Breaking News
Beranda » Terkini » Pakar Otda, Prof Djo: MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius

Pakar Otda, Prof Djo: MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius

  • account_circle Beng Aryanto
  • calendar_month Rab, 10 Jun 2026

:MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius

Jakarta – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara.

Dalam wawancara bersama RRI Pro 3 FM, Senin (9/6/2026), Prof. Djo mengatakan tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sangat baik. Namun, pelaksanaannya dinilai terlalu luas dan cenderung sentralistis.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya memprioritaskan kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti anak-anak dari keluarga miskin, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat kemiskinan dan kerawanan pangan yang tinggi.

“Jangan semua diberikan sekaligus. Pilih dulu kelompok yang benar-benar membutuhkan agar manfaatnya lebih terasa,” ujarnya.

Prof. Djo juga mengkritik model pengelolaan MBG yang saat ini banyak bergantung pada Badan Gizi Nasional (BGN) melalui jaringan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, urusan penyediaan makanan sekolah tidak perlu sepenuhnya dikendalikan pemerintah pusat.

“Indonesia terlalu besar untuk diurus secara sentralistik. Pemerintah pusat seharusnya berbagi kewenangan dengan pemerintah daerah,” katanya.

Sebagai pakar otonomi daerah, ia mengusulkan pelaksanaan MBG berbasis desentralisasi. Pemerintah pusat cukup berperan menetapkan kebijakan nasional, standar gizi, anggaran, dan pengawasan, sementara pelaksanaan operasional diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dalam skema tersebut, pemerintah daerah dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan, UMKM lokal, kantin sekolah, puskesmas, hingga rumah sakit daerah.

Prof. Djo menilai pemanfaatan kantin sekolah sebagai pusat distribusi makanan akan lebih efisien dibandingkan sistem dapur terpusat. Selain memangkas rantai distribusi, pengawasan juga dapat dilakukan langsung oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya fleksibilitas menu sesuai karakteristik daerah. Menurutnya, kebutuhan dan budaya makan anak sekolah di setiap wilayah berbeda sehingga tidak perlu diseragamkan secara nasional.

Selain itu, Prof. Djo menekankan bahwa MBG harus dibangun berdasarkan data, kebutuhan riil masyarakat, perencanaan matang, pembiayaan yang realistis, serta didukung regulasi yang kuat.

Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengawasan juga harus menjadi bagian utama program.
Ia mengingatkan agar MBG tidak membebani keuangan negara hingga mengganggu sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik daerah.

“Kalau kemampuan keuangan negara terbatas, jangan dipaksakan sekaligus. Bertahap saja sesuai kemampuan fiskal,” tegasnya.

Prof. Djo mengapresiasi langkah BGN yang mulai melakukan efisiensi anggaran, moratorium pembangunan dapur baru, serta membuka peluang pendanaan dari sektor non-APBN melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan swasta.

Meski demikian, ia menilai koreksi kebijakan harus dilakukan lebih mendasar agar mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program.

“Koreksi kebijakan harus benar-benar menjawab suara masyarakat, bukan sekadar penyesuaian administratif,” katanya.

Menurut Prof. Djo, keberhasilan MBG tidak diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Ia menegaskan pelibatan pemerintah daerah menjadi kunci agar program berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

  • Penulis: Beng Aryanto
  • Editor: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panic Buying, CBA: Dasco Harusnya Salahkan Bahlil dan Dirut Pertamina

    Panic Buying, CBA: Dasco Harusnya Salahkan Bahlil dan Dirut Pertamina

    • calendar_month Jum, 6 Mar 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan. Imbauan itu disampaikan menyusul munculnya antrean di sejumlah SPBU yang dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM menjelang Hari Raya Idul Fitri. Politikus dari Partai Gerindra tersebut memastikan pemerintah bersama DPR tengah […]

  • Penyitaan Villa di Bogor

    Malapetaka di Bumi Pancasila

    • calendar_month Ming, 27 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Taman Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terlihat tak bisa menahan emosinya. Nampak kegeraman di wajahnya. Sejak pagi hari, ia dan sanak famili serta kerabat, bersiap menunggu kedatangan orang-orang mengatasnamakan negara, yang akan menyita rumahnya. Rumah itu atas nama istrinya. Luasnya lebih dari 2000 meter. Nilainya ditaksir Rp100 milyar. Tapi, […]

  • Bukan Musuh Kekuasaan, Pers Cermin yang Tak Selalu Menyenangkan

    Bukan Musuh Kekuasaan, Pers Cermin yang Tak Selalu Menyenangkan

    • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Pers sejatinya pilar keempat demokrasi. Penjaga kekuasaan agar tak menyimpang. Kekuasaan yang bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.  Ketegangan antara Majalah Tempo dan Partai NasDem seharusnya tidak dibaca sebagai konflik biasa antara media dan partai politik. Ia adalah potret yang lebih dalam: bagaimana kekuasaan merespons kritik, dan bagaimana pers menjaga marwahnya sebagai pilar […]

  • Wartawan Tiba-tiba Ramai Soal UU PUPN di MK, Ada Apa?

    Wartawan Tiba-tiba Ramai Soal UU PUPN di MK, Ada Apa?

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi  UU (PRP) 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diajukan Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional, Rabu (30/4) lalu. Uji materi soal PUPN itu menjadi perhatian media massa. Berikut sejumlah pemberitaan terkait hal itu. https://monitornusantara.com/kenapa-perpu-pupn-diuji-materi-ke-mk-oleh-bos-bank-centris-ini-sebabnya/ https://www.beritasenator.com/berita-motivasi/6415079640/andri-tedjadharma-gugat-perpu-pupn-ke-mk-kami-tidak-pernah-menerima-satu-rupiah-pun-dana-blb https://suara-pembaruan.com/pertama-dalam-sejarah-pemegang-saham-bank-ajukan-judicial-review-atas-pp-pupn-tahun-1960/ https://matranews.id/pertama-dalam-sejarah-pemegang-saham-bank-ajukan-judicial-review-atas-pp-pupn-tahun-1960/ https://reportasenews.com/dirjen-kekayaan-negara-rionald-silaban-dimintai-keterangan-pengadilan-mk-terkait-permohonan-uji-materi-andri-tedjadharma/ https://youtu.be/jexyWzXFE8A?si=PQT4KF96tJO34zhS https://reaksimedia.com/sidang-uji-materi-perpu-49-tahun-1960-hakim-mk-desak-penjelasan-lebih-dalam-dari-pemerintah/ https://indonews.id/artikel/343781/Permohonan-Uji-Materi-Perp-49-Hakim-MK-Tak-Puas-dengan-Keterangan-Kuasa-Presiden/ https://gatramedia.com/bos-bank-centris-internasional-andri-tedjadharma-kami-bukanlah-obligor-blbi-obligor-pkps/

  • Nadiem Makarim Diduga Caplok Trisakti Bersama Ainun Naim

    Nadiem Makarim Diduga Caplok Trisakti Bersama Ainun Naim

    • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 17 Oktober 2025 — Setelah gugatan praperadilan terhadap Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ditolak, muncul fakta-fakta baru yang tak kalah mengejutkan. Salah satunya adalah dugaan upaya “pencaplokan” Universitas Trisakti oleh Nadiem Makarim bersama sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Berdasarkan dokumen resmi Kemendikbudristek, pada 24 Agustus 2022, […]

  • Soal Pilkada, Rully Azwar: UUD 1945 Beri Ruang Banyak Mekanisme

    Soal Pilkada, Rully Azwar: UUD 1945 Beri Ruang Banyak Mekanisme

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Badan Pekerja MPR periode 1999–2002, Rully Chairul Azwar, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam wawancara di Jakarta, Minggu (4/1/2026). Menurut Rully, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa menentukan mekanisme pemilihan secara […]

expand_less