Breaking News
Beranda » Hukum » Andri Tedjadharma Gugat KPKNL, Sita Aset Salah Sasaran 

Andri Tedjadharma Gugat KPKNL, Sita Aset Salah Sasaran 

  • account_circle TCON
  • calendar_month Rab, 1 Jul 2026

Andri Tedjadharma menggugat KPKNL. Sita Aset Salah Sasaran

Dua pengadilan di dua kota kini menjadi arena baru perlawanan hukum Andri Tedjadharma. Dalam waktu berdekatan, ia menggugat penyitaan dan rencana lelang sejumlah asetnya yang dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Yang disengketakan bukan hanya satu aset. Di Bali, Andri menggugat penyitaan dan rencana lelang 27 bidang tanah dengan total luas 31.402 meter persegi di kawasan Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, Sidakarya, Denpasar Selatan. Sementara di Jakarta Barat, ia menggugat penyitaan dan rencana pelelangan sebuah ruko seluas 68 meter persegi di Business Park Kebon Jeruk.

Dalam dua gugatan yang diajukan secara terpisah itu, Andri mengusung satu benang merah: negara dinilai telah menyita aset miliknya tanpa dasar hubungan hukum yang sah.

Gugatan pertama didaftarkan ke Pengadilan Negeri Denpasar pada 19 Mei 2026. Melalui kuasa hukumnya I Made Parwata, Andri menggugat KPKNL Jakarta I, PUPN Cabang DKI Jakarta, serta Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Ia meminta majelis hakim menyatakan penyitaan dan rencana lelang atas 27 bidang tanah miliknya sebagai perbuatan melawan hukum.

Menurut gugatan tersebut, seluruh sertifikat tanah masih berada dalam penguasaan Andri. Tanah-tanah itu, tidak pernah dijadikan agunan, digadaikan, maupun dibebani hak apa pun. Karena itu, tidak terdapat hubungan hukum yang dapat dijadikan dasar penyitaan oleh PUPN.

Dalam dokumen gugatan, Andri juga menyatakan dirinya tidak pernah dinyatakan sebagai penanggung utang melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ia tidak pernah menjadi pihak termohon eksekusi dalam perkara apa pun yang berkaitan dengan aset tersebut,” tegasnya.

Penyitaan itu bermula dari Surat Perintah Penyitaan PUPN tertanggal 25 Agustus 2023 yang kemudian diikuti berita acara sita pada November 2023. Selanjutnya KPKNL Jakarta I menjadwalkan lelang pada 30 April 2024. Namun, menurut gugatan, lelang tersebut berstatus TAP atau tidak memperoleh pembeli.

Gugatan kedua diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Juni 2026. Kali ini objek sengketanya adalah sebuah ruko di Business Park Kebon Jeruk yang juga disita dan diumumkan untuk dilelang. Selain KPKNL Jakarta I dan PUPN Cabang DKI Jakarta, gugatan ini turut menyertakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pihak tergugat.

Dalam gugatan tersebut, Andri kembali mengajukan argumentasi serupa. Ia menyatakan ruko itu tidak pernah dijadikan jaminan utang kepada negara maupun lembaga perbankan, sementara sertifikat aslinya tetap berada di tangannya. Ia juga mempersoalkan pemblokiran aset yang dilakukan sebelum rencana pelelangan diumumkan.

Salah satu dalil yang berulang dalam kedua gugatan adalah dugaan adanya kekeliruan penetapan subjek maupun objek sita. Menurut Andri, tindakan penyitaan dan pelelangan melanggar prinsip legalitas formal objek lelang, asas kepastian hukum, serta hak konstitusional atas perlindungan harta benda sebagaimana dijamin Pasal 28G UUD 1945.

Ia juga mendasarkan gugatannya pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara di Denpasar, Andri menuntut ganti rugi sebesar Rp11 miliar yang terdiri atas kerugian materiil Rp1 miliar dan kerugian immateriil Rp10 miliar.

Andri mengalami kerugian ekonomi, pencemaran nama baik karena disebut sebagai obligor BLBI, kehilangan kesempatan usaha, hingga menderita stroke akibat tekanan psikologis.

Adapun dalam gugatan Jakarta Barat, nilai tuntutan berbeda. Ia meminta ganti rugi materiil sekitar Rp1,05 miliar yang terdiri atas potensi kehilangan pendapatan sewa dan biaya pengobatan, serta kerugian immateriil sebesar Rp5 miliar.

Selain meminta ganti rugi, kedua gugatan sama-sama memohon putusan provisi agar seluruh proses sita, blokir, dan pelelangan dihentikan sementara sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut

    Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut

    • calendar_month Sen, 25 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut Darmawan PrasodjoJakarta — Sorotan terhadap kinerja PT PLN (Persero) kembali menguat setelah utang perusahaan listrik negara tersebut disebut terus mengalami kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan terjadinya pemadaman listrik berulang di sejumlah daerah, termasuk gangguan sistem kelistrikan di Sumatera yang belakangan […]

  • Tak Pernah Dijadikan Jaminan, Rumah Milik Justina Elawitachya Tetap Disita, Kuasa Hukum: Ini Melawan Konstitusi

    Tak Pernah Dijadikan Jaminan, Rumah Milik Justina Elawitachya Tetap Disita, Kuasa Hukum: Ini Melawan Konstitusi

    • calendar_month Kam, 2 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Penyitaan rumah Justina  perbuatan melawan hukum. Melanggar perlindungan hak milik pribadi.  Jakarta — Rabu (1/7) siang kemarin, kami kembali menyambangi Andri Tedjadharma di kediamannya di kawasan Taman Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Andri duduk di kursi berlapis kulit di ruang tengah. Di atas meja tampak plastik berisi obat-obatan, secangkir air putih, serta beberapa lembar dokumen yang […]

  • Wartawan Tiba-tiba Ramai Soal UU PUPN di MK, Ada Apa?

    Wartawan Tiba-tiba Ramai Soal UU PUPN di MK, Ada Apa?

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi  UU (PRP) 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diajukan Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional, Rabu (30/4) lalu. Uji materi soal PUPN itu menjadi perhatian media massa. Berikut sejumlah pemberitaan terkait hal itu. https://monitornusantara.com/kenapa-perpu-pupn-diuji-materi-ke-mk-oleh-bos-bank-centris-ini-sebabnya/ https://www.beritasenator.com/berita-motivasi/6415079640/andri-tedjadharma-gugat-perpu-pupn-ke-mk-kami-tidak-pernah-menerima-satu-rupiah-pun-dana-blb https://suara-pembaruan.com/pertama-dalam-sejarah-pemegang-saham-bank-ajukan-judicial-review-atas-pp-pupn-tahun-1960/ https://matranews.id/pertama-dalam-sejarah-pemegang-saham-bank-ajukan-judicial-review-atas-pp-pupn-tahun-1960/ https://reportasenews.com/dirjen-kekayaan-negara-rionald-silaban-dimintai-keterangan-pengadilan-mk-terkait-permohonan-uji-materi-andri-tedjadharma/ https://youtu.be/jexyWzXFE8A?si=PQT4KF96tJO34zhS https://reaksimedia.com/sidang-uji-materi-perpu-49-tahun-1960-hakim-mk-desak-penjelasan-lebih-dalam-dari-pemerintah/ https://indonews.id/artikel/343781/Permohonan-Uji-Materi-Perp-49-Hakim-MK-Tak-Puas-dengan-Keterangan-Kuasa-Presiden/ https://gatramedia.com/bos-bank-centris-internasional-andri-tedjadharma-kami-bukanlah-obligor-blbi-obligor-pkps/

  • Thomas Djiwandono dan Taruhan Pengawasan Melekat di Bank Indonesia

    Thomas Djiwandono dan Taruhan Pengawasan Melekat di Bank Indonesia

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan melekat di Bank Indonesia. Pengawasan perbankan bekerja dalam hitungan detik, sementara koreksi kerap datang terlambat. Di tengah kondisi itu, pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dinilai menjadi taruhan penting untuk memperkuat pengawasan melekat di tubuh bank sentral. Pandangan tersebut disampaikan Andri […]

  • Bukan Musuh Kekuasaan, Pers Cermin yang Tak Selalu Menyenangkan

    Bukan Musuh Kekuasaan, Pers Cermin yang Tak Selalu Menyenangkan

    • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Pers sejatinya pilar keempat demokrasi. Penjaga kekuasaan agar tak menyimpang. Kekuasaan yang bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.  Ketegangan antara Majalah Tempo dan Partai NasDem seharusnya tidak dibaca sebagai konflik biasa antara media dan partai politik. Ia adalah potret yang lebih dalam: bagaimana kekuasaan merespons kritik, dan bagaimana pers menjaga marwahnya sebagai pilar […]

  • Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Empat Lawang Sentuh Rp1,5 Miliar, KPK Diminta Turun

    Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Empat Lawang Sentuh Rp1,5 Miliar, KPK Diminta Turun

    • calendar_month Ming, 19 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Empat Lawang Sentuh Rp1,5 Miliar, CBA Minta KPK Turun Tangan Sorotan tajam tertuju pada anggaran rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, yang pada tahun 2025 menelan anggaran hingga lebih dari Rp1,5 miliar. Center For Budget Analysis (CBA) menilai besarnya anggaran tersebut tidak wajar dan meminta Komisi […]

expand_less