Breaking News
Beranda » Terkini » Anggaran Lift Rp1,8 Miliar di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, CBA Minta Kejati DKI Selidiki

Anggaran Lift Rp1,8 Miliar di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, CBA Minta Kejati DKI Selidiki

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sab, 7 Mar 2026

Jakarta — Anggaran proyek pemeliharaan lift di Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada tahun 2024 menjadi sorotan publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai nilai proyek tersebut tidak masuk akal karena mencapai total sekitar Rp1,8 miliar hanya untuk kegiatan pemeliharaan lift dengan merek yang berbeda.

Proyek tersebut terjadi saat Uus Kuswanto masih menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat sebelum kemudian dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Pramono Anung.

Menurut Uchok Sky, terdapat dua proyek pemeliharaan lift di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Barat yang nilainya cukup fantastis. Proyek pertama adalah pemeliharaan lift merek Toshiba dengan nilai anggaran mencapai Rp1,5 miliar. Sementara proyek kedua adalah pemeliharaan lift merek Mitsubishi dengan nilai sekitar Rp352 juta.

“Dua proyek pemeliharaan lift ini anggarannya sangat fantastis. Totalnya sekitar Rp1,8 miliar hanya untuk pemeliharaan lift dengan merek yang berbeda,” kata Uchok Sky dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).

Ia menilai terdapat kejanggalan dalam perbedaan nilai anggaran kedua proyek tersebut. Pasalnya, keduanya sama-sama berfokus pada kegiatan pemeliharaan lift, namun memiliki selisih nilai yang cukup jauh.

“Anggaran dua proyek pemeliharaan lift ini cukup janggal karena sama-sama fokus pada pemeliharaan, tetapi nilai anggarannya sangat berbeda. Hal ini tentu menimbulkan banyak kecurigaan di tengah publik,” ujarnya.

Selain itu, Uchok juga menyoroti sistem pengadaan yang digunakan dalam proyek tersebut. Kedua proyek diketahui menggunakan metode e-purchasing, yang menurutnya justru membuat transparansi proyek semakin sulit dipantau publik.

“Metode yang digunakan adalah e-purchasing. Ini justru membuat pengawasan publik menjadi semakin gelap jika tidak disertai keterbukaan informasi yang memadai,” katanya.

Atas dasar itu, CBA mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki proyek tersebut guna memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.

“Kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk membuka penyelidikan terhadap dua proyek pemeliharaan lift di Kantor Wali Kota Jakarta Barat tersebut,” tegas Uchok.

Ia juga meminta agar pihak-pihak terkait dipanggil untuk dimintai klarifikasi, termasuk pejabat yang saat itu bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.

“Jangan lupa panggil juga pihak terkait, termasuk Sekretaris Daerahnya, Pak Pramono Anung, serta Pak Uus Kuswanto untuk memberikan penjelasan,” pungkasnya.

Sorotan terhadap proyek-proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah memang kerap menjadi perhatian publik. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik.

 

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengadilan Tegaskan Bank Centris Bukan Obligor BLBI, Namun BPPN Telah Menjual Aset Nasabah: Kesalahan Terus Berlanjut

    Pengadilan Tegaskan Bank Centris Bukan Obligor BLBI, Namun BPPN Telah Menjual Aset Nasabah: Kesalahan Terus Berlanjut

    • calendar_month Sab, 7 Mar 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Jakarta – Polemik lama terkait Bank Centris Internasional kembali mencuat setelah muncul sejumlah kejanggalan dalam proses penagihan terhadap nasabah bank tersebut. Meski pengadilan telah menegaskan bahwa Bank Centris bukan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), penanganan terhadap nasabah bank itu disebut masih menyisakan persoalan hingga saat ini. Sorotan terbaru muncul setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara […]

  • Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

    Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Mempawah — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pemenuhan hak sipil dan kewarganegaraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui Program Isbat Nikah, penerbitan Buku Nikah, Kartu Keluarga, serta Kartu Identitas Anak (KIA). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah, Rabu (4/2/2026). Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden […]

  • Ini Dia! Ancaman Kedaulatan Nasional

    Ini Dia! Ancaman Kedaulatan Nasional

    • calendar_month Kam, 22 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Pada 20 Januari 2025, Amerika Serikat di bawah Presiden Trump telah keluar dari organisasi kesehatan dunia, WHO. Keluarnya AS ini upaya melindungi diri dari perjanjian pandemi WHO yang dinilai akan menjadi ancaman kedaulatan nasional. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah tidak menyadari perjanjian pandemi WHO ancaman kedaulatan nasional ini? Baca selengkapnya di sini

  • Fakta Bank Centris Internasional Tidak Terima Uang BLBI Terbuka di Depan Hakim MK

    Fakta Bank Centris Internasional Tidak Terima Uang BLBI Terbuka di Depan Hakim MK

    • calendar_month Rab, 28 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 28 Mei 2025 — Dua orang saksi fakta mengungkapkan fakta mengejutkan dalam sidang perkara Mahkamah Konstitusi terkait status hukum piutang negara yang diklaim berasal dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Centris Internasional (BCI). Kesaksian tersebut berpotensi membalikkan narasi bahwa BCI berutang kepada negara, bahkan mengindikasikan bahwa BCI justru merupakan pihak yang dirugikan. […]

  • CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC Rp1,6 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

    CBA Desak Kejati Jabar Usut Pengadaan PC Rp1,6 Miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Bandung — Center for Budget Analisis (CBA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengusut pengadaan personal computer (PC) di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2024–2025 dengan total nilai mencapai Rp1,6 miliar. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menyebut anggaran pengadaan PC tersebut tergolong tidak wajar. Pada 2024, anggaran tercatat sebesar Rp573.404.000, sementara pada 2025 melonjak menjadi […]

  • IWCS Dorong Perempuan Jadi Garda Depan Ketahanan Digital

    IWCS Dorong Perempuan Jadi Garda Depan Ketahanan Digital

    • calendar_month Ming, 3 Mei 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    IWCS Dorong Perempuan Jadi Garda Depan Ketahanan Digita JAKARTA — Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai momentum mengenang perjuangan perempuan dalam memperoleh akses pendidikan dan kesetaraan. Meski peringatan tersebut telah berlalu beberapa pekan, semangat yang diwariskan Kartini tetap hidup—tercermin dari geliat perempuan dalam Indonesia Women in Cybersecurity yang terus menggelora, mendorong […]

expand_less