Breaking News
Beranda » Terkini » Wartawan Diintimidasi Saat Liput di Apartemen The Elements

Wartawan Diintimidasi Saat Liput di Apartemen The Elements

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sab, 4 Apr 2026

Sejumlah Wartawan Mendapat Intimidasi Saat Meliput Pembentukan PPPSRS Apartemen The Elements

Jakarta — Kericuhan terjadi usai Musyawarah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen The Elements di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Bahkan sejumlah wartawan yang meliput acara tersebut mendapat intimidasi dari orang yang mengaku penghuni apartemen tersebut.

“Hajar, hajar aja brengs*k,” ujar salah satu wanita berkacamata yang mengaku sebagai penghuni kepada Rahman Sugidiyanto dari Jakarta Inside salah satu jurnalis yang meliput acara tersebut pada Sabtu, (4/4)

Rahman menuturkan kericuhan terjadi usai kawannya Doni dari Hukumwatch dan Herman dari beritakota menerima intimidasi terlebih dahulu dari sejumlah pihak yang mengaku penghuni dengan memvideo-videokan.

“Kami datang diundang salah satu penghuni yang ingin acara musyawarah berjalan transparan dan sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan, namun pasca acara sejumlah rekan wartawan diintimidasi dan saya pun tergerak untuk membela,” ujar Rahman.

Doni dari hukumwatch menceritakan awalnya sejumlah orang tersebut yang bersuara dengan nada keras dan mencoba memvideokan dirinya tanpa persetujuannya.

“Kehadiran saya dipertanyakan orang-orang tersebut dengan nada keras lalu saya direkam secara beramai-ramai seperti layaknya pencuri meski kami berkali-kali sudah berkoordinasi dengan keamanan setempat,” tutur Doni.

Rahman pun menyampaikan kepada pihak-pihak tersebut bahwa kerja jurnalistik dilindungi undang-undang dan semua wartawan yang hadir terdaftar sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Di tengah kericuhan tersebut, proses pembentukan PPPSRS Apartemen The Elements yang dibangun oleh Sinar Mas ini juga disorot karena diduga mengandung sejumlah kejanggalan prosedural.

Sejumlah pemilik menilai tahapan musyawarah tidak dijalankan secara transparan dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011.

“Sosialisasi dinilai minim, hanya dilakukan melalui email satu arah tanpa ruang diskusi, serta tidak disertai dokumen penting seperti tata tertib musyawarah dan berita acara pembentukan panitia,” ujar salah satu pemilik unit yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, terdapat dugaan ketidakwajaran dalam penyusunan agenda dan tahapan pemilihan calon pengurus. Beberapa pemilik mempertanyakan waktu kampanye yang sangat singkat, kurang dari 24 jam sejak diumumkan, hingga tidak adanya keterbukaan terkait proses verifikasi calon.

Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa aturan dan timeline yang ditetapkan justru membatasi hak pemilik untuk mencalonkan diri maupun memilih secara bebas, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025.

Tak hanya itu, ketidakjelasan daftar pemilih serta mekanisme hak suara juga menjadi sorotan serius.

Hingga menjelang pelaksanaan musyawarah, belum ada kepastian mengenai validasi data pemilik maupun sistem voting yang akan digunakan, apakah berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) atau satu pemilik satu suara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa hasil musyawarah berpotensi cacat hukum dan memicu konflik berkepanjangan di lingkungan penghuni.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • AI dan Masa Depan Industri Musik: Antara Kreativitas, Teknologi, dan Hak Cipta

    AI dan Masa Depan Industri Musik: Antara Kreativitas, Teknologi, dan Hak Cipta

    • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    *AI dan Masa Depan Industri Musik: Antara Kreativitas, Teknologi, dan Hak Cipta* Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara musik diciptakan. Jika dahulu proses pembuatan lagu sepenuhnya bergantung pada kemampuan musisi memainkan instrumen, menulis lirik, hingga melakukan rekaman di studio, kini teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mulai mengambil peran […]

  • Jaga Marwah Laporkan Penyalahgunaan Wewenang DJKN, PUPN, Satgas BLBI, dan KPKNL ke KPK

    Jaga Marwah Laporkan Penyalahgunaan Wewenang DJKN, PUPN, Satgas BLBI, dan KPKNL ke KPK

    • calendar_month Ming, 30 Nov 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta — Organisasi masyarakat Jaga Marwah (Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah) resmi mengajukan Laporan Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan dan eksekusi terhadap Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma. Laporan setebal puluhan halaman ini diajukan oleh Ketua Umum Jaga Marwahm, Edison Tamba (Edoy), disertai dua lampiran […]

  • Adanya Kasasi Palsu dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dilayangkan ke Komisi Yudisial

    Adanya Kasasi Palsu dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dilayangkan ke Komisi Yudisial

    • calendar_month Rab, 30 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, 30 April 2025 – Andri Tedjadharma, pemegang saham dan komisaris Bank Centris Internasional (BCI), melaporkan adanya putusan kasasi palsu dan pelanggaran kode etik hakim ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan ini terkait dengan beberapa putusan pengadilan, termasuk adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/Pdt/2003 yang dipastikan palsu, Putusan Pengadilan Negeri No. 171/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan […]

  • OTT Sukoharjo dan Krisis Sistem Pilkada: Saatnya Mengobati Penyakit, Bukan Sekadar Menangkap Pasien

    OTT Sukoharjo dan Krisis Sistem Pilkada: Saatnya Mengobati Penyakit, Bukan Sekadar Menangkap Pasien

    • calendar_month Ming, 12 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    OTT Sukoharjo dan Krisis Sistem Pilkada: Saatnya Mengobati Penyakit, Bukan Sekadar Menangkap Pasien Oleh: Beng Aryanto Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bukan sekadar kasus kriminal. Ini menandakan masalah yang lebih dalam: sistem politik lokal belum mampu melahirkan pemerintahan yang bersih. Dugaan pemerasan terhadap insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah menunjukkan […]

  • Anggota DPR RI Fraksi PAN Dukung Komdigi Tegakkan Kedaulatan Digital, Ajak Platform Seperti ChatGPT Ikuti Aturan Indonesia

    Anggota DPR RI Fraksi PAN Dukung Komdigi Tegakkan Kedaulatan Digital, Ajak Platform Seperti ChatGPT Ikuti Aturan Indonesia

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi, menyatakan dukungan terhadap langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menegur akses bagi sejumlah platform digital asing yang belum mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat di Indonesia, termasuk platform kecerdasan buatan seperti ChatGPT. Menurutnya, penegakan aturan ini merupakan bagian dari upaya […]

  • Lima Investor Korea Jadi Korban Penipuan dan Penggelapan, Notaris Diduga Bermain

    Lima Investor Korea Jadi Korban Penipuan dan Penggelapan, Notaris Diduga Bermain

    • calendar_month Sel, 19 Mei 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Lima WN Korea jadi Korban Penipuan dan Penggelapan, Notaris Diduga Ikut Bermain SURABAYA — Hur Young Soon akhirnya tidak lagi bisa menahan sesak di dadanya. Perempuan warga negara Korea Selatan itu memilih bicara. Tiga tahun menunggu kejelasan hukum, baginya, sudah tak bisa lagi ditahan. “Saya tidak bisa sabar lagi. Saya harus mengungkap kejadian yang saya […]

expand_less