Breaking News
Beranda » Terkini » Jose Rizal Raih Doktor Cumlaude UI, Tawarkan Konsep Neo-Weberian Digital untuk Birokrasi Daerah

Jose Rizal Raih Doktor Cumlaude UI, Tawarkan Konsep Neo-Weberian Digital untuk Birokrasi Daerah

  • account_circle TCON
  • calendar_month Kam, 8 Jan 2026

Depok — Jose Rizal resmi meraih gelar Doktor Sosiologi Universitas Indonesia (UI) dengan predikat cumlaude setelah mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok, Rabu (7/1/2026).

Jose menjadi Doktor Sosiologi UI ke-143 melalui disertasi berjudul “Transformasi Arena Birokrasi di Era Digital: Aktor, Struktur, dan Habitus dalam Jakarta Smart City”. Dalam disertasinya, ia memperkenalkan konsep Neo-Weberian Digital (NWD) sebagai pendekatan reformasi birokrasi di era digital.

Sidang promosi dipimpin Ketua Sidang Prof. Dr. Dody Prayogo, MPSt, dengan promotor Prof. Iwan Gardono Sudjatmiko, Ph.D, dan ko-promotor Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. Tim penguji terdiri dari Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A., Prof. Dr. Teguh Kurniawan, M.Sc., Dr. Indera Ratna Irawati, M.A., dan Dr. Sulastri, M.Si.

Dalam pemaparannya, Jose Rizal menyatakan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak otomatis menghilangkan birokrasi. Menurutnya, birokrasi justru mengalami transformasi ke dalam ruang digital yang ditandai oleh penggunaan data, algoritma, dan sistem kinerja.

“Digitalisasi pemerintahan akan gagal jika hanya berhenti pada aplikasi. Yang dibutuhkan adalah penataan ulang struktur, etika, dan peran aparatur,” ujar Jose Rizal dalam sidang tersebut.

Disertasi ini menjadikan Jakarta Smart City sebagai lokasi kajian empiris untuk melihat perubahan relasi antara aktor birokrasi, struktur organisasi, dan budaya kerja di era digital. Jose menemukan bahwa aparatur negara tidak lagi hanya menjalankan prosedur, tetapi juga berperan sebagai pengelola data dan pengambil keputusan berbasis sistem.

Konsep Neo-Weberian Digital yang ditawarkan memadukan prinsip birokrasi Weberian—seperti legalitas, hierarki, dan akuntabilitas—dengan pemanfaatan teknologi digital. Menurut Jose, digitalisasi seharusnya memperkuat rasionalitas dan legitimasi birokrasi, bukan menggantikannya.

Promotor Prof. Iwan Gardono Sudjatmiko menilai disertasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian sosiologi pemerintahan, terutama dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia.

Sidang promosi ini dihadiri sejumlah pejabat dan akademisi, antara lain Kepala BSKDN Kemendagri Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, Staf Ahli Mendagri Anwar Harun Damanik, S.STP., M.Si, Direktur Pascasarjana IPDN Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si, pakar hukum tata negara Feri Amsari, serta Staf Khusus KSP Dr. Hera Nugrahayu, M.Si.

Jose Rizal saat ini menjabat Kepala Bagian Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri dan dikenal sebagai pengajar serta sosiolog di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Konsep Neo-Weberian Digital yang ia tawarkan dinilai relevan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi berbasis digital secara lebih terstruktur dan akuntabel.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Munas PKP 2026: Mencari Manajer, Bukan Raja

    Munas PKP 2026: Mencari Manajer, Bukan Raja

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Rully Soekarta: PKP Harus Kembali ke Ruh Keadilan dan Persatuan Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Persatuan (PKP) yang digelar 15 Januari 2026 di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, menjadi momentum kebangkitan partai setelah gagal menjadi peserta Pemilu dan mengalami disfungsi organisasi dari pusat hingga daerah. Munas ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan upaya […]

  • PT Arunika Energi Luncurkan Mesin Pencacah Sampah Organik

    PT Arunika Energi Luncurkan Mesin Pencacah Sampah Organik

    • calendar_month Jum, 22 Mei 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    PT Arunika Energi Indonesia Luncurkan Mesin Pencacah Sampah Organik

  • Adanya Kasasi Palsu dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dilayangkan ke Komisi Yudisial

    Adanya Kasasi Palsu dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dilayangkan ke Komisi Yudisial

    • calendar_month Rab, 30 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 30 April 2025 – Andri Tedjadharma, pemegang saham dan komisaris Bank Centris Internasional (BCI), melaporkan adanya putusan kasasi palsu dan pelanggaran kode etik hakim ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan ini terkait dengan beberapa putusan pengadilan, termasuk adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/Pdt/2003 yang dipastikan palsu, Putusan Pengadilan Negeri No. 171/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan […]

  • Jabar Kasih Ampunan, DKI Beri Ancaman

    Jabar Kasih Ampunan, DKI Beri Ancaman

    • calendar_month Ming, 27 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan kebijakan pengampunan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini langsung disambut gembira masyarakat Jabar. Kebijakan Dedi ini pun diikuti beberapa daerah lain, seperti Banten. Tapi, beda halnya dengan DKI Jakarta. Gubernur Pramono Anung enggan memberikan pengampunan. Bahkan mengeluarkan ancaman akan mengejar penunggak pajak. cek di SINI..  

  • Lantik Tiga DPC, Ketum PERADI Minta Tingkatkan Pelayanan Anggota

    Lantik Tiga DPC, Ketum PERADI Minta Tingkatkan Pelayanan Anggota

    • calendar_month Sab, 6 Jun 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Ketum PERADI, Imam Hidayat melantik tiga DPC. Ia menginatruksikab  peingkatan pelayanan Anggota JAKARTA, 6 Juni 2026 — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Imam Hidayat melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Kota Samarinda, Bekasi Raya, dan Tangerang Raya di Hotel Ibis Mangga Dua Square, Jakarta Pusat, Sabtu […]

  • OTT Sukoharjo dan Krisis Sistem Pilkada: Saatnya Mengobati Penyakit, Bukan Sekadar Menangkap Pasien

    OTT Sukoharjo dan Krisis Sistem Pilkada: Saatnya Mengobati Penyakit, Bukan Sekadar Menangkap Pasien

    • calendar_month Ming, 12 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    OTT Sukoharjo dan Krisis Sistem Pilkada: Saatnya Mengobati Penyakit, Bukan Sekadar Menangkap Pasien Oleh: Beng Aryanto Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bukan sekadar kasus kriminal. Ini menandakan masalah yang lebih dalam: sistem politik lokal belum mampu melahirkan pemerintahan yang bersih. Dugaan pemerasan terhadap insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah menunjukkan […]

expand_less