Breaking News
Beranda » Terkini » CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC Rp1,6 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC Rp1,6 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sel, 13 Jan 2026

Bandung — Center for Budget Analisis (CBA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengusut pengadaan personal computer (PC) di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2024–2025 dengan total nilai mencapai Rp1,6 miliar.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menyebut anggaran pengadaan PC tersebut tergolong tidak wajar. Pada 2024, anggaran tercatat sebesar Rp573.404.000, sementara pada 2025 melonjak menjadi Rp1.027.194.300. Seluruh pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-Purchasing.

“Nilainya sangat besar dan patut dicurigai, apalagi BPK sudah menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung,” kata Jajang, Senin (12/1/2026).

Kecurigaan CBA diperkuat oleh minimnya transparansi dokumen pengadaan. Dalam dokumen resmi, pengadaan PC hanya dicantumkan sebagai “satu paket” tanpa rincian jumlah unit, spesifikasi, maupun harga satuan.

“Jumlah komputer tidak jelas, spesifikasinya tidak ada, harga per unit tidak dibuka. Ini menutup akses publik untuk mengetahui kewajaran anggaran,” tegasnya.

CBA meminta Kejati Jawa Barat menelusuri dugaan penyimpangan tersebut karena berpotensi merugikan keuangan daerah. Menurut Jajang, anggaran besar tanpa transparansi membuka ruang manipulasi dan penyalahgunaan.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Temuan BPK meliputi kelemahan administrasi, ketidakpatuhan terhadap prosedur, serta potensi penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.

BPK telah merekomendasikan perbaikan sistem pengendalian internal dan penertiban administrasi keuangan guna memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Indonesia Negara Maritim tapi Belum Punya Sonar

    Indonesia Negara Maritim tapi Belum Punya Sonar

    • calendar_month Sel, 29 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Indonesia negara maritim. Luas lautnya 70 persen dari total wilayah negara. Mencapai sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Mencakup perairan teritorial sekitar 3,1 juta km2 dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2,7 juta km. Sayangnya, dengan status negara maritim yang memiliki17.509 pulau dan garis pantai yang panjang, Indonesia belum mempunyai Sonar untuk menjaga kedaulatan negara. Sonar […]

  • Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut

    Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut

    • calendar_month Sen, 25 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Utang PLN Tembus Rp804 Triliun, CBA Minta Prabowo Evaluasi Dirut Darmawan PrasodjoJakarta — Sorotan terhadap kinerja PT PLN (Persero) kembali menguat setelah utang perusahaan listrik negara tersebut disebut terus mengalami kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan terjadinya pemadaman listrik berulang di sejumlah daerah, termasuk gangguan sistem kelistrikan di Sumatera yang belakangan […]

  • Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu? CBA: KPK Jangan Cuma Datang untuk Cuci Tangan

    Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu? CBA: KPK Jangan Cuma Datang untuk Cuci Tangan

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu? CBA: KPK Jangan Cuma Datang untuk Cuci Tangan Kedatangan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul ke Gedung Merah Putih KPK, Jumat pagi (8/5/2026) menjadi sorotan publik. Kunjungan tersebut disebut dalam rangka pencegahan dan kajian program di lingkungan Kementerian Sosial.   Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo mengatakan agenda pertemuan […]

  • Apa Susahnya Menkeu Purbaya Bertatap Muka dengan Andri?

    Apa Susahnya Menkeu Purbaya Bertatap Muka dengan Andri?

    • calendar_month Sab, 21 Feb 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Audit BPK dari bukti BPPN, Audit BPK nomor 34 Tahun 2006, dan dokumen Mahkamah Agung, menunjukkan Bank Centris maupun Andri Tedjadharma tidak menerima dana BLBI, namun tuduhan sebagai obligor tetap dilekatkan selama hampir tiga dekade. Jakarta – Andri kini berusia 70 tahun. Sejak 1998, ia hidup dengan satu label: penanggung utang negara dalam pusaran BLBI. […]

  • Wartawan Tiba-tiba Ramai Soal UU PUPN di MK, Ada Apa?

    Wartawan Tiba-tiba Ramai Soal UU PUPN di MK, Ada Apa?

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi  UU (PRP) 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diajukan Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional, Rabu (30/4) lalu. Uji materi soal PUPN itu menjadi perhatian media massa. Berikut sejumlah pemberitaan terkait hal itu. https://monitornusantara.com/kenapa-perpu-pupn-diuji-materi-ke-mk-oleh-bos-bank-centris-ini-sebabnya/ https://www.beritasenator.com/berita-motivasi/6415079640/andri-tedjadharma-gugat-perpu-pupn-ke-mk-kami-tidak-pernah-menerima-satu-rupiah-pun-dana-blb https://suara-pembaruan.com/pertama-dalam-sejarah-pemegang-saham-bank-ajukan-judicial-review-atas-pp-pupn-tahun-1960/ https://matranews.id/pertama-dalam-sejarah-pemegang-saham-bank-ajukan-judicial-review-atas-pp-pupn-tahun-1960/ https://reportasenews.com/dirjen-kekayaan-negara-rionald-silaban-dimintai-keterangan-pengadilan-mk-terkait-permohonan-uji-materi-andri-tedjadharma/ https://youtu.be/jexyWzXFE8A?si=PQT4KF96tJO34zhS https://reaksimedia.com/sidang-uji-materi-perpu-49-tahun-1960-hakim-mk-desak-penjelasan-lebih-dalam-dari-pemerintah/ https://indonews.id/artikel/343781/Permohonan-Uji-Materi-Perp-49-Hakim-MK-Tak-Puas-dengan-Keterangan-Kuasa-Presiden/ https://gatramedia.com/bos-bank-centris-internasional-andri-tedjadharma-kami-bukanlah-obligor-blbi-obligor-pkps/

  • “Bukan Bela Rakyat, DPR Malah Menolak Gugatan: Pengkhianatan Konstitusional di Sidang MK”

    “Bukan Bela Rakyat, DPR Malah Menolak Gugatan: Pengkhianatan Konstitusional di Sidang MK”

    • calendar_month Kam, 19 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

      Dalam sidang uji materi Perpu No. 49 Tahun 1960 tentang PUPN, yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (17/6) kemarin, Hinca Panjaitan justru meminta hakim MK untuk menolak permohonan pemohon—yang sejatinya adalah warga negara biasa (rakyat) yang sedang memperjuangkan haknya di hadapan konstitusi. Sikap itu menimbulkan pertanyaan fundamental: mewakili siapa sebenarnya Hinca berbicara? Bila ia […]

expand_less