Breaking News
Beranda » CROSS BORDER DESK » Case Files » Investigasi: Pemerintah Dimenangkan dengan Putusan Palsu

Investigasi: Pemerintah Dimenangkan dengan Putusan Palsu

  • account_circle TCON
  • calendar_month Jum, 3 Apr 2026

Ini skandal kasasi palsu.  Ini ujian nyata Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Ada sesuatu yang membuat publik emosi dalam kasus Bank Centris Internasional. Bukan sekadar ganjil—melainkan berbahaya.

Karena untuk pertama kalinya, publik dihadapkan situasi paling ekstrem dalam sistem hukum:

Seseorang dikalahkan di pengadilan bukan oleh fakta, bukan oleh hukum—tetapi oleh putusan yang sesungguhnya tidak pernah ada. Tepatnya putusan palsu.

Babak Awal: Gugatan BPPN Ditolak 

Sebelum semua menjadi kabur, perkara ini sebenarnya sangat jelas.

Di jalur perdata: gugatan negara melalui BPPN ditolak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000. Lalu dikuatkan di tingkat banding di PT DKI tahun 2001. Dan puncaknya: Mahkamah Agung tidak pernah menerima permohonan kasasi.

Artinya sederhana. Perkara selesai. Pemerintah kalah. Tidak ada utang yang sah.

Di jalur tata usaha negara, hasilnya sama. Gugatan Andri Tedjadharma terhadap tindakan pemerintah dikabulkan di PTUN tahun 2021. Lalu dikuatkan di tingkat banding tahun 2022.

Lihat keganjilannya: satu perkara yang sama diadili dua sistem peradilan. Tapi satu kesimpulan: pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menagih Andri Tedjadharma. Apalagi menyita dan melelang harta pribadinya.

Babak Kedua: Munculnya Dokumen Misterius Setelah 20 Tahun 

Lalu sesuatu terjadi. Di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali, seluruh arah perkara berbalik. Pemerintah dianggap menang, karena adanya satu dokumen palsu. Salinan Putusan No. 1688. K/Pdt/2003.

Dua fakta yang menegaskan salinan kasasi 1688.k/Pdt/2003 itu adalah dokumen palsu.

1. Kasasi Tidak Pernah Ada. Mahkamah Agung dalam tiga surat resminya, terutama surat ketiga tertanggal 10 Mei 2023, secara tegas menyatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi. Dalam logika hukum:

Tidak ada permohonan kasasi –> tidak ada perkara –> tidak ada sidang –> tidak ada putusan kasasi.

2. Ketua Majelis Hakim yang namanya tercantum dalam salinan putusan itu membantah. Salinan kasasi 1688.k/Pdt/2003, itu bukan putusannya.

Dua fakta ini membentuk satu kesimpulan yang tak terelakkan: Putusan 1688K/Pdt/2003 adalah dokumen tanpa asal-usul yang sah. Dalam bahasa yang lebih lugas: itu dokumen palsu.

Babak Ketiga: Kemenangan yang Dipaksakan

Di sinilah persoalan menjadi berbahaya. Dokumen tersebut digunakan untuk membalik kekalahan pemerintah di semua tingkat sebelumnya. Menjadi dasar penagihan terhadap Andri Tedjadharma. Menjadi landasan Mahkamah Agung dalam menolak kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Dengan kata lain: seluruh kemenangan pemerintah dibangun di atas dokumen palsu yang berbahaya bagi sistem hukum di Indonesia.

Ini Bukan Sekadar Cacat Hukum

Jika satu dokumen palsu bisa mengubah seluruh hasil pengadilan, maka ini bukan lagi soal kesalahan prosedur. Ini adalah:

dugaan pemalsuan putusan pengadilan, dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses hukum, dugaan penyalahgunaan kekuasaan melalui institusi. Lebih jauh, ini adalah kegagalan sistemik dalam menjaga integritas hukum.

Dan, skandal ini berada di hadapan pemerintahan Prabowo Subianto. Bukan sebagai warisan semata, tetapi sebagai ujian nyata.

Pilihan yang ada hanya dua: membongkar dan membersihkan skandal ini, atau membiarkannya menjadi preseden nasional, bahkan internasional.

Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya tidak boleh tinggal diam. Karena diam bukan netral. Diam adalah pembiaran.

Jika praktik ini dibiarkan, maka konsekuensinya luas. Putusan pengadilan kehilangan makna. Kepastian hukum runtuh. Warga negara kehilangan perlindungan.

Dan paling mengkhawatirkan, siapa pun bisa dikalahkan dengan dokumen palsu yang muncul di belakang layar. Sebuah dokumen yang isinya berantakan, yang menunjukkan bukan produk dari para hakim yang piawai dan profesional.

Naudzubillah min zalik.

 

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prof Djohermansyah: Meneladani Akhlak Rasulullah dalam Kepemimpinan Pemerintahan

    Prof Djohermansyah: Meneladani Akhlak Rasulullah dalam Kepemimpinan Pemerintahan

    • calendar_month Kam, 1 Okt 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Meneladani Akhlak Rasulullah dalam Kepemimpinan Pemerintahan JAKARTA — Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami Darussalam, Jalan Bhakti, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2026), menjadi momentum untuk kembali mengingat keteladanan Rasulullah SAW, khususnya dalam menjalankan amanah kepemimpinan pemerintahan. Mengangkat tema “Meneladani Akhlak dan Sunnah Nabi Muhammad SAW”, kegiatan tersebut menghadirkan Ustadz Dr. (HC) Ahmad […]

  • Pegawai P3K Terancam PHK Akibat Inkonsistensi Kebijakan Pusat

    Pegawai P3K Terancam PHK Akibat Inkonsistensi Kebijakan Pusat

    • calendar_month Sen, 30 Mar 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Profesor Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN soroti inkonsistensi kebijakan pusat. Pegawai pemerintah dengan perjanjian terancam PHK. Jakarta, 29 Maret 2026 — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mulai mencuat di sejumlah daerah, seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat, seiring penerapan kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari […]

  • Dari Penjual Es Gabus ke Isu Nasional: Mahasiswa Hukum Soroti Cara Aparat Bertindak

    Dari Penjual Es Gabus ke Isu Nasional: Mahasiswa Hukum Soroti Cara Aparat Bertindak

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Jakarta – Kasus yang menimpa Sudrajat (50), penjual es gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi perhatian publik setelah video perlakuan aparat terhadap dirinya viral di media sosial. Peristiwa tersebut memicu kritik terkait dugaan pelanggaran etik, kewenangan aparat, hingga potensi aspek pidana. Sorotan datang dari Muhamad Ray Albani (19), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) […]

  • Umar Widodo: Menjaga Ingatan Bangsa Lewat Mata Kamera

    Umar Widodo: Menjaga Ingatan Bangsa Lewat Mata Kamera

    • calendar_month Sab, 11 Jul 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Umar Widodo: Menjaga Ingatan Bangsa Lewat Mata Kamer Jakarta – Di balik setiap foto jurnalistik yang membekukan sebuah peristiwa, selalu ada seorang pewarta yang memilih berdiri di belakang kamera, membiarkan karyanya berbicara lebih keras daripada dirinya. Begitulah sosok Umar Widodo, fotografer jurnalistik senior yang selama hampir tiga dekade mengabdikan hidupnya untuk merekam sejarah, dinamika sosial, […]

  • Agunan Nasabah Tidak Kembali, Dirut Bank Swasta dan Notaris.PPAT Dilaporkan ke Polda

    Agunan Nasabah Tidak Kembali, Dirut Bank Swasta dan Notaris.PPAT Dilaporkan ke Polda

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

      Jakarta — Seorang nasabah bank swasta, Febliyani, melalui kuasa hukumnya melaporkan Direktur Utama PT. Jtrust Investments Indonesia dan pihak Notaris/PPAT ke Polda Metro Jaya terkait permasalahan pengembalian sertifikat tanah dan bangunan yang telah dijaminkan sebagai agunan pinjaman. Kasus ini bermula ketika Febliyani sebagai debitur mengajukan pinjaman kepada PT. Jtrust Investments Indonesia dengan menyerahkan agunan […]

  • Grand Launching GoldVerium: Konsep Baru Investasi Logam Mulia Terintegrasi

    Grand Launching GoldVerium: Konsep Baru Investasi Logam Mulia Terintegrasi

    • calendar_month Rab, 20 Mei 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Grand Launching GoldVerium: Konsep Baru Investasi Logam Mulia Terintegrasi JAKARTA — Industri investasi logam mulia di Indonesia kembali menghadirkan inovasi baru. Tepat pada 20 Mei yang bertepatan dengan Hari Perak Nasional, outlet pertama GoldVerium resmi diluncurkan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Founder GoldVerium, Edi Hermanto, menjelaskan bahwa GoldVerium merupakan penggabungan empat lini produk perusahaan, […]

expand_less