Breaking News
Beranda » Terkini » Andri Tedjadharma Gugat KPKNL di PN Cibinong

Andri Tedjadharma Gugat KPKNL di PN Cibinong

  • account_circle TCON
  • calendar_month Kam, 6 Agu 2026

Perjuangan Keadilan di Usia Senja: Andri Tedjadharma Gugat KPKNL dan PUPN di PN Cibinong, Pihak Tergugat Mangkir di Sidang Perdana

CIBINONG — Perjuangan mencari keadilan di usia senja harus dijalani Andri Tedjadharma. Di usia 70 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang terus menurun, pemegang saham PT Bank Centris Internasional (BCI) itu masih harus berhadapan dengan proses hukum untuk mempertahankan rumah pribadinya di kawasan Megamendung, Puncak, Bogor.

Rumah tersebut sebelumnya disita oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I atas perintah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Penyitaan dilakukan dengan alasan Andri merupakan penanggung utang negara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Andri membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan dirinya maupun Bank Centris Internasional tidak pernah menerima dana BLBI, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai obligor ataupun penanggung utang negara.

Tergugat Mangkir

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Andri mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong pada Rabu (5/8/2026). Sidang perdana beragenda memeriksa kehadiran para pihak sebelum memasuki proses mediasi.

Namun, sidang hanya dihadiri Andri bersama tim kuasa hukumnya. Para tergugat, yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, PUPN, dan KPKNL Jakarta I, tidak hadir tanpa penjelasan kepada majelis hakim.

Akibat ketidakhadiran tersebut, persidangan ditunda dan akan dijadwalkan kembali sesuai ketentuan hukum acara.

Kuasa Hukum: Tidak Menghormati Pengadilan

Kuasa hukum Andri, Edi Winarto, S.H., M.H., C.L.A., menyayangkan sikap para tergugat yang tidak memenuhi panggilan pengadilan.

«”Ketidakhadiran mereka di sidang gugatan perbuatan melawan hukum ini menjadi bukti nyata mereka tidak menghormati lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat,” ujar Edi dalam keterangannya.

Menurut Edi, apabila penyitaan yang dilakukan KPKNL dan PUPN memang telah sesuai prosedur hukum (due process of law), para pejabat negara tersebut seharusnya hadir untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka di depan majelis hakim.

“Orang yang bekerja dengan jujur dan benar tidak akan pernah takut menghadapi proses hukum. Justru pengadilan adalah tempat untuk membuktikan apakah tindakan penyitaan terhadap Pak Andri memiliki dasar hukum atau tidak,” tegasnya.”

Sengketa BLBI yang Tak Pernah Usai

Perkara ini berakar dari sengketa panjang yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.

Andri menegaskan Bank Centris Internasional tidak pernah menerima pencairan dana BLBI ke rekening resminya bernomor 523.551.0016.

Menurutnya, hubungan hukum antara BCI dan Bank Indonesia hanya tertuang dalam Akta Nomor 46 dan Akta Nomor 47 tertanggal 9 Januari 1998, yang mengatur transaksi jual beli promes nasabah dengan jaminan tanah seluas sekitar 452 hektare serta gadai saham pemegang saham.

Dalam perjanjian tersebut, kata Andri, tidak pernah lahir hubungan utang-piutang sebagaimana kemudian dituduhkan.

“Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma bukan pengutang karena Bank Centris Internasional tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari Bank Indonesia, apalagi dana BLBI,” ujar Andri.

Ia mengaku memiliki bukti bahwa dana sekitar Rp490,79 miliar justru dikreditkan ke rekening lain bernomor 523.551.000, yang menurutnya bukan rekening resmi BCI.

Temuan tersebut, lanjut Andri, juga pernah menjadi bagian dari dokumen audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan yang pernah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Persoalkan Akta Cessie

Persoalan semakin rumit setelah terbit Akta Nomor 39 tanggal 22 Februari 1999 yang memuat penyerahan (cessie) dari Bank Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Menurut Andri, nilai tagihan sebesar Rp629,624 miliar yang tercantum dalam akta tersebut berasal dari rekening yang bukan milik Bank Centris Internasional. Selain itu, akta tersebut juga disebut tidak memasukkan jaminan tanah seluas 452 hektare sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 46.

Karena itu, Andri berpendapat dasar tagihan yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Keuangan, PUPN, hingga KPKNL menjadi tidak memiliki landasan hukum yang benar.

Enam Putusan Pengadilan

Andri juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan dirinya sebagai penanggung utang negara ataupun obligor BLBI.

Ia menyebut, dalam sejumlah proses peradilan yang pernah berlangsung, termasuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak pernah ada putusan yang menyatakan Bank Centris Internasional menerima dana BLBI ataupun menetapkan Andri sebagai penanggung utang negara.

Selain itu, menurutnya, dirinya maupun Bank Centris Internasional tidak pernah menandatangani dokumen Acknowledgment of Debt (AP), MRNIA, MSAA, maupun memberikan personal guarantee kepada pemerintah.

Usulkan Penyelesaian

Dalam berbagai kesempatan, Andri mengaku tidak hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, tetapi juga menawarkan solusi penyelesaian sengketa.

Ia mengusulkan agar pemerintah menarik kembali tagihan sebesar Rp629,624 miliar kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam klausul Pasal 4 ayat (3) Akta Nomor 39, kemudian mengembalikan promes nasabah Bank Centris Internasional senilai Rp492,216 miliar kepada Bank Indonesia agar penyelesaian dilakukan sesuai Akta Nomor 46 dan Akta Nomor 47

Menurut Andri, langkah tersebut akan mengakhiri sengketa antara BPPN/Kementerian Keuangan dengan Bank Centris Internasional, sekaligus mengembalikan hubungan hukum antara Bank Indonesia dan BCI sesuai perjanjian awal.

Menanti Jawaban di Pengadilan

Melalui gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, Andri berharap memperoleh kepastian hukum atas penyitaan rumah pribadinya serta membuktikan bahwa dirinya bukan obligor BLBI maupun penanggung utang negara.

Bagi Andri, perkara ini bukan sekadar sengketa aset, melainkan perjuangan memulihkan nama baik dan memperoleh keadilan setelah lebih dari dua puluh tahun menghadapi persoalan yang menurutnya berawal dari kekeliruan dasar hukum penetapan status Bank Centris Internasional.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menata Ulang MBG: Selamat Datang Kantin Sekolah

    Menata Ulang MBG: Selamat Datang Kantin Sekolah

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Menata Ulang MBG: Selamat Datang Kantin Sekolah Djohermansyah Djohan Guru Besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014, dan Pj. Gubernur Riau 2013-2014   Program Makan Bergizi Gratis digadang sebagai solusi stunting dan gizi buruk. Tapi di lapangan, yang banyak terdengar justru kritik: menu monoton, distribusi telat, anggaran membengkak, dan pemda yang mengurus anak sekolah tak […]

  • Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

    Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Mempawah — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pemenuhan hak sipil dan kewarganegaraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui Program Isbat Nikah, penerbitan Buku Nikah, Kartu Keluarga, serta Kartu Identitas Anak (KIA). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah, Rabu (4/2/2026). Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden […]

  • SBN Bisa Cair 50 Persen! BI Terancam Dirush Bank-Bank Nasional

    SBN Bisa Cair 50 Persen! BI Terancam Dirush Bank-Bank Nasional

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Ancaman krisis baru mengintai pemerintahan Prabowo-Gibran. Praktik bank dalam bank di Bank Indonesia yang dulu terbongkar lewat audit BPK pada penyaluran BLBI, kini kembali disorot karena berpotensi mengguncang kepercayaan perbankan nasional. Jika dibiarkan, efeknya bisa fatal: surat berharga negara (SBN) senilai Rp5.000 triliun—setara 50% dari total utang Indonesia—terancam dicairkan oleh bank-bank nasional. Andri […]

  • Investigasi: Pemerintah Dimenangkan dengan Putusan Palsu

    Investigasi: Pemerintah Dimenangkan dengan Putusan Palsu

    • calendar_month Jum, 3 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Ini skandal kasasi palsu.  Ini ujian nyata Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  Ada sesuatu yang membuat publik emosi dalam kasus Bank Centris Internasional. Bukan sekadar ganjil—melainkan berbahaya. Karena untuk pertama kalinya, publik dihadapkan situasi paling ekstrem dalam sistem hukum: Seseorang dikalahkan di pengadilan bukan oleh fakta, bukan oleh hukum—tetapi oleh putusan yang sesungguhnya tidak pernah ada. […]

  • Reflection Manifest: Ketika Patung Menjadi Cermin Budaya Kontemporer

    Reflection Manifest: Ketika Patung Menjadi Cermin Budaya Kontemporer

    • calendar_month Ming, 12 Jul 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Reflection Manifest: Ketika Patung Menjadi Cermin Budaya Kontemporer Jakarta — Di tengah derasnya arus budaya visual modern yang dipenuhi citra digital dan kecepatan informasi, seni patung justru kembali menawarkan pengalaman yang hening sekaligus reflektif. Melalui pameran kelompok bertajuk “Reflection Manifest”, SAL Project menghadirkan tujuh seniman lintas generasi yang mengeksplorasi medium tiga dimensi sebagai ruang dialog […]

  • CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC Rp1,6 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

    CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC Rp1,6 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Bandung — Center for Budget Analisis (CBA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengusut pengadaan personal computer (PC) di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2024–2025 dengan total nilai mencapai Rp1,6 miliar. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menyebut anggaran pengadaan PC tersebut tergolong tidak wajar. Pada 2024, anggaran tercatat sebesar Rp573.404.000, sementara pada 2025 melonjak menjadi […]

expand_less