Breaking News
Beranda » Terkini » Lantik Tiga DPC, Ketum PERADI Minta Tingkatkan Pelayanan Anggota

Lantik Tiga DPC, Ketum PERADI Minta Tingkatkan Pelayanan Anggota

  • account_circle Ival
  • calendar_month Sab, 6 Jun 2026

Ketum PERADI, Imam Hidayat melantik tiga DPC. Ia menginatruksikab  peingkatan pelayanan Anggota

JAKARTA, 6 Juni 2026 — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Imam Hidayat melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Kota Samarinda, Bekasi Raya, dan Tangerang Raya di Hotel Ibis Mangga Dua Square, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).

Pelantikan dihadiri jajaran pengurus DPN PERADI, antara lain Sekretaris Jenderal Alam P. Simamora, Wakil Ketua Umum H. Yovie S. Megananda, Bendahara I Edi Winarto, Wakil Sekretaris Jenderal Syahrawi, serta perwakilan sejumlah DPC PERADI.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan pengangkatan pengurus DPC, dilanjutkan pengucapan sumpah setia kepada organisasi dan komitmen menjaga kode etik profesi advokat.

DPC PERADI Kota Samarinda dipimpin Eko Sumiharsono sebagai ketua, Abraham Ingan sebagai sekretaris, dan Mawar Putri Octaviani sebagai bendahara. DPC PERADI Bekasi Raya dipimpin Subadria sebagai ketua, Ghea Giasty Italiane sebagai sekretaris, dan Axel Matthew Situmorang sebagai bendahara. Sementara DPC PERADI Tangerang Raya dipimpin Indra Jaya sebagai ketua, Robert L. Simanungkalit sebagai sekretaris, dan Rumondang Sihite sebagai bendahara.

Dalam sambutannya, Imam Hidayat meminta seluruh pengurus DPC PERADI di Indonesia meningkatkan pelayanan kepada anggota, termasuk dalam bidang pengembangan profesi, pendidikan, dan pendampingan advokat dalam menjalankan tugasnya.

“Saya minta kepada jajaran DPC PERADI di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota. Saya juga meminta agar DPC-DPC dapat menjalin kerja sama yang setara dengan aparat penegak hukum di daerah,” ujar Imam Hidayat.

Menurut Imam, pembentukan dan pengukuhan DPC di berbagai daerah merupakan bagian dari program DPN PERADI untuk memperluas jaringan pelayanan kepada anggota profesi advokat di seluruh Indonesia.

Usai pelantikan, para ketua DPC yang baru dikukuhkan menyatakan komitmennya untuk mengembangkan organisasi serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang hukum guna meningkatkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

  • Penulis: Ival
  • Editor: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • CBA Nilai Sambutan Dirut PIS Menggelikan

    CBA Nilai Sambutan Dirut PIS Menggelikan

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Sambutan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Surya Tri Harto, dalam Laporan Tahunan 2024 menuai kritik tajam dari kalangan pengamat anggaran. Pernyataan yang menyebutkan bahwa PIS pada tahun 2024 berfokus pada aspek keselamatan operasional melalui penggantian kapal-kapal tua dinilai tidak sejalan dengan fakta pengelolaan kapal sewa di lapangan. Dalam […]

  • Prof. Djohermansyah: Pilkada Perlu Ditata Ulang, Bukan Dipertahankan Secara Dogmatis

    Prof. Djohermansyah: Pilkada Perlu Ditata Ulang, Bukan Dipertahankan Secara Dogmatis

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, menilai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung perlu ditata ulang secara mendasar setelah 20 tahun berjalan. Menurutnya, Pilkada langsung tidak boleh lagi diperlakukan sebagai dogma demokrasi. Berdasarkan riset lapangan di delapan provinsi sepanjang Oktober–Desember 2025, Djohermansyah menyimpulkan Pilkada saat ini justru melahirkan distorsi demokrasi: […]

  • Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

    Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Mempawah — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pemenuhan hak sipil dan kewarganegaraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui Program Isbat Nikah, penerbitan Buku Nikah, Kartu Keluarga, serta Kartu Identitas Anak (KIA). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah, Rabu (4/2/2026). Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden […]

  • CBA Soroti Kontrak Sewa Kapal PLN Energi Primer, Nilainya Triliunan tapi Tak Transparan

    CBA Soroti Kontrak Sewa Kapal PLN Energi Primer, Nilainya Triliunan tapi Tak Transparan

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Pusat perhatian publik kembali tertuju pada pengelolaan anggaran di lingkungan BUMN energi. Kali ini, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, disorot terkait besarnya anggaran transportasi dan sewa kapal laut yang dinilai tidak transparan. Direktur Eksekutif […]

  • Sidang Kedua Derden Verzet MT Arman 114: Jaksa Kembali Mangkir, Kuasa Hukum Ingatkan Negara Jangan Merampas Hak Pemilik Sah

    Sidang Kedua Derden Verzet MT Arman 114: Jaksa Kembali Mangkir, Kuasa Hukum Ingatkan Negara Jangan Merampas Hak Pemilik Sah

    • calendar_month Sen, 1 Des 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Batam, Senin 1 Desember 2025 — Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang kedua perkara 418/Pdt.Bth/2025/PN.Btm dalam agenda derden verzet / perlawanan pihak ketiga terkait muatan light crude oil di Kapal MT Arman 114. Namun, seperti pada sidang pertama tanggal 17 November 2025, pihak Terlawan yaitu Kejaksaan Negeri Batam kembali tidak hadir di persidangan. Sesuai SOP […]

  • Informasi Berharga Saat Dituduh Penanggung Utang

    Informasi Berharga Saat Dituduh Penanggung Utang

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Penanggung utang negara. Sebuah kata yang cukup mengerikan. Bisa mematikan bagi seseorang yang tidak kuat mental bila disematkan oleh institusi pemerintah. Ia akan dikejar, ditagih, disita dan dilelang hartanya. Tak peduli, misalnya, hukum masih berproses di ruang pengadilan.

expand_less