Breaking News
Beranda » Terkini » Pegawai P3K Terancam PHK Akibat Inkonsistensi Kebijakan Pusat

Pegawai P3K Terancam PHK Akibat Inkonsistensi Kebijakan Pusat

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sen, 30 Mar 2026

Profesor Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN soroti inkonsistensi kebijakan pusat. Pegawai pemerintah dengan perjanjian terancam PHK.

Jakarta, 29 Maret 2026 — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mulai mencuat di sejumlah daerah, seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat, seiring penerapan kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan, menilai kondisi tersebut merupakan dampak dari ketidaksinkronan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, kebijakan pembatasan belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan anggaran daerah. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut dinilai tidak diiringi dukungan fiskal yang memadai dari pemerintah pusat.

“Daerah diberi waktu transisi sejak 2022 hingga 2027, tetapi di saat yang sama terjadi pemotongan transfer ke daerah sejak 2025 hingga 2026. Ini merusak perencanaan fiskal daerah,” ujar Djohermansyah di Jakarta, Minggu (29/3).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat daerah dengan kapasitas fiskal rendah menghadapi dilema antara mempertahankan pegawai atau menjaga stabilitas anggaran. Dalam situasi ini, P3K menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.

P3K sendiri merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dihadirkan untuk menggantikan tenaga honorer. Namun, Djohermansyah menilai terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan rekrutmen dan dukungan pembiayaan.

“Awalnya ada janji dukungan dari APBN, tetapi realitasnya beban gaji ditanggung oleh APBD di tengah penurunan transfer pusat,” katanya.

Ia menilai kondisi ini berpotensi berdampak luas terhadap pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, jika terjadi pengurangan tenaga secara signifikan.

Selain itu, Djohermansyah juga mengkritik prioritas belanja pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia menilai dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah seharusnya memprioritaskan belanja untuk gaji pegawai dan pelayanan publik.

“Dalam situasi sulit, prioritas utama adalah gaji pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Program lain bisa ditunda atau disesuaikan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti aspek keadilan, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan baru diangkat menjadi P3K namun kini terancam kehilangan pekerjaan.

Sebagai solusi, Djohermansyah mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan transfer ke daerah agar lebih proporsional, terutama bagi daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Ia juga mengusulkan penyesuaian terhadap belanja pusat yang dinilai tidak mendesak.

Menurutnya, tanpa langkah korektif, kondisi ini berpotensi memicu peningkatan pengangguran, penurunan kualitas layanan publik, serta memperlebar ketimpangan antar daerah.

“Jika tidak segera diperbaiki, ini bisa berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas,” kata Djohermansyah. (Beng Aryanto)

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • AKHKI dan HKTDC Gelar Seminar Nasional Bahas RUU Hak Cipta dan Tata Kelola Royalti Musik Digital

    AKHKI dan HKTDC Gelar Seminar Nasional Bahas RUU Hak Cipta dan Tata Kelola Royalti Musik Digital

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 15 Oktober 2025 – Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) bekerja sama dengan Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Menyambut RUU Hak Cipta: Peluang, Tantangan, dan Perlindungan Hak Cipta dalam Musik” di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual […]

  • Peringatan Andri Tedjadharma: “Jangan Beli Aset Saya, KPKNL Lelang Barang Bodong!”

    Peringatan Andri Tedjadharma: “Jangan Beli Aset Saya, KPKNL Lelang Barang Bodong!”

    • calendar_month Sel, 31 Mar 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Andri Tedjadharma melemparkan peringatan ke masyarakat untuk tidak membeli aset miliknya yang dilelang KPKNL. Jakarta – Pemilik Bank Centris Internasional (BCI), Andri Tedjadharma, dengan tegas memperingatkan publik agar tidak membeli aset pribadinya yang diklaim disita oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cq KPKNL Jakarta 1. Menurutnya, penyitaan itu ilegal dan tak ubahnya perampokan berseragam. “Sertifikat […]

  • Real Gram Kenalkan Applozin Skin Up Jelly, Produk Kesehatan Premium untuk Menjaga Kulit dari Dalam

    Real Gram Kenalkan Applozin Skin Up Jelly, Produk Kesehatan Premium untuk Menjaga Kulit dari Dalam

    • calendar_month Jum, 1 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Real Gram perusahaan Korea Selatan memperenalkan  Applozin Skin Up Jelly. Sebuah produk kesehatan premium untuk menjaga kulit dari dalam. JAKARTA — Brand kesehatan premium asal Korea, Real Gram, resmi memperkenalkan produk perdananya di Indonesia, Metaderma Applozin Skin Up Jelly, produk kesehatan berbasis sains yang dirancang untuk membantu menjaga kelembapan, elastisitas, dan kesehatan kulit dari dalam. […]

  • CBA Bongkar ‘Lahan Duit’ di MPR: Sertifikat dan Trofi Diduga Jadi Bancakan

    CBA Bongkar ‘Lahan Duit’ di MPR: Sertifikat dan Trofi Diduga Jadi Bancakan

    • calendar_month Ming, 24 Mei 2026
    • account_circle Ical
    • 0Komentar

    CBA Bongkar ‘Lahan Duit’ di MPR: Sertifikat dan Trofi Diduga Jadi Bancakan Jakarta – Center For Budget Analisis (CBA) menyoroti besarnya anggaran kegiatan seremonial di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mulai dari proyek Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar hingga pengadaan piala juara dan pencetakan sertifikat pada tahun anggaran 2026. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai […]

  • Presiden Prabowo Diminta Ganti Kapolri: Demi Reputasi dan Regenerasi Polri

    Presiden Prabowo Diminta Ganti Kapolri: Demi Reputasi dan Regenerasi Polri

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

      Jakarta, 1 Agustus 2025 — Desakan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencuat ke permukaan. Dua organisasi masyarakat sipil—Center for Budget Analysis (CBA) dan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI)—menyuarakan keprihatinan mereka atas stagnasi di tubuh Polri dan menuntut langkah tegas demi regenerasi serta […]

  • Gegara Ulah Dirjen, Prinsip Negara Hukum Rusak

    Gegara Ulah Dirjen, Prinsip Negara Hukum Rusak

    • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh kekuasaan. Ia tidak lahir dari meja seorang Dirjen.Tidak diputus lewat surat administratif. Dan tidak bisa direkayasa oleh opini yang diulang-ulang sampai terdengar benar. Satu-satunya lembaga yang berhak menyatakan seseorang atau sebuah entitas bersalah atau tidak bersalah hanyalah pengadilan. Titik. Namun justru prinsip paling dasar ini yang dilanggar terang-terangan […]

expand_less