Munas PKP 2026: Mencari Manajer, Bukan Raja
- account_circle TCON
- calendar_month Kam, 15 Jan 2026
Rully Soekarta: PKP Harus Kembali ke Ruh Keadilan dan Persatuan
Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Persatuan (PKP) yang digelar 15 Januari 2026 di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, menjadi momentum kebangkitan partai setelah gagal menjadi peserta Pemilu dan mengalami disfungsi organisasi dari pusat hingga daerah.
Munas ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan upaya reborn PKP untuk mengembalikan fungsi partai secara utuh.
Dewan Pembina PKP, Rully Soekarta, secara terbuka mengakui bahwa kegagalan masuk “pasar pemilu” membuat struktur partai praktis lumpuh.
“Secara de facto kita seperti bubar. Fungsi partai tidak berjalan,” ujar Rully.
Namun secara hukum, PKP tetap sah. Dalam kondisi vakum kepemimpinan, Dewan Pembina mengambil alih kendali organisasi sesuai ketentuan internal dan merujuk pada SK terakhir yang tercatat di Kemenkumham.
Ketua Umum Bukan Penguasa
Rully menegaskan, Munas PKP tidak ditujukan untuk melahirkan ketua umum bermental kekuasaan. Ketua partai harus berperan sebagai manajer organisasi, bukan raja politik.
“Ketua partai posisinya tinggi, tapi bukan penguasa. Bukan pencari kekuasaan,” tegasnya.
PKP, kata Rully, kembali pada wasiat para pendiri: keadilan dan persatuan, dengan rakyat sebagai pemilik bangsa. Ia mengingatkan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dilakukan atas nama bangsa, bukan negara—sebuah penegasan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat.
Musyawarah, Bukan Voting
Pemilihan ketua umum dilakukan melalui penjaringan tertutup berbasis kriteria, bukan voting terbuka.
“Kami tidak menghitung kepala, tapi menghitung isi kepala. Musyawarah itu berilmu,” kata Rully.
Nama-nama yang masuk diseleksi, dirangking, dan bila kandidat terbaik bersedia, proses selesai. PKP sengaja menghindari kontestasi terbuka untuk mencegah perpecahan.
Isfan Fajar Satryo dan Isu Dinasti
Salah satu nama hasil penjaringan adalah Isfan Fajar Satryo, putra Try Sutrisno. Rully menegaskan, Isfan maju bukan karena dorongan ayahnya.
“Proses ini berjalan 7–8 tahun, bukan instan. Bahkan beliau tidak ingin disebut ketua umum, tapi manajer,” ujarnya.
Isfan dinilai relevan menghadapi tantangan politik ke depan: berlatar sipil, berpengalaman di dunia usaha dan organisasi, serta memiliki jejaring lintas generasi—penting di tengah dominasi pemilih milenial dan Gen Z.
Struktur Berbasis Tanggung Jawab
Ke depan, PKP ingin membangun struktur dengan sense of belonging, bukan loyalitas buta.
“Bukan hormat berlebihan pada ketua, tapi tanggung jawab atas keputusan bersama,” kata Rully.
PKP menempatkan politik sebagai jalan etik.
“Kalau rakyat kuat, negara tenang. Kalau elite nikmat dan rakyat runtuh, konflik pasti datang.”
Munas PKP 2026, dengan demikian, bukan hanya agenda organisasi, tetapi pernyataan sikap ideologis: mengembalikan politik pada keadilan dan persatuan secara nyata.
(Beng Aryanto)
- Penulis: TCON
