Breaking News
Beranda » Terkini » Lima Investor Korea Jadi Korban Penipuan dan Penggelapan, Notaris Diduga Bermain

Lima Investor Korea Jadi Korban Penipuan dan Penggelapan, Notaris Diduga Bermain

  • account_circle Ival
  • calendar_month Sel, 19 Mei 2026

Lima WN Korea jadi Korban Penipuan dan Penggelapan, Notaris Diduga Ikut Bermain

SURABAYA — Hur Young Soon akhirnya tidak lagi bisa menahan sesak di dadanya. Perempuan warga negara Korea Selatan itu memilih bicara. Tiga tahun menunggu kejelasan hukum, baginya, sudah tak bisa lagi ditahan.

“Saya tidak bisa sabar lagi. Saya harus mengungkap kejadian yang saya alami ini,” ujar perempuan yang akrab disapa Ms Ayu itu kepada sejumlah media di Jakarta, Selasa (19/5).

Ia datang bukan membawa kemarahan. Tetapi membawa rasa kecewa. Tabungan hasil kerja bertahun-tahun miliknya bersama empat rekannya sesama warga Korea Selatan, kini justru tersangkut persoalan hukum yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Nilainya tidak kecil: Rp5,9 miliar.

Uang itu mereka investasikan ke perusahaan bernama PT Corpus Prima Mandiri sekitar tahun 2020. Sedikit demi sedikit dikumpulkan dari hasil bekerja di negeri orang.

“Kami bekerja keras dan menabung sedikit demi sedikit untuk bisa berinvestasi,” kata Ms Ayu.

Namun harapan itu berubah menjadi masalah panjang ketika perusahaan tersebut mengalami kepailitan. Sebagai pengganti kerugian investasi, para investor kemudian disebut menerima aset berupa sejumlah ruko.

Karena para investor berstatus warga negara asing, aset ruko itu tidak dapat langsung diatasnamakan kepada mereka. Nama yang kemudian digunakan adalah Rusdy, kuasa hukum para korban.

Proses pengurusan dokumen berjalan mulus. Tidak ada tanda-tanda masalah. Pengurusan dilakukan melalui notaris Palevi V Masdhak SH M.Kn.

Sampai akhirnya November 2022 menjadi titik yang mengejutkan.

Saat mendatangi lokasi ruko, para korban mendapati stiker besar tertempel di bangunan itu: “Objek Ini Dalam Sita Umum”.

Dalam pengumuman yang dipasang Tim Kurator itu disebutkan bahwa sita umum dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Sby juncto 75/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Sby tertanggal 25 Mei 2022.

Para korban mengaku baru mengetahui belakangan bahwa ruko tersebut ternyata telah menjadi objek persoalan hukum dan masuk dalam proses lelang oleh Bank Shinhan Indonesia.

Bagi Ms Ayu, ada hal yang sulit diterima akal sehat. Bagaimana mungkin proses pengurusan aset bisa berjalan tanpa diketahui bahwa objek tersebut sedang bermasalah secara hukum?

“Saya menduga ada permainan notaris. Karena seharusnya notaris mengetahui persis status aset ruko itu,” ujar Hur Young Soon.

Sementara itu, dalam dokumen somasi yang dilayangkan kuasa hukum korban kepada Tim Kurator, disebutkan bahwa para investor bahkan telah mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki dua unit ruko tersebut.

Pihak korban juga menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui adanya sengketa hukum yang melekat pada aset tersebut.

“Kami tidak mengetahui urusan hukum antara Krishtiono Gunarso dengan pihak manapun dan kami telah meneliti surat-surat PPJB yang berkaitan dengan objek ruko tersebut dengan baik,” demikian isi somasi tersebut.

Melalui somasi itu, korban meminta Tim Kurator tidak melakukan penjualan, pemindahtanganan, maupun penggadaian atas dua unit ruko yang menjadi objek sengketa. Jika tetap dilakukan, mereka menyatakan akan menempuh langkah hukum pidana maupun perdata.

Kasus ini sendiri telah dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan terlapor.Kristhiono Gunarso.

Para korban pun mengaku telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari penyidik. Namun hingga kini, mereka menilai penanganan perkara berjalan lambat dan belum menunjukkan perkembangan berarti.

Mereka berharap aparat penegak hukum bergerak lebih cepat. Terutama untuk mengusut kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.

Bagi Ms Ayu, persoalan ini bukan sekadar kehilangan uang. Ini tentang kepercayaan. Tentang hasil kerja keras yang dikumpulkan sedikit demi sedikit di negeri orang — lalu hilang di negeri yang mereka percaya aman untuk berinvestasi.

“Saya tidak tahu bagaimana solusinya,” katanya lirih.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Corpus Prima Mandiri, Tim Kurator, notaris yang disebut dalam perkara, maupun pihak-pihak terkait lainnya mengenai tuduhan tersebut.

  • Penulis: Ival
  • Editor: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • BRI Salurkan TJSL Rp414,9 Juta untuk Pengembangan Masjid Jami Al-Fajri Pejaten Barat

    BRI Salurkan TJSL Rp414,9 Juta untuk Pengembangan Masjid Jami Al-Fajri Pejaten Barat

    • calendar_month Jum, 28 Agu 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    BRI Salurkan TJSL Rp414,9 Juta untuk Pengembangan Masjid Jami Al-Fajri Pejaten Barat JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyalurkan dukungan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp414.949.500 untuk pengembangan sarana dan prasarana Masjid Jami Al-Fajri di Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dukungan tersebut diserahkan Pemimpin Cabang BRI […]

  • Rakyat Banyak Miskin, Anggaran Laundry Gubernur Rp100 Juta Lebih

    Rakyat Banyak Miskin, Anggaran Laundry Gubernur Rp100 Juta Lebih

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Ironi di Tengah Kemiskinan 760 Ribu Warga, Anggaran Laundry Gubernur Banten Capai Seratus Juta Lebih. Jakarta – Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menyoroti anggaran jasa laundry untuk Kepala Daerah Provinsi Banten yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan kemiskinan. Menurut Jajang, di tengah angka kemiskinan Provinsi Banten yang […]

  • Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

    Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Mempawah — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pemenuhan hak sipil dan kewarganegaraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui Program Isbat Nikah, penerbitan Buku Nikah, Kartu Keluarga, serta Kartu Identitas Anak (KIA). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah, Rabu (4/2/2026). Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden […]

  • Beredar Surat Jurnalis untuk Presiden dan DPR, Prihatin Kondisi Hukum di Tanah Air

    Beredar Surat Jurnalis untuk Presiden dan DPR, Prihatin Kondisi Hukum di Tanah Air

    • calendar_month Jum, 16 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Gugatan BPPN terhadap Bank Centris Internasional ditolak Pengadilan. Bank Centris bukan obligor BLBI  Tapi, pemerintah tetap menyita harta Andri Tedjadharma.  Jakarta — Sebuah surat terbuka tanpa nama yang mengatasnamakan keprihatinan jurnalis beredar dan ditujukan kepada Presiden serta DPR RI, menyoroti kebijakan pemerintah dalam penyitaan harta pribadi seorang warga negara, Andri Tedjadharma, meski gugatan terkait Bank […]

  • Munas PKP 2026: Mencari Manajer, Bukan Raja

    Munas PKP 2026: Mencari Manajer, Bukan Raja

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Rully Soekarta: PKP Harus Kembali ke Ruh Keadilan dan Persatuan Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Persatuan (PKP) yang digelar 15 Januari 2026 di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, menjadi momentum kebangkitan partai setelah gagal menjadi peserta Pemilu dan mengalami disfungsi organisasi dari pusat hingga daerah. Munas ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan upaya […]

  • Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Empat Lawang Sentuh Rp1,5 Miliar, KPK Diminta Turun

    Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Empat Lawang Sentuh Rp1,5 Miliar, KPK Diminta Turun

    • calendar_month Ming, 19 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Empat Lawang Sentuh Rp1,5 Miliar, CBA Minta KPK Turun Tangan Sorotan tajam tertuju pada anggaran rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, yang pada tahun 2025 menelan anggaran hingga lebih dari Rp1,5 miliar. Center For Budget Analysis (CBA) menilai besarnya anggaran tersebut tidak wajar dan meminta Komisi […]

expand_less