Breaking News
Beranda » Hukum » Tak Pernah Dijadikan Jaminan, Rumah Milik Justina Elawitachya Tetap Disita, Kuasa Hukum: Ini Melawan Konstitusi

Tak Pernah Dijadikan Jaminan, Rumah Milik Justina Elawitachya Tetap Disita, Kuasa Hukum: Ini Melawan Konstitusi

  • account_circle TCON
  • calendar_month Kam, 2 Jul 2026

Penyitaan rumah Justina  perbuatan melawan hukum. Melanggar perlindungan hak milik pribadi. 

Jakarta — Rabu (1/7) siang kemarin, kami kembali menyambangi Andri Tedjadharma di kediamannya di kawasan Taman Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Andri duduk di kursi berlapis kulit di ruang tengah. Di atas meja tampak plastik berisi obat-obatan, secangkir air putih, serta beberapa lembar dokumen yang menjadi bagian dari perjuangan hukumnya.

Tubuhnya semakin kurus. Sejak kembali dari rumah sakit beberapa pekan lalu, rutinitas hidupnya berubah. Ia tak lagi beraktivitas di luar rumah. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangatnya. Sorot matanya tetap memancarkan keteguhan dalam memperjuangkan apa yang diyakininya sebagai kebenaran.

Di ruang tengah itu, diiringi alunan musik instrumentalia yang lembut, Andri bersama Edi Winarto, SH, MH, tampak serius membahas materi gugatan perlawanan hukum atas penyitaan rumah milik istrinya, Dra. Justina Elawitachya.

“Penyitaan rumah milik Justina oleh KPKNL kami nilai sama sekali tidak memiliki landasan hukum. Tindakan itu melanggar perlindungan hak milik pribadi yang dijamin oleh konstitusi kita,” tegas Edi Winarto, yang akrab disapa Edo.

Menurut Edo, perlindungan hak milik pribadi ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Edo menjelaskan, rumah yang menjadi objek penyitaan tersebut merupakan milik Justina Elawitachya dan tidak pernah dijadikan jaminan kepada pihak mana pun. Rumah itu juga tidak pernah diagunkan untuk fasilitas kredit, termasuk tidak pernah menjadi objek personal guarantee atau jaminan pribadi kepada siapa pun.

Ia menegaskan, penyitaan terhadap rumah tersebut semata-mata dikaitkan dengan penerapan PP 28, bukan karena rumah itu merupakan aset yang pernah dijaminkan. Padahal, menurutnya, tidak ada satu pun amar putusan pengadilan yang menyatakan rumah milik Justina dapat disita atau dieksekusi.

“Dokumen asli dan sertifikat hak milik rumah hingga saat ini masih berada di tangan Ibu Justina. Hal itu semakin menguatkan bahwa rumah tersebut tidak pernah dijaminkan kepada pihak mana pun,” ujar Edo.

Atas dasar itulah, tim kuasa hukum mengajukan gugatan perlawanan untuk meminta pengadilan menguji legalitas penyitaan tersebut dan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan Justina yang dinilai telah dirampas tanpa dasar hukum yang sah.

Menurut Edo, hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang, terlebih terhadap aset yang tidak pernah dijadikan jaminan, tidak pernah menjadi objek personal guarantee, serta tidak pernah dinyatakan dapat disita dalam amar putusan pengadilan mana pun.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Beredar Surat Jurnalis untuk Presiden dan DPR, Prihatin Kondisi Hukum di Tanah Air

    Beredar Surat Jurnalis untuk Presiden dan DPR, Prihatin Kondisi Hukum di Tanah Air

    • calendar_month Jum, 16 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Gugatan BPPN terhadap Bank Centris Internasional ditolak Pengadilan. Bank Centris bukan obligor BLBI  Tapi, pemerintah tetap menyita harta Andri Tedjadharma.  Jakarta — Sebuah surat terbuka tanpa nama yang mengatasnamakan keprihatinan jurnalis beredar dan ditujukan kepada Presiden serta DPR RI, menyoroti kebijakan pemerintah dalam penyitaan harta pribadi seorang warga negara, Andri Tedjadharma, meski gugatan terkait Bank […]

  • PT Arunika Energi Luncurkan Mesin Pencacah Sampah Organik

    PT Arunika Energi Luncurkan Mesin Pencacah Sampah Organik

    • calendar_month Jum, 22 Mei 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    PT Arunika Energi Indonesia Luncurkan Mesin Pencacah Sampah Organik

  • CBA Minta Kejagung Telusuri Dugaan Mark Up Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

    CBA Minta Kejagung Telusuri Dugaan Mark Up Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Disorot, CBA Minta Kejagung Telusuri Dugaan Mark Up Pengadaan  Program pemberian sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan harga pengadaan yang dinilai terlalu tinggi. Center for Budget Analysis (CBA) meminta Kejaksaan Agung menelusuri proyek tersebut karena diduga terdapat indikasi mark up anggaran. Sorotan muncul […]

  • Erich Folanda Resmi Dilantik, Harapan Baru Penegakan Hukum Berintegritas di Jateng

    Erich Folanda Resmi Dilantik, Harapan Baru Penegakan Hukum Berintegritas di Jateng

    • calendar_month Rab, 13 Mei 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Erich Folanda Resmi Dilantik, Harapan Baru Penegakan Hukum Berintegritas di Jateng SEMARANG — Rotasi dan penyegaran di tubuh Korps Adhyaksa kembali bergulir. Salah satu pejabat yang mendapat amanah baru adalah Erich Folanda, S.H., M.Hum. yang resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Tengah, Selasa, 12 Mei 2026. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan […]

  • Mumpung Pakai Seragam Kejaksaan dan Dipercaya Pimpinan Memimpin di Daerah

    Mumpung Pakai Seragam Kejaksaan dan Dipercaya Pimpinan Memimpin di Daerah

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Erich Folanda Raih PKBM Award 2026, Dorong Pendidikan Nonformal Berbasis Industri  Jakarta – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Erich Folanda, S.H., M.Hum, meraih PKBM Award 2026 setelah mendorong model pendidikan nonformal berbasis industri untuk menjawab persoalan ijazah dan keterampilan kerja di masyarakat. Penghargaan tersebut diberikan atas inisiatif Erich mengembangkan program kolaboratif berbasis Pusat Kegiatan […]

  • “Mahkamah Konstitusi Didorong Evaluasi Ulang Perpu PUPN dan Penanganan BLBI”

    “Mahkamah Konstitusi Didorong Evaluasi Ulang Perpu PUPN dan Penanganan BLBI”

    • calendar_month Ming, 8 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    JAKARTA — Menanggapi sidang uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang PUPN di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Andri Tedjadharma, pakar ekonomi dan peneliti senior kasus BLBI, Hardjuno Wiwoho, menegaskan bahwa proses hukum ini semestinya menjadi momentum penting untuk membuka kembali penanganan kasus BLBI secara transparan, menyeluruh, dan objektif. “Kita jangan buru-buru memposisikan perkara […]

expand_less