Breaking News
Beranda » Terkini » Panic Buying, CBA: Dasco Harusnya Salahkan Bahlil dan Dirut Pertamina

Panic Buying, CBA: Dasco Harusnya Salahkan Bahlil dan Dirut Pertamina

  • account_circle TCON
  • calendar_month Jum, 6 Mar 2026

Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan. Imbauan itu disampaikan menyusul munculnya antrean di sejumlah SPBU yang dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Politikus dari Partai Gerindra tersebut memastikan pemerintah bersama DPR tengah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga ketersediaan BBM di masyarakat.

“Tidak perlu panic buying atau membeli BBM secara berlebihan. Skenario yang ada akan segera digodok agar ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap tercukupi, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujar Dasco.

Namun imbauan tersebut mendapat tanggapan dari Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman. Ia meminta agar masyarakat tidak disalahkan atas fenomena panic buying yang terjadi.

Menurut Jajang, masyarakat saat ini hanya berupaya bertahan di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang tidak mudah.

“Jangan nyalahin masyarakat. Mereka butuh survive agar roda ekonomi tetap jalan di tengah-tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini,” kata Jajang, Jumat (6/3/2026).

Jajang menilai kepanikan masyarakat justru dipicu oleh pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyebut stok BBM Indonesia hanya cukup untuk sekitar 20 hari.

Menurutnya, pernyataan tersebut memicu kekhawatiran publik terhadap ketahanan energi nasional.

“Panic buying yang saat ini terjadi di masyarakat adalah akibat ‘Bahlil Efek’, yaitu pernyataan Bahlil yang menyatakan stok BBM Indonesia hanya mencapai 20 hari,” tegas Jajang.

Ia juga menyinggung isu dua kapal minyak milik PT Pertamina (Persero) yang disebut tidak dapat melewati jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Kondisi itu disebut semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat.

“Gara-gara isu stok BBM 20 hari ini dan dua kapal minyak Pertamina tidak bisa melewati Selat Hormuz, masyarakat akhirnya ikut-ikutan antre di SPBU,” ujarnya.

Selain itu, Jajang juga menyoroti minimnya komunikasi publik dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.

Menurutnya, dalam situasi yang sensitif seperti saat ini, publik membutuhkan penjelasan langsung dari pimpinan perusahaan energi milik negara tersebut agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

“Kadang-kadang publik itu melihat, siapa sebenarnya Direktur Utama Pertamina? Apakah masih Simon Aloysius Mantiri atau sudah diganti oleh Bahlil Lahadalia,” kata Jajang.

Ia menilai saat ini justru Menteri ESDM yang lebih banyak memberikan penjelasan mengenai kondisi BBM nasional dibandingkan pihak Pertamina.

“Masa urusan BBM dan Pertamina yang banyak bicara saat ini adalah Bahlil Lahadalia, bukan Simon Aloysius Mantiri. Sehingga publik menilai mahal sekali harga kata-kata yang keluar dari mulut Dirut Pertamina,” pungkasnya.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Andri Siap Pertaruhkan Nyawa Bila Ada Rekening Koran Bank Centris Internasional Terima Uang dari BI

    Andri Siap Pertaruhkan Nyawa Bila Ada Rekening Koran Bank Centris Internasional Terima Uang dari BI

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

      Pemohon uji materi Undang-undang nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), kembali melontarkan suara keras terkait pemerintah yang masih menuduh dirinya sebagai obligor dan penanggung utang negara, berdasarkan salinan putusan kasasi palsu. Karena, Mahkamah Agung sendiri tidak pernah menerima permohonan perkaranya. Menurutnya mudah saja membuktikan kalau dirinya seorang obligor dan penanggung […]

  • Sengkarut Tata Kelola Haji dan Ketidakpastian Perlindungan Jamaah

    Sengkarut Tata Kelola Haji dan Ketidakpastian Perlindungan Jamaah

    • calendar_month Rab, 25 Mar 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Jakarta- Sorotan publik terhadap sektor haji kembali menguat seiring mencuatnya kasus yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai “anomali” berupa penahanan rumah memicu kritik luas dari berbagai kalangan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) hingga akademisi seperti Djohermansyah Djohan menyoroti adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, khususnya pada sektor […]

  • Praktik Maladministrasi Negara, Harta Warga Disita dan Dilelang

    Praktik Maladministrasi Negara, Harta Warga Disita dan Dilelang

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Kisah penyitaan harta pribadi Andri Tedjadharma berdasarkan surat keliru Kemenkeu. Tanpa putusan pengadilan yang sah, DJKN dan KPKNL disebut melakukan malpraktik administrasi negara. Simak fakta lengkapnya. Jakarta — Andri Tedjadharma dengan tegas menyebut adanya malpraktik administrasi negara yang serius dan berlarut-larut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan […]

  • Pegawai P3K Terancam PHK Akibat Inkonsistensi Kebijakan Pusat

    Pegawai P3K Terancam PHK Akibat Inkonsistensi Kebijakan Pusat

    • calendar_month Sen, 30 Mar 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Profesor Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN soroti inkonsistensi kebijakan pusat. Pegawai pemerintah dengan perjanjian terancam PHK. Jakarta, 29 Maret 2026 — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mulai mencuat di sejumlah daerah, seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat, seiring penerapan kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari […]

  • AKHKI dan HKTDC Gelar Seminar Nasional Bahas RUU Hak Cipta dan Tata Kelola Royalti Musik Digital

    AKHKI dan HKTDC Gelar Seminar Nasional Bahas RUU Hak Cipta dan Tata Kelola Royalti Musik Digital

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 15 Oktober 2025 – Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) bekerja sama dengan Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Menyambut RUU Hak Cipta: Peluang, Tantangan, dan Perlindungan Hak Cipta dalam Musik” di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual […]

  • CBA Soroti Kontrak Sewa Kapal PLN Energi Primer, Nilainya Triliunan tapi Tak Transparan

    CBA Soroti Kontrak Sewa Kapal PLN Energi Primer, Nilainya Triliunan tapi Tak Transparan

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Pusat perhatian publik kembali tertuju pada pengelolaan anggaran di lingkungan BUMN energi. Kali ini, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, disorot terkait besarnya anggaran transportasi dan sewa kapal laut yang dinilai tidak transparan. Direktur Eksekutif […]

expand_less