Breaking News
Beranda » Terkini » Praktisi Hukum Pers, Turnya SH MH: Pemberitaan Temuan 996 Senjata Jangan Digiring ke Spekulasi

Praktisi Hukum Pers, Turnya SH MH: Pemberitaan Temuan 996 Senjata Jangan Digiring ke Spekulasi

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sel, 11 Agu 2026

Praktisi Hukum Pers Minta Pemberitaan Temuan 996 Senjata Jangan Digiring ke Spekulasi

JAKARTA — Praktisi hukum Turnya, S.H., M.H., meminta pemberitaan mengenai temuan 996 pucuk senjata di sebuah sekolah swasta di bilangan Pondok Pinang, Jakarta Selatan diluruskan dan tidak digiring ke spekulasi lain, termasuk mengaitkannya dengan dugaan narkoba maupun isu kerusuhan Agustus.

Menurut Turnya, pemberitaan mengenai suatu perkara harus tetap mengedepankan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah. Terlebih, informasi mengenai jenis barang yang ditemukan telah dijelaskan oleh kepolisian.

“Media memang mempunyai hak dan kewajiban untuk memberitakan. Tetapi fakta harus disampaikan secara utuh. Jangan sampai pemberitaan membentuk persepsi yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan aparat,” ujar Turnya, Senin (10/8/2026).

Dosen pengajar ilmu hukum Universitas Pamulang ini juga menyoroti pemberitaan yang mengaitkan mantan Ketua Yayasan, IWD, dengan temuan tersebut. Ia mengatakan informasi mengenai status dan akses seseorang ke lokasi pada saat barang ditemukan perlu diverifikasi sebelum dikaitkan dengan suatu peristiwa hukum.

“Apabila benar yang bersangkutan sudah tidak memiliki akses ke lingkungan sekolah selama kurang lebih tiga bulan sebelum penemuan, fakta ini sangat penting untuk diverifikasi dan disampaikan kepada publik. Jangan sampai seseorang langsung diasosiasikan dengan suatu barang atau peristiwa hanya karena jabatan atau kedudukannya di yayasan,” katanya.

Menurut Turnya, temuan senjata juga tidak boleh serta-merta dikaitkan dengan dugaan narkotika atau kerusuhan Agustus tanpa bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum.

“Jangan sampai judul atau konstruksi pemberitaan membentuk persepsi seolah-olah seseorang terlibat narkoba, kepemilikan senjata api, bahkan dikaitkan dengan akan adanya  kerusuhan, sementara hubungan antara orang tersebut dengan seluruh peristiwa itu belum dibuktikan secara hukum,” tegasnya.

Ia meminta penyelidikan difokuskan pada fakta mengenai siapa yang memiliki atau menguasai barang tersebut, asal-usulnya, bagaimana barang itu berada di lokasi, status perizinannya, serta apakah terdapat hubungan dengan tindak pidana tertentu.

Berdampak pada Anak Didik

Lebih jauh, mantan wartawan nasional ini, menilai polemik tersebut tidak hanya menyangkut nama baik pengurus yayasan. Pemberitaan yang tidak akurat juga dapat berdampak terhadap anak didik, orang tua atau wali murid, tenaga pendidik, dan keberlangsungan proses pendidikan.

“Sekolah merupakan ruang pendidikan. Anak-anak jangan sampai menjadi korban dari konflik orang dewasa maupun pemberitaan yang terlalu jauh dari fakta yang sudah terverifikasi,” ujarnya.

Karena itu, ia menyarankan pihak sekolah dan yayasan memberikan klarifikasi resmi secara tertulis dan satu pintu, terutama mengenai kronologi, status kepengurusan, akses masing-masing pihak pada saat kejadian, serta fakta yang telah dikonfirmasi aparat penegak hukum.

Hak Jawab

Turnya mengatakan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kalau terdapat berita yang keliru, jangan langsung membangun perang opini. Dokumentasikan seluruh pemberitaan, petakan bagian mana yang dianggap tidak benar, kemudian sampaikan hak jawab secara resmi kepada masing-masing perusahaan pers,” katanya.

Apabila sengketa berkaitan dengan produk jurnalistik perusahaan pers, menurut Turnya, mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers juga dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Polisi Sudah Jelaskan Jenis Barang

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan terhadap barang yang ditemukan.

Budi mengatakan dari 996 pucuk yang ditemukan, 995 merupakan senapan angin dan satu pucuk merupakan senjata api jenis Franchi SPAS-15 kaliber 12 GA.

“Yang paling utama, kami meluruskan kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa temuan barang berupa senjata itu adalah senjata angin, hanya satu pucuk senjata api,” kata Budi, Jumat (7/8/2026), kepada wartawan.

Turnya menilai penjelasan resmi kepolisian tersebut penting menjadi rujukan dalam pemberitaan agar publik tidak memperoleh gambaran yang keliru mengenai temuan tersebut.

“Apa yang harus dicari adalah kebenaran. Siapa yang memiliki dan menguasai barang tersebut, bagaimana barang itu berada di lokasi, apakah legal atau ilegal, dan apakah benar terdapat hubungan dengan tindak pidana tertentu. Setelah itu biarkan hukum yang menentukan,” katanya.

Ia juga meminta kepolisian terus memberikan informasi yang terukur mengenai perkembangan penyelidikan tanpa membuka materi yang bersifat rahasia.

“Proses hukum harus berbicara melalui alat bukti, bukan melalui asumsi dan penghakiman di media sosial,” pungkasnya.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Guru Besar IPDN Ingatkan Pemerintah Jangan Salah Arah

    Guru Besar IPDN Ingatkan Pemerintah Jangan Salah Arah

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Evaluasi dana desa diperlukan. Tapi, jangan keliru.  Jakarta – Evaluasi pemanfaatan Dana Desa kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dalam satu dekade terakhir dana tersebut belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Pernyataan itu memicu diskusi publik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan dorongan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes […]

  • CBA Soroti Anggaran Jakarta Smart City: Kejaksaan Agung Diminta Selidiki Dugaan Mark Up

    CBA Soroti Anggaran Jakarta Smart City: Kejaksaan Agung Diminta Selidiki Dugaan Mark Up

    • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Program Jakarta Smart City yang digagas sejak 2014 sebagai pijakan menuju kota berbasis teknologi kembali menjadi sorotan. Di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, proyek ini semula dipromosikan sebagai wajah baru pelayanan publik—cepat, transparan, dan terintegrasi secara digital. Untuk menopangnya, Pemprov membentuk Unit Pengelola Jakarta Smart City yang berkantor di Balai Kota. Unit […]

  • PT Pelita Air Rugi USD 20 Juta, Direksi Tetap Terima Tantiem

    PT Pelita Air Rugi USD 20 Juta, Direksi Tetap Terima Tantiem

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — PT Pelita Air Service (PAS), anak usaha PT Pertamina (Persero), mencatat kerugian sebesar USD 20,1 juta pada tahun buku 2023, namun jajaran direksi perusahaan penerbangan milik negara tersebut tetap menerima tantiem dan remunerasi. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, kerugian PT PAS pada 2023 mencapai USD 20.107.160, sementara laba […]

  • CBA Minta Kejagung Selidiki Pemborosan Rp338,4 Miliar ATS Oracle di Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu

    CBA Minta Kejagung Selidiki Pemborosan Rp338,4 Miliar ATS Oracle di Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Jakarta – Center for Budget Analisis (CBA) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera membuka penyelidikan terkait pengadaan Perpanjangan (Renewal) Annual Technical Support (ATS) Software License Oracle untuk Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai pengadaan ATS Oracle yang dilakukan secara berulang selama delapan […]

  • Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu? CBA: KPK Jangan Cuma Datang untuk Cuci Tangan

    Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu? CBA: KPK Jangan Cuma Datang untuk Cuci Tangan

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu? CBA: KPK Jangan Cuma Datang untuk Cuci Tangan Kedatangan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul ke Gedung Merah Putih KPK, Jumat pagi (8/5/2026) menjadi sorotan publik. Kunjungan tersebut disebut dalam rangka pencegahan dan kajian program di lingkungan Kementerian Sosial.   Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo mengatakan agenda pertemuan […]

  • Bank Centris Bukan Obligor BLBI, Kuasa Hukum: Kemenkeu Salah Tagih dan Gunakan Putusan MA Bodong Sita Aset Pribadi

    Bank Centris Bukan Obligor BLBI, Kuasa Hukum: Kemenkeu Salah Tagih dan Gunakan Putusan MA Bodong Sita Aset Pribadi

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Japaris Sihombing SH, Kuasa hukum Andri Tedjadharma, menyatakan negara telah melakukan perampasan aset secara ilegal terhadap Bank Centris dan pemegang sahamnya, Andri Tedjadharma. “Penagihan, penyitaan, hingga pelelangan yang dilakukan DJKN, PUPN, dan KPKNL sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan salah sasaran,” kata Japaris kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/1), menanggapi surat Kepala […]

expand_less