Andri Tedjadharma Gugat KPKNL di PN Cibinong
- account_circle TCON
- calendar_month Kam, 6 Agu 2026

Perjuangan Keadilan di Usia Senja: Andri Tedjadharma Gugat KPKNL dan PUPN di PN Cibinong, Pihak Tergugat Mangkir di Sidang Perdana
CIBINONG — Perjuangan mencari keadilan di usia senja harus dijalani Andri Tedjadharma. Di usia 70 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang terus menurun, pemegang saham PT Bank Centris Internasional (BCI) itu masih harus berhadapan dengan proses hukum untuk mempertahankan rumah pribadinya di kawasan Megamendung, Puncak, Bogor.
Rumah tersebut sebelumnya disita oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I atas perintah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Penyitaan dilakukan dengan alasan Andri merupakan penanggung utang negara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Andri membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan dirinya maupun Bank Centris Internasional tidak pernah menerima dana BLBI, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai obligor ataupun penanggung utang negara.
Tergugat Mangkir
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Andri mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong pada Rabu (5/8/2026). Sidang perdana beragenda memeriksa kehadiran para pihak sebelum memasuki proses mediasi.
Namun, sidang hanya dihadiri Andri bersama tim kuasa hukumnya. Para tergugat, yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, PUPN, dan KPKNL Jakarta I, tidak hadir tanpa penjelasan kepada majelis hakim.
Akibat ketidakhadiran tersebut, persidangan ditunda dan akan dijadwalkan kembali sesuai ketentuan hukum acara.
Kuasa Hukum: Tidak Menghormati Pengadilan
Kuasa hukum Andri, Edi Winarto, S.H., M.H., C.L.A., menyayangkan sikap para tergugat yang tidak memenuhi panggilan pengadilan.
«”Ketidakhadiran mereka di sidang gugatan perbuatan melawan hukum ini menjadi bukti nyata mereka tidak menghormati lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat,” ujar Edi dalam keterangannya.
Menurut Edi, apabila penyitaan yang dilakukan KPKNL dan PUPN memang telah sesuai prosedur hukum (due process of law), para pejabat negara tersebut seharusnya hadir untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka di depan majelis hakim.
“Orang yang bekerja dengan jujur dan benar tidak akan pernah takut menghadapi proses hukum. Justru pengadilan adalah tempat untuk membuktikan apakah tindakan penyitaan terhadap Pak Andri memiliki dasar hukum atau tidak,” tegasnya.”
Sengketa BLBI yang Tak Pernah Usai
Perkara ini berakar dari sengketa panjang yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Andri menegaskan Bank Centris Internasional tidak pernah menerima pencairan dana BLBI ke rekening resminya bernomor 523.551.0016.
Menurutnya, hubungan hukum antara BCI dan Bank Indonesia hanya tertuang dalam Akta Nomor 46 dan Akta Nomor 47 tertanggal 9 Januari 1998, yang mengatur transaksi jual beli promes nasabah dengan jaminan tanah seluas sekitar 452 hektare serta gadai saham pemegang saham.
Dalam perjanjian tersebut, kata Andri, tidak pernah lahir hubungan utang-piutang sebagaimana kemudian dituduhkan.
“Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma bukan pengutang karena Bank Centris Internasional tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari Bank Indonesia, apalagi dana BLBI,” ujar Andri.
Ia mengaku memiliki bukti bahwa dana sekitar Rp490,79 miliar justru dikreditkan ke rekening lain bernomor 523.551.000, yang menurutnya bukan rekening resmi BCI.
Temuan tersebut, lanjut Andri, juga pernah menjadi bagian dari dokumen audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan yang pernah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Persoalkan Akta Cessie
Persoalan semakin rumit setelah terbit Akta Nomor 39 tanggal 22 Februari 1999 yang memuat penyerahan (cessie) dari Bank Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Menurut Andri, nilai tagihan sebesar Rp629,624 miliar yang tercantum dalam akta tersebut berasal dari rekening yang bukan milik Bank Centris Internasional. Selain itu, akta tersebut juga disebut tidak memasukkan jaminan tanah seluas 452 hektare sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 46.
Karena itu, Andri berpendapat dasar tagihan yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Keuangan, PUPN, hingga KPKNL menjadi tidak memiliki landasan hukum yang benar.
Enam Putusan Pengadilan
Andri juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan dirinya sebagai penanggung utang negara ataupun obligor BLBI.
Ia menyebut, dalam sejumlah proses peradilan yang pernah berlangsung, termasuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak pernah ada putusan yang menyatakan Bank Centris Internasional menerima dana BLBI ataupun menetapkan Andri sebagai penanggung utang negara.
Selain itu, menurutnya, dirinya maupun Bank Centris Internasional tidak pernah menandatangani dokumen Acknowledgment of Debt (AP), MRNIA, MSAA, maupun memberikan personal guarantee kepada pemerintah.
Usulkan Penyelesaian
Dalam berbagai kesempatan, Andri mengaku tidak hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, tetapi juga menawarkan solusi penyelesaian sengketa.
Ia mengusulkan agar pemerintah menarik kembali tagihan sebesar Rp629,624 miliar kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam klausul Pasal 4 ayat (3) Akta Nomor 39, kemudian mengembalikan promes nasabah Bank Centris Internasional senilai Rp492,216 miliar kepada Bank Indonesia agar penyelesaian dilakukan sesuai Akta Nomor 46 dan Akta Nomor 47
Menurut Andri, langkah tersebut akan mengakhiri sengketa antara BPPN/Kementerian Keuangan dengan Bank Centris Internasional, sekaligus mengembalikan hubungan hukum antara Bank Indonesia dan BCI sesuai perjanjian awal.
Menanti Jawaban di Pengadilan
Melalui gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, Andri berharap memperoleh kepastian hukum atas penyitaan rumah pribadinya serta membuktikan bahwa dirinya bukan obligor BLBI maupun penanggung utang negara.
Bagi Andri, perkara ini bukan sekadar sengketa aset, melainkan perjuangan memulihkan nama baik dan memperoleh keadilan setelah lebih dari dua puluh tahun menghadapi persoalan yang menurutnya berawal dari kekeliruan dasar hukum penetapan status Bank Centris Internasional.
- Penulis: TCON
