Breaking News
Beranda » Terkini » Bukan Obligor BLBI, Penagihan dan Penyitaan Harta Andri Tedjadharma Kekeliruan Fatal: Menkeu Purbaya Diminta Segera Koreksi

Bukan Obligor BLBI, Penagihan dan Penyitaan Harta Andri Tedjadharma Kekeliruan Fatal: Menkeu Purbaya Diminta Segera Koreksi

  • account_circle Ival
  • calendar_month Rab, 21 Jan 2026

Jakarta – Penagihan dan penyitaan aset yang dilakukan Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terhadap Andri Tedjadharma dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sah. Bank Centris Internasional secara hukum melalui putusan pengadilan tidak pernah menerima dana BLBI. Bahkan satu rupiah pun.

Bank Centris bukan obligor BLBI, sehingga secara hukum pula tidak pernah lahir utang negara yang dapat ditagihkan. Demikian ditegaskan Kuasa hukum Andri Tedjadharma, Japaris Sihombing, SH, dalam podcast “Suara Patriot Nusantara”, Selasa (20/1) sore di Meruya, Jakarta Barat.

Japaris menegaskan tindakan Satgas BLBI bersama KPKNL Jakarta 1, bertentangan dengan prinsip negara hukum karena tidak didasarkan pada putusan pengadilan yang sah.

“Dalam sistem hukum Indonesia, hanya pengadilan yang berwenang menetapkan seseorang atau badan hukum sebagai obligor BLBI. Sampai hari ini, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan Bank Centris sebagai obligor,” kata Japaris.

Japaris memaparkan, gugatan BPPN berdasarkan akta 39 dalam perkara nomor 350/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL telah ditolak PN Jakarta Selatan. Putusan PN Jaksel tertanggal 12 Juli 2001 ini, diperkuat dengan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara nomor 554/Pdt./2001/PT. DKI. “Gugatan BPPN diputus N.O atau Niet Ontvankelijke Verklaard, karena terlalu prematur,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa pada tingkat kasasi tidak pernah ada permohonan yang diterima Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, salinan putusan Mahkamah Agung nomor 1688.K/Pdt/2003, yang dijadikan dasar penyitaan sama sekali tidak sah dan berdasar.

“MA menyatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi BPPN melawan Bank Centris. Dipastikan tidak ada sidang, tidak ada putusan. Ditambah lagi, Ketua Majelis Hakim yang tercantum dalam salinan kasasi, Prof Bagir Manan, tegas menyatakan itu bukan putusannya,” tegas Japaris.

Sementara itu, Edi Winarto SH MH, praktisi media yang turut sebagai narasumber, mengatakan, apa yang dialami Andri Tedjadharma dengan disita harta pribadinya merupakan kekeliruan fatal yang dilakukan jajaran DJKN dan KPKNL Jakarta 1. Oleh karena itu, menurutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera melakukan koreksi.

“Jangan sampai kesalahan administrasi pada era Menkeu Sri Mulyani ini dibiarkan begitu saja. Menkeu Purbaya dapat mengoreksi kebijakan administratif itu dengan membatalkan penyitaan dan pelelangan,” ujarnya.

Edo percaya Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang mendapat amanat dari Presiden Prabowo Subianto, adalah sosok yang cerdas dan berintegritas. Bisa dilihat dari kinerja Menkeu sejak menjabat dan saat ini terus membenahi persoalan pajak, dan upayanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain Japaris dan Edi Winarto, turut hadir sebagai narasumber Andri Tedjadharma dengan podcast dipandu Rahman Sugidiyanto.

 

  • Penulis: Ival
  • Editor: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • CBA Minta Pemprov Maluku Utara Pangkas Perjalanan Dinas Rp120 Miliar untuk Bayar Gaji PPPK

    CBA Minta Pemprov Maluku Utara Pangkas Perjalanan Dinas Rp120 Miliar untuk Bayar Gaji PPPK

    • calendar_month Rab, 10 Jun 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    CBA Minta Pemprov Maluku Utara Pangkas Perjalanan Dinas Rp120 Miliar untuk Bayar Gaji PPPK Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan efisiensi anggaran, termasuk memangkas belanja perjalanan dinas yang mencapai Rp120,4 miliar, untuk membantu menutupi kebutuhan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir 2026. Koordinator CBA, […]

  • Kejaksaan Agung Didesak Periksa Dirut BRI

    Kejaksaan Agung Didesak Periksa Dirut BRI

    • calendar_month Jum, 29 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    CBA Desak Kejaksaan Agung Periksa Dirut BRI Terkait Dugaan Pelanggaran Aturan Tantiem BPI Danantara Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memanggil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, menyusul dugaan pelanggaran terhadap kebijakan BPI Danantara mengenai larangan pemberian tantiem dan insentif bagi dewan komisaris BUMN. […]

  • Ramadan, Rahmat, dan Laku Pengabdian: Hikmah Prof. Djohermansyah Djohan di Usia Purnatugas

    Ramadan, Rahmat, dan Laku Pengabdian: Hikmah Prof. Djohermansyah Djohan di Usia Purnatugas

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Bulan Ramadan bagi Prof. Djohermansyah Djohan bukan sekadar ritual tahunan. Ia memaknainya sebagai ruang rahmat, jeda refleksi, dan ladang pengabdian yang tak pernah selesai. Dalam perbincangan Hikmah Ramadan bersama Radio Elshinta, 2 Maret 2026 di Jakarta, guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu berbagi pengalaman spiritual yang sederhana, hangat, dan membumi. Ramadan, ujarnya, adalah bulan […]

  • Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut

    Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut

    • calendar_month Sen, 25 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut Darmawan PrasodjoJakarta — Sorotan terhadap kinerja PT PLN (Persero) kembali menguat setelah utang perusahaan listrik negara tersebut disebut terus mengalami kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan terjadinya pemadaman listrik berulang di sejumlah daerah, termasuk gangguan sistem kelistrikan di Sumatera yang belakangan […]

  • Peringatan Andri Tedjadharma: “Jangan Beli Aset Saya, KPKNL Lelang Barang Bodong!”

    Peringatan Andri Tedjadharma: “Jangan Beli Aset Saya, KPKNL Lelang Barang Bodong!”

    • calendar_month Sel, 31 Mar 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Andri Tedjadharma melemparkan peringatan ke masyarakat untuk tidak membeli aset miliknya yang dilelang KPKNL. Jakarta – Pemilik Bank Centris Internasional (BCI), Andri Tedjadharma, dengan tegas memperingatkan publik agar tidak membeli aset pribadinya yang diklaim disita oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cq KPKNL Jakarta 1. Menurutnya, penyitaan itu ilegal dan tak ubahnya perampokan berseragam. “Sertifikat […]

expand_less