Breaking News
Beranda » Terkini » CBA Soroti Anggaran Jakarta Smart City: Kejaksaan Agung Diminta Selidiki Dugaan Mark Up

CBA Soroti Anggaran Jakarta Smart City: Kejaksaan Agung Diminta Selidiki Dugaan Mark Up

  • account_circle TCON
  • calendar_month Rab, 18 Feb 2026

Jakarta — Program Jakarta Smart City yang digagas sejak 2014 sebagai pijakan menuju kota berbasis teknologi kembali menjadi sorotan. Di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, proyek ini semula dipromosikan sebagai wajah baru pelayanan publik—cepat, transparan, dan terintegrasi secara digital.

Untuk menopangnya, Pemprov membentuk Unit Pengelola Jakarta Smart City yang berkantor di Balai Kota. Unit ini menjadi simbol komitmen transformasi digital ibu kota. Namun, di balik jargon “kota cerdas”, muncul pertanyaan serius terkait tata kelola anggarannya.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai sejumlah pos belanja di Unit Pengelola Jakarta Smart City menunjukkan kejanggalan yang mengarah pada dugaan kemahalan harga (mark up).

Pada 2025, anggaran sewa layanan komputasi awan tercatat Rp5,8 miliar. Setahun kemudian, pada 2026, nilainya meningkat menjadi Rp7,4 miliar—lonjakan Rp1,6 miliar tanpa penjelasan rinci kepada publik.

Pengadaan sewa bandwidth CCTV tahun 2026 juga disorot. Anggaran tercatat Rp5,3 miliar dan dinilai lebih mahal sekitar Rp1,2 miliar dibandingkan nilai pengadaan sebelumnya yang mencapai Rp6,5 miliar.

Selain itu, sewa bandwidth sensor dan CCTV untuk pengendalian banjir pada 2026 mencapai Rp12,1 miliar—sekitar Rp2,3 miliar lebih tinggi dibanding angka sebelumnya sekitar Rp9,7 miliar. Padahal, proyek ini berkaitan langsung dengan pengendalian banjir, persoalan klasik yang setiap tahun membebani warga Jakarta.

“Jika anggarannya saja sudah membengkak tanpa alasan jelas, bagaimana publik bisa berharap teknologi ini benar-benar bekerja efektif mengatasi banjir?” ujar Uchok, Rabu (18/2/2026).

Atas temuan tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Agung turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan ada atau tidaknya rekayasa harga dalam proyek-proyek tersebut.

Menurut Uchok, konsep kota cerdas seharusnya menghadirkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, bukan justru memunculkan kecurigaan publik. Jika pengelolaan anggaran tak dijelaskan secara terbuka, maka gagasan “smart city” berisiko berubah menjadi paradoks—teknologi yang canggih di permukaan, tetapi rapuh dalam integritas.

“Penyelidikan yang serius penting agar mimpi Jakarta sebagai kota cerdas tidak berubah menjadi beban baru bagi warga,” tegasnya.

Foto: PPID Jakarta

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Danantara dan Bank Emas: Mimpi Kebangkitan Nusantara di Era Jokowi-Prabowo

    Danantara dan Bank Emas: Mimpi Kebangkitan Nusantara di Era Jokowi-Prabowo

    • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Sudah terlalu lama bangsa ini berjalan di jalur ekonomi yang dirancang bukan untuk kepentingan rakyatnya, tetapi untuk kepentingan segelintir elite—baik di dalam maupun luar negeri. Sistem keuangan dan perbankan yang kita jalani hari ini sebagian besar dibangun di atas utang, bunga, dan permainan angka. Padahal, semua kita tahu: sistem ini sering kali menjauhkan bangsa dari […]

  • Bukan Obligor BLBI, Penagihan dan Penyitaan Harta Andri Tedjadharma Kekeliruan Fatal: Menkeu Purbaya Diminta Segera Koreksi

    Bukan Obligor BLBI, Penagihan dan Penyitaan Harta Andri Tedjadharma Kekeliruan Fatal: Menkeu Purbaya Diminta Segera Koreksi

    • calendar_month Rab, 21 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Jakarta – Penagihan dan penyitaan aset yang dilakukan Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terhadap Andri Tedjadharma dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sah. Bank Centris Internasional secara hukum melalui putusan pengadilan tidak pernah menerima dana BLBI. Bahkan satu rupiah pun. Bank Centris bukan obligor BLBI, sehingga secara hukum pula tidak pernah lahir […]

  • Sambut Walikota Baru, Kasudin KLH Siap Bergerak Cepat

    Sambut Walikota Baru, Kasudin KLH Siap Bergerak Cepat

    • calendar_month Kam, 8 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta Selatan, 8 Mei 2025 –  Kepala Suku Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Mohammad Amin, S.Si., M.M., menyampaikan ucapan selamat kepada M Anwar yang resmi menjabat sebagai Walikota Administrasi Jakarta Selatan. “Selamat kepada Bapak M Anwar atas amanah baru sebagai Walikota Jakarta Selatan. Semoga kepemimpinan beliau membawa semangat baru dalam pelayanan publik, khususnya di […]

  • Supertanker MT Arman 114 Dilelang Kejaksaan

    Supertanker MT Arman 114 Dilelang Kejaksaan

    • calendar_month Sen, 24 Nov 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Supertanker berbendera Iran, MT Arman 114, yang tengah mengangkut minyak mentah menuju Tiongkok pada Oktober 2023, ditangkap oleh kapal patroli Bakamla RI KN Pulau Marore 322 di perairan Laut Natuna Utara. Kapal tersebut diduga melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia. Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur […]

  • Proyek Rp372,8 Miliar Diduga Bermasalah, CBA Minta Kejagung Periksa Kepala BIG

    Proyek Rp372,8 Miliar Diduga Bermasalah, CBA Minta Kejagung Periksa Kepala BIG

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung untuk segera membuka penyelidikan terhadap tiga proyek data geospasial dasar dan peta rupabumi Indonesia (RBI) di Sulawesi yang diumumkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Januari 2024. Total anggaran proyek tersebut mencapai Rp372,8 miliar. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa dari tiga proyek […]

  • Thomas Djiwandono dan Taruhan Pengawasan Melekat di Bank Indonesia

    Thomas Djiwandono dan Taruhan Pengawasan Melekat di Bank Indonesia

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan melekat di Bank Indonesia. Pengawasan perbankan bekerja dalam hitungan detik, sementara koreksi kerap datang terlambat. Di tengah kondisi itu, pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dinilai menjadi taruhan penting untuk memperkuat pengawasan melekat di tubuh bank sentral. Pandangan tersebut disampaikan Andri […]

expand_less