Besok, Demo Desak Usut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan KITAS WNA di Bali Digelar
- account_circle TCON
- calendar_month Ming, 14 Jun 2026

Demo Desak Usut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan KITAS WNA di Bali Digelar 15 Juni
JAKARTA — Sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin, 15 Juni 2026. Aksi tersebut mengusung tuntutan agar pemerintah mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing (WNA), khususnya di Bali.
Berdasarkan poster ajakan aksi yang beredar, massa menyoroti dugaan lemahnya pengawasan terhadap pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) serta meminta transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan berbagai laporan pelanggaran keimigrasian.
Aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai di kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dalam poster tersebut, penyelenggara aksi mengaitkan tuntutan mereka dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Imigrasi. Mereka mempertanyakan apakah dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA memiliki kaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga asing di Indonesia.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal WNA, termasuk KITAS dan KITAP. Operasi tersebut dilakukan di Jakarta Barat, Bali, dan Jawa Barat dengan mengamankan belasan orang serta sejumlah barang bukti berupa kendaraan, uang tunai dalam berbagai mata uang asing, dan logam mulia.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan perkara yang sedang didalami berkaitan dengan proses pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. KPK juga mengonfirmasi adanya pihak swasta di Bali yang diamankan terkait pengurusan dokumen keimigrasian WNA.
Melalui aksi tersebut, massa menuntut audit menyeluruh terhadap penerbitan KITAS investor, pemeriksaan seluruh laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran keimigrasian, transparansi hasil pemeriksaan kepada publik, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mereka juga mendesak pembenahan total sistem pengawasan terhadap WNA.
Selain itu, poster aksi memuat sejumlah pertanyaan yang diminta dijawab pemerintah, antara lain mengenai tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan KITAS, alasan sejumlah dugaan pelanggaran keimigrasian dapat berlangsung dalam waktu lama, serta kemungkinan adanya kelemahan sistem pengawasan yang perlu diperbaiki.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara mengenai perkiraan jumlah peserta aksi maupun agenda audiensi dengan pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Namun penyelenggara menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan dugaan penyalahgunaan izin tinggal WNA dan meminta pemerintah mengungkap akar persoalan yang terjadi.
- Penulis: TCON
