Breaking News
Beranda » Terkini » PUKAT-DESA Desak KPK Bongkar Korupsi Dana Desa Pasca OTT Bupati Ponorogo

PUKAT-DESA Desak KPK Bongkar Korupsi Dana Desa Pasca OTT Bupati Ponorogo

  • account_circle TCON
  • calendar_month Kam, 13 Nov 2025

Jakarta — Penetapan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan jabatan dan proyek RSUD Ponorogo memicu reaksi keras dari kalangan masyarakat sipil.

Organisasi PUKAT-DESA (Pusat Kajian dan Advokasi Transparansi Desa) menilai bahwa praktik korupsi di Ponorogo tidak berhenti pada lingkaran elite kabupaten, tetapi telah mengakar hingga ke level pemerintahan desa. Dalam pernyataannya yang disampaikan di Universitas MPU Tantular, Jakarta, Koordinator PUKAT-DESA Junet Hariyo Setiawan menyebut bahwa audit dana desa selama ini hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh substansi penyimpangan yang sesungguhnya.

 

“Yang terjadi bukan audit substantif, melainkan formalitas tahunan yang telah dikondisikan. Kami menduga kuat adanya praktik pengamanan audit yang terkoordinasi dan bersifat kolektif, melibatkan oknum di tingkat kecamatan dan kabupaten. Biaya pengamanan ini menjadi bagian dari sistem impunitas yang memungkinkan penyimpangan berlangsung tanpa koreksi,” tegas Junet.

 

Junet mengungkapkan bahwa praktik “pengamanan audit” tersebut mencakup pengaturan laporan pertanggungjawaban, pengendalian pengadaan oleh kelompok tertutup, serta pembiaran terhadap proyek fisik yang tidak sesuai spesifikasi.

 

“Contoh nyata bisa dilihat di Desa Temon, di mana proyek fisik tidak sesuai spesifikasi, laporan keuangan direkayasa, dan pengadaan dikendalikan oleh kelompok tertentu. Namun hingga kini, tidak ada tindakan hukum yang menyentuh aktor utama di balik praktik tersebut,” ujarnya.

 

PUKAT-DESA juga menyoroti proyek Monumen Reyog Ponorogo, yang dinilai sebagai salah satu simbol kemegahan daerah namun dibangun tanpa transparansi dan partisipasi publik yang memadai. Dugaan penggelembungan anggaran serta pengabaian prinsip akuntabilitas dalam proyek tersebut, menurut Junet, harus menjadi perhatian serius KPK.

 

“Monumen tidak boleh menjadi tameng korupsi. Kami mendesak agar proyek ini turut diaudit secara menyeluruh dan ditelusuri aliran dananya,” tambahnya.

 

Lebih jauh, PUKAT-DESA memperkirakan potensi kerugian negara akibat penyimpangan dana desa bisa mencapai lima hingga sepuluh kali lipat dari nilai suap yang menjerat Bupati Sugiri, yakni sebesar Rp1,25 miliar.

 

“Dana desa mengalir setiap tahun. Jika praktik pengamanan audit ini berlangsung sistemik, maka nilai korupsinya jauh lebih besar dan berulang. Ini bukan sekadar soal satu proyek, ini soal struktur kekuasaan yang korup,” tegas Junet.

 

PUKAT-DESA menilai bahwa perangkat hukum daerah telah gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan, sehingga membuka ruang impunitas yang lebar. Mereka mendesak KPK untuk tidak berhenti pada lingkaran elite kabupaten, melainkan turun langsung memeriksa pengelolaan dana di desa-desa.

 

“Perangkat hukum daerah sudah mati secara fungsional. KPK harus turun ke desa, membuka laporan audit, memeriksa proyek fisik, dan menelusuri aliran dana. Tanpa langkah itu, korupsi dana desa akan terus berulang dari tahun ke tahun,” kata Junet.

 

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dukungan masyarakat desa terhadap pengusutan ini mencapai seratus persen, karena mereka telah lama menjadi korban dari sistem korup yang dibiarkan tanpa perbaikan.

 

“Ini bukan semata soal hukum, tetapi soal martabat masyarakat desa yang selama ini dikorbankan oleh sistem yang menutup mata terhadap penyimpangan,” pungkasnya

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    • calendar_month Ming, 4 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

        Tidak ada satu pun putusan hukum yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai obligor BLBI atau penanggung utang negara. Oleh karena itu, setiap penyebutan nama Andri sebagai obligor BLBI merupakan informasi hoaks dan bentuk fitnah yang serius. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan dapat dijerat pidana atas tuduhan pencemaran nama baik. Sejumlah media mainstream […]

  • Andri Tedjadharma Gugat KPKNL, Sita Aset Salah Sasaran 

    Andri Tedjadharma Gugat KPKNL, Sita Aset Salah Sasaran 

    • calendar_month Rab, 1 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Andri Tedjadharma menggugat KPKNL. Sita Aset Salah Sasaran Dua pengadilan di dua kota kini menjadi arena baru perlawanan hukum Andri Tedjadharma. Dalam waktu berdekatan, ia menggugat penyitaan dan rencana lelang sejumlah asetnya yang dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Yang disengketakan bukan hanya satu aset. Di Bali, […]

  • Wartawan Tiba-tiba Ramai Soal UU PUPN di MK, Ada Apa?

    Wartawan Tiba-tiba Ramai Soal UU PUPN di MK, Ada Apa?

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi  UU (PRP) 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diajukan Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional, Rabu (30/4) lalu. Uji materi soal PUPN itu menjadi perhatian media massa. Berikut sejumlah pemberitaan terkait hal itu. https://monitornusantara.com/kenapa-perpu-pupn-diuji-materi-ke-mk-oleh-bos-bank-centris-ini-sebabnya/ https://www.beritasenator.com/berita-motivasi/6415079640/andri-tedjadharma-gugat-perpu-pupn-ke-mk-kami-tidak-pernah-menerima-satu-rupiah-pun-dana-blb https://suara-pembaruan.com/pertama-dalam-sejarah-pemegang-saham-bank-ajukan-judicial-review-atas-pp-pupn-tahun-1960/ https://matranews.id/pertama-dalam-sejarah-pemegang-saham-bank-ajukan-judicial-review-atas-pp-pupn-tahun-1960/ https://reportasenews.com/dirjen-kekayaan-negara-rionald-silaban-dimintai-keterangan-pengadilan-mk-terkait-permohonan-uji-materi-andri-tedjadharma/ https://youtu.be/jexyWzXFE8A?si=PQT4KF96tJO34zhS https://reaksimedia.com/sidang-uji-materi-perpu-49-tahun-1960-hakim-mk-desak-penjelasan-lebih-dalam-dari-pemerintah/ https://indonews.id/artikel/343781/Permohonan-Uji-Materi-Perp-49-Hakim-MK-Tak-Puas-dengan-Keterangan-Kuasa-Presiden/ https://gatramedia.com/bos-bank-centris-internasional-andri-tedjadharma-kami-bukanlah-obligor-blbi-obligor-pkps/

  • Audit BPK untuk CIB, BI Bohongi BPK

    Audit BPK untuk CIB, BI Bohongi BPK

    • calendar_month Sen, 26 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000, akhirnya terungkap kejadian yang sebenarnya, bagaimana Bank Centris Internasional (BCI) tidak menerima seperakpun uang dari Bank Indonesia. Sebaliknya, uang itu mengalir ke Centris International Bank (CIB). Audit BPK terhadap CIB di BI tersebut, menjadi bukti Kejaksaan Agung selaku pengacara negara mewakili BPPN dalam menggugat BCI. Baca selengkapnya di […]

  • Erich Folanda Resmi Dilantik, Harapan Baru Penegakan Hukum Berintegritas di Jateng

    Erich Folanda Resmi Dilantik, Harapan Baru Penegakan Hukum Berintegritas di Jateng

    • calendar_month Rab, 13 Mei 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Erich Folanda Resmi Dilantik, Harapan Baru Penegakan Hukum Berintegritas di Jateng SEMARANG — Rotasi dan penyegaran di tubuh Korps Adhyaksa kembali bergulir. Salah satu pejabat yang mendapat amanah baru adalah Erich Folanda, S.H., M.Hum. yang resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Tengah, Selasa, 12 Mei 2026. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan […]

  • Barang Bukan Hasil Kejahatan tapi Dilelang: Perlawanan Pihak Ketiga MT Arman 114 Masuk Mediasi

    Barang Bukan Hasil Kejahatan tapi Dilelang: Perlawanan Pihak Ketiga MT Arman 114 Masuk Mediasi

    • calendar_month Rab, 17 Des 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Batam — Rabu, 17 Desember 2025, Pengadilan Negeri Batam menggelar sidang panggilan ketiga perkara No. 418/Pdt.Bth/2025/PN.Btm tentang derden verzet (perlawanan pihak ketiga). Sidang ini merupakan lanjutan dari panggilan pertama pada 17 November 2025 dan panggilan kedua pada Senin, 1 Desember 2025 Sidang dibuka pukul 13.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB. Perkara kemudian diserahkan kepada […]

expand_less