

    EKSKLUSIF | Putusan Inkrah, Siapa yang Menjamin Hak Ratusan Lender Jika Adrian Kembali ke Qatar?

    • calendar_month Jum, 7 Agu 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    PN Jaksel memvonis tiga tahun Adrian Asharyanto Gunadi. Ada kabar setalah menjalani hukuman akan kembali ke Qatar.  Jakarta — Di tengah sepinya pemberitaan media arus utama mengenai putusan hukum terhadap Adrian Asharyanto Gunadi, tim redaksi memperoleh informasi mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya itu disebut-sebut akan kembali ke Qatar setelah menyelesaikan masa pidananya. Informasi […]

expand_less