Rakyat Banyak Miskin, Anggaran Laundry Gubernur Rp100 Juta Lebih
- account_circle TCON
- calendar_month Sen, 20 Apr 2026
Ironi di Tengah Kemiskinan 760 Ribu Warga, Anggaran Laundry Gubernur Banten Capai Seratus Juta Lebih.
Jakarta – Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menyoroti anggaran jasa laundry untuk Kepala Daerah Provinsi Banten yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan kemiskinan.
Menurut Jajang, di tengah angka kemiskinan Provinsi Banten yang per September 2025 tercatat sebesar 5,51 persen atau sekitar 760.850 jiwa, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, bukan justru mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan pribadi pejabat.
“Data kemiskinan ini menunjukkan masih banyak warga Banten yang hidup dalam keterbatasan. Penyebab utamanya memang soal kurangnya keterampilan kerja dan ketimpangan pembangunan. Tapi yang menjadi ironi, anggaran daerah justru terlihat lebih berpihak pada kenyamanan pejabat dibanding kepentingan rakyat miskin,” ujar Jajang dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
Ia mencontohkan pos anggaran jasa laundry untuk Gubernur Banten Andra Soni yang menurutnya cukup mencolok.
Berdasarkan data yang dihimpun CBA, pada Tahun Anggaran 2025, anggaran jasa laundry Kepala Daerah mencapai Rp110.068.000. Sementara pada Tahun Anggaran 2026, anggaran tersebut kembali dialokasikan sebesar Rp109.640.000.
“Kalau ditotal hampir Rp220 juta hanya untuk jasa laundry. Ini memang bukan angka triliunan, tetapi bagi masyarakat kecil, angka itu sangat besar. Ini soal sensitivitas anggaran,” tegasnya.
Jajang mempertanyakan urgensi anggaran tersebut, mengingat masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“Rakyat masih berjuang mencari pekerjaan, kesulitan makan, dan menghadapi tekanan ekonomi. Tapi di sisi lain, uang daerah dipakai untuk mencuci baju pejabat dengan anggaran ratusan juta rupiah. Ini jelas menimbulkan pertanyaan publik,” katanya.
Ia juga menilai, pos laundry tersebut kemungkinan hanya sebagian kecil dari berbagai fasilitas yang dinikmati pejabat daerah.
“Ini baru satu pos kecil. Belum kita bicara anggaran lain yang mungkin jauh lebih besar. Kalau pola seperti ini terus dibiarkan, maka APBD akan semakin terasa jauh dari kepentingan rakyat,” lanjutnya.
CBA meminta Pemerintah Provinsi Banten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja-belanja yang dinilai tidak prioritas, terutama yang berkaitan dengan fasilitas pribadi pejabat.
Menurut Jajang, anggaran publik seharusnya diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, pendidikan keterampilan, dan pembangunan yang lebih merata.
“Rakyat selalu diminta berhemat, diminta meningkatkan skill, diminta bersabar menghadapi kondisi ekonomi. Maka pemerintah juga harus menunjukkan empati yang sama melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat, bukan pada kemewahan birokrasi,” pungkasnya.
- Penulis: TCON
