Breaking News
Beranda » Terkini » Akta 39 vs Akta 46: Negara Menagih dengan Dokumen yang Salah, Menkeu Purbaya Didesak Koreksi

Akta 39 vs Akta 46: Negara Menagih dengan Dokumen yang Salah, Menkeu Purbaya Didesak Koreksi

  • account_circle TCON
  • calendar_month Kam, 13 Nov 2025

Sudah lebih dari dua dekade negara menagih dengan dasar yang keliru. Pemerintah melalui BPPN, KPKNL, hingga Satgas BLBI terus memakai Akta No. 39 untuk menagih Bank Centris. Padahal, Akta 39 bukan milik Bank Centris Internasional. Akta itu milik entitas lain — Centris International Bank No. 523.551.000, jensi individual account dan hanya diketahui oleh Bank Indonesia.

Sementara Bank Centris Internasional memiliki nomor rekening berbeda: 523.551.0016. Singkatnya, negara menagih kepada pihak yang salah.

Lebih parah lagi, Akta 39 telah ditolak oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Bahkan dalam salinan putusan Mahkamah Agung yang belakangan terbukti tidak terdaftar alias palsu, Akta 39 tidak pernah disebut dalam amar putusan.

“Jadi, dasar hukum penagihan itu bukan hanya salah, tapi tidak punya nilai hukum sama sekali. Sebaliknya, yang diakui sah dan berharga oleh Mahkamah Agung adalah Akta No. 46 dan Akta No. 47,” tegas Japaris Sihombing SH, Kuasa Hukum Andri Tedjadharma, di Jakarta.

Japaris menjelaskan, Akta 46 berisi perjanjian jual beli promes nasabah antara Bank Centris Internasional dan Bank Indonesia senilai Rp492 miliar dengan jaminan tanah 452 hektare. Di situ tertulis tegas: Bank Indonesia tidak boleh menagih kepada nasabah, apalagi menjual tagihan itu ke BPPN.

“Namun, pada 4 April 1998, ketika perjanjian itu masih berlangsung, BPPN membekukan Bank Centris secara sepihak. Dengan kata lain, negara sendiri yang melanggar isi akta yang sah,” jelas Japaris.

Sekarang, sambungnya, ada pertanyaan sederhana tapi memalukan: Mengapa pemerintah tetap menagih dengan dasar yang ditolak pengadilan, dan menutup mata pada akta yang justru diakui sah oleh Mahkamah Agung? Ini bukan lagi urusan administrasi, tapi soal integritas hukum dan moral negara.

“Jika negara terus bersikeras menggunakan Akta 39 yang cacat hukum, maka sejarah akan mencatat: pemerintah menagih rakyatnya sendiri dengan dokumen yang salah — dan tahu bahwa itu salah,” pungkas Japaris seraya berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mengoreksi dan mengevaluasi kesalahan tersebut.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tutut Soeharto Digadang Gantikan Ketum Bahlil

    Tutut Soeharto Digadang Gantikan Ketum Bahlil

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Poros Muda Golkar Indonesia mendorong perubahan. Usung Tutut Soeharto menjadi Ketum Golkar gantikan Bahlil.  Jakarta – Dinamika internal Partai Golkar kembali memanas. Sebuah arus baru muncul dari dalam tubuh partai berlambang pohon beringin: Poros Muda Golkar Indonesia secara terbuka menyatakan dukungan kepada Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto untuk menduduki kursi Ketua Umum, menggantikan Bahlil […]

  • Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Negara

    Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Negara

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan institusi Polri tetap di bawah Presiden. Menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya melemahkan negara.  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan hal tersebut dalam rapat dengan Komisi III DPR-RI di Senayan, Senin (26/1). Mengawali penjelasannya Kapolri menegaskan sikap institusional Polri terkait posisi kelembagaan. Ia menyampaikan secara terbuka di hadapan […]

  • Indonesia Dibayangi Perpindahan Sindikat Siber Asia

    Indonesia Dibayangi Perpindahan Sindikat Siber Asia

    • calendar_month Sab, 9 Mei 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Dari Batam ke Hayam Wuruk: Indonesia Dibayangi Perpindahan Sindikat Siber Asia Tenggara Jakarta – Belum genap sehari setelah operasi besar di Batam, aparat kembali bergerak cepat ke Jakarta. Kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat bisnis dan hiburan ibu kota, mendadak berubah menjadi lokasi penggerebekan besar-besaran. Di sebuah gedung, […]

  • Kejari Karawang Kembali Geledah Kantor PT BAS

    Kejari Karawang Kembali Geledah Kantor PT BAS

    • calendar_month Sen, 1 Jun 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Kejari Karawang Kembali Geledah Kantor PT BAS, GSBK Desak Kejagung Usut Dugaan Kerugian Rp1,3 Triliun di BTN Jakarta – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang kembali melakukan penggeledahan sekaligus penyegelan kantor PT Bumi Arta Sedayu (BAS), perusahaan pengembang perumahan yang diketahui menerima kucuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau […]

  • Bukan Musuh Kekuasaan, Pers Cermin yang Tak Selalu Menyenangkan

    Bukan Musuh Kekuasaan, Pers Cermin yang Tak Selalu Menyenangkan

    • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Pers sejatinya pilar keempat demokrasi. Penjaga kekuasaan agar tak menyimpang. Kekuasaan yang bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.  Ketegangan antara Majalah Tempo dan Partai NasDem seharusnya tidak dibaca sebagai konflik biasa antara media dan partai politik. Ia adalah potret yang lebih dalam: bagaimana kekuasaan merespons kritik, dan bagaimana pers menjaga marwahnya sebagai pilar […]

  • Pakar Hukum: Perpu PUPN Instrumen Otoriter, MK Harus Hentikan!

    Pakar Hukum: Perpu PUPN Instrumen Otoriter, MK Harus Hentikan!

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Pakar Hukum Pidana Korporasi Universitas Tarumanagara, Dr. Urbanisasi, menyebut Perpu No. 49 Tahun 1960 tentang PUPN sebagai produk hukum yang otoriter, usang, dan berbahaya. Menurutnya, Perpu ini memberi kekuasaan absolut kepada eksekutif untuk menyita harta warga negara tanpa proses pengadilan. Pernyataan ini disampaikan menanggapi adanya uji materi terhadap Perpu PUPN yang diajukan oleh […]

expand_less