Breaking News
Beranda » Terkini » FMPKN: Kontrak Sewa Kapal PBA–PNBBR Janggal dan Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

FMPKN: Kontrak Sewa Kapal PBA–PNBBR Janggal dan Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

  • account_circle TCON
  • calendar_month Sen, 12 Jan 2026

Forum Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (FMPKN) menyatakan keprihatinan serius atas pengelolaan kontrak sewa kapal antara PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PBA), anak usaha BUMN, dengan PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya (PNBBR). FMPKN menilai kontrak tersebut janggal, tidak transparan, dan berisiko menimbulkan kerugian keuangan negara.

Koordinator Lapangan (Korlap) FMPKN, Ray Leko, menegaskan bahwa kritik yang sebelumnya disampaikan Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi, mencerminkan kegelisahan publik yang beralasan terhadap tata kelola kontrak di tubuh BUMN.

“Kontrak sewa kapal yang tidak mencantumkan nilai kontrak secara jelas adalah persoalan serius. Ini bukan sekadar cacat administrasi, tapi menyangkut akuntabilitas keuangan negara,” ujar Ray Leko dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/1/2025).

FMPKN merujuk pada pernyataan Direktur CBA, Ucok Sky Khadafi, yang lebih dahulu mengungkap kejanggalan kontrak tersebut ke ruang publik. Ucok secara tegas menyebut model kontrak semacam ini sebagai praktik yang tidak lazim dan berbahaya.

“Kontrak sewa kapal tanpa mencantumkan nilai kontrak yang jelas adalah janggal dan menggelikan. Kontrak bernilai besar tidak boleh dibuat seperti cek kosong yang nilainya bisa diisi belakangan,” kata Ucok Sky Khadafi.

Berdasarkan kajian FMPKN terhadap data dan dokumen yang beredar, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna tercatat setidaknya dua kali melakukan kontrak sewa kapal dengan PNBBR. Pertama, kontrak tertanggal 1 Juli 2020 dengan Nomor A.3788B/SP.904/DIRUT-2020 untuk kapal Premium Bahari. Kedua, kontrak tertanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor 2430.Pj/KU.406/BA010400/2022 untuk dua kapal, yakni Premium Bahari dan Premier Bahari. Kedua kontrak tersebut masing-masing berlaku selama satu tahun sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Masalah utama yang disoroti adalah tidak dicantumkannya nilai kontrak secara eksplisit dalam dokumen perjanjian. Kontrak hanya menyebutkan bahwa nilai sewa disesuaikan dengan tujuan pelayaran, berat muatan, serta harga bahan bakar, tanpa menyebutkan nilai nominal, metode perhitungan baku, maupun batas maksimum biaya sewa.

Menurut Ray Leko, pola kontrak seperti ini bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang seharusnya menjadi standar pengelolaan BUMN dan anak usahanya.

“Tanpa kepastian nilai dan formula yang jelas, fungsi pengawasan menjadi lemah. Ini membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara,” tegasnya.

Selain itu, FMPKN juga menyoroti adanya pola kontrak jangka pendek yang berulang dengan mitra yang sama. Pola tersebut dinilai patut diduga sebagai upaya menghindari mekanisme tender terbuka dan kompetisi sehat.

“Atas dasar itu, FMPKN menuntut penjelasan terbuka dari manajemen PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, mulai dari dasar hukum kontrak, mekanisme pengadaan, hingga rincian nilai dan formula sewa kapal,” ujar Ray Leko.

FMPKN juga mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kontrak sewa kapal yang memiliki pola serupa, serta mendorong audit investigatif oleh lembaga berwenang, baik internal BUMN maupun eksternal negara, guna memastikan tidak terjadi pemborosan, inefisiensi, maupun potensi kerugian keuangan negara.

“Pengawasan publik bukan ancaman bagi BUMN. Justru transparansi adalah fondasi untuk menjaga kepercayaan rakyat dan memastikan keuangan negara dikelola secara bertanggung jawab,” pungkas Ray Leko.

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tersangka Koruptor Kakap Diberi Tahanan Rumah, Prof Djo: KPK Lemah Tak Berdaya

    Tersangka Koruptor Kakap Diberi Tahanan Rumah, Prof Djo: KPK Lemah Tak Berdaya

    • calendar_month Sel, 24 Mar 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Jakarta – Latar belakang panjang dalam dunia pemerintahan dan antikorupsi menjadi fondasi kuat bagi pandangan kritis Prof. Djohermansyah Djohan dalam membaca dinamika hukum dan tata kelola pemerintahan hari ini. Guru Besar IPDN itu bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga praktisi mumpuni, karena ia pernah berada di lingkaran strategis kekuasaan—mulai dari Deputi Politik Wakil Presiden Jusuf […]

  • Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

    Kejati Kalbar Dorong Pemenuhan Hak Sipil Kelompok Rentan melalui Program Isbat Nikah dan KIA di Mempawah

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Mempawah — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pemenuhan hak sipil dan kewarganegaraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui Program Isbat Nikah, penerbitan Buku Nikah, Kartu Keluarga, serta Kartu Identitas Anak (KIA). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah, Rabu (4/2/2026). Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden […]

  • Danantara dan Bank Emas: Mimpi Kebangkitan Nusantara di Era Jokowi-Prabowo

    Danantara dan Bank Emas: Mimpi Kebangkitan Nusantara di Era Jokowi-Prabowo

    • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Sudah terlalu lama bangsa ini berjalan di jalur ekonomi yang dirancang bukan untuk kepentingan rakyatnya, tetapi untuk kepentingan segelintir elite—baik di dalam maupun luar negeri. Sistem keuangan dan perbankan yang kita jalani hari ini sebagian besar dibangun di atas utang, bunga, dan permainan angka. Padahal, semua kita tahu: sistem ini sering kali menjauhkan bangsa dari […]

  • Sadis! Bukan Obligor tapi Disita Juga Harta Pribadinya

    Sadis! Bukan Obligor tapi Disita Juga Harta Pribadinya

    • calendar_month Ming, 27 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Bank miliknya terbukti tidak terima BLBI. Tapi, tetap dilikuidasi pada 2004. Sebelumnya, diberhentikan operasinya di 1998. Setelah 20 tahun berlalu, giliran pemegang sahamnya kembali diburu. Harta pribadinya disita. Kok bisa? Klik.. Baca Selengkapnya

  • Vita Dunia Abadi Luncurkan LETUS VITA AB Cream, Inovasi Skincare Korea Berizin BPOM

    Vita Dunia Abadi Luncurkan LETUS VITA AB Cream, Inovasi Skincare Korea Berizin BPOM

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta, – Vita Dunia Abadi dengan bangga mengumumkan kehadiran LETUS VITA AB CREAM, sebuah inovasi perawatan kulit hasil riset dari Korea yang kini telah resmi terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dengan nomor notifikasi NA 26250100871. “Produk ini menggabungkan kekuatan terbaik Vitamin A (Retinol) dan Vitamin B (Panthenol) dalam satu formulasi […]

  • PT Arunika Energi Luncurkan Mesin Pencacah Sampah Organik

    PT Arunika Energi Luncurkan Mesin Pencacah Sampah Organik

    • calendar_month Jum, 22 Mei 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    PT Arunika Energi Indonesia Luncurkan Mesin Pencacah Sampah Organik

expand_less