Breaking News
Beranda » Terkini » CBA Soroti Anggaran Jakarta Smart City: Kejaksaan Agung Diminta Selidiki Dugaan Mark Up

CBA Soroti Anggaran Jakarta Smart City: Kejaksaan Agung Diminta Selidiki Dugaan Mark Up

  • account_circle TCON
  • calendar_month Rab, 18 Feb 2026

Jakarta — Program Jakarta Smart City yang digagas sejak 2014 sebagai pijakan menuju kota berbasis teknologi kembali menjadi sorotan. Di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, proyek ini semula dipromosikan sebagai wajah baru pelayanan publik—cepat, transparan, dan terintegrasi secara digital.

Untuk menopangnya, Pemprov membentuk Unit Pengelola Jakarta Smart City yang berkantor di Balai Kota. Unit ini menjadi simbol komitmen transformasi digital ibu kota. Namun, di balik jargon “kota cerdas”, muncul pertanyaan serius terkait tata kelola anggarannya.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai sejumlah pos belanja di Unit Pengelola Jakarta Smart City menunjukkan kejanggalan yang mengarah pada dugaan kemahalan harga (mark up).

Pada 2025, anggaran sewa layanan komputasi awan tercatat Rp5,8 miliar. Setahun kemudian, pada 2026, nilainya meningkat menjadi Rp7,4 miliar—lonjakan Rp1,6 miliar tanpa penjelasan rinci kepada publik.

Pengadaan sewa bandwidth CCTV tahun 2026 juga disorot. Anggaran tercatat Rp5,3 miliar dan dinilai lebih mahal sekitar Rp1,2 miliar dibandingkan nilai pengadaan sebelumnya yang mencapai Rp6,5 miliar.

Selain itu, sewa bandwidth sensor dan CCTV untuk pengendalian banjir pada 2026 mencapai Rp12,1 miliar—sekitar Rp2,3 miliar lebih tinggi dibanding angka sebelumnya sekitar Rp9,7 miliar. Padahal, proyek ini berkaitan langsung dengan pengendalian banjir, persoalan klasik yang setiap tahun membebani warga Jakarta.

“Jika anggarannya saja sudah membengkak tanpa alasan jelas, bagaimana publik bisa berharap teknologi ini benar-benar bekerja efektif mengatasi banjir?” ujar Uchok, Rabu (18/2/2026).

Atas temuan tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Agung turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan ada atau tidaknya rekayasa harga dalam proyek-proyek tersebut.

Menurut Uchok, konsep kota cerdas seharusnya menghadirkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, bukan justru memunculkan kecurigaan publik. Jika pengelolaan anggaran tak dijelaskan secara terbuka, maka gagasan “smart city” berisiko berubah menjadi paradoks—teknologi yang canggih di permukaan, tetapi rapuh dalam integritas.

“Penyelidikan yang serius penting agar mimpi Jakarta sebagai kota cerdas tidak berubah menjadi beban baru bagi warga,” tegasnya.

Foto: PPID Jakarta

  • Penulis: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    Awas! Sebut Andri Tedjadharma Obligor BLBI bentuk Fitnah yang Serius, Bisa Pidana

    • calendar_month Ming, 4 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

        Tidak ada satu pun putusan hukum yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai obligor BLBI atau penanggung utang negara. Oleh karena itu, setiap penyebutan nama Andri sebagai obligor BLBI merupakan informasi hoaks dan bentuk fitnah yang serius. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan dapat dijerat pidana atas tuduhan pencemaran nama baik. Sejumlah media mainstream […]

  • Triyatno Wafat, Bamsus Minta Pemerintah Serius Selesaikan Utang BUMN Istaka Karya

    Triyatno Wafat, Bamsus Minta Pemerintah Serius Selesaikan Utang BUMN Istaka Karya

    • calendar_month Jum, 6 Feb 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Jakarta — Triyatno, salah satu dari ratusan pengusaha kecil yang menjadi korban utang BUMN PT Istaka Karya (Persero), meninggal dunia pada Jumat (6/2) dini hari. Triyatno dikenal sebagai salah satu subkontraktor BUMN yang sempat menyita perhatian publik setelah menangis saat audiensi di hadapan Komisi VI DPR RI, mengungkap kesulitan hidup akibat hak pembayaran yang tak […]

  • CBA Minta Kejagung Telusuri Dugaan Mark Up Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

    CBA Minta Kejagung Telusuri Dugaan Mark Up Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Disorot, CBA Minta Kejagung Telusuri Dugaan Mark Up Pengadaan  Program pemberian sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan harga pengadaan yang dinilai terlalu tinggi. Center for Budget Analysis (CBA) meminta Kejaksaan Agung menelusuri proyek tersebut karena diduga terdapat indikasi mark up anggaran. Sorotan muncul […]

  • Sambut Walikota Baru, Kasudin KLH Siap Bergerak Cepat

    Sambut Walikota Baru, Kasudin KLH Siap Bergerak Cepat

    • calendar_month Kam, 8 Mei 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta Selatan, 8 Mei 2025 –  Kepala Suku Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Mohammad Amin, S.Si., M.M., menyampaikan ucapan selamat kepada M Anwar yang resmi menjabat sebagai Walikota Administrasi Jakarta Selatan. “Selamat kepada Bapak M Anwar atas amanah baru sebagai Walikota Jakarta Selatan. Semoga kepemimpinan beliau membawa semangat baru dalam pelayanan publik, khususnya di […]

  • Praktik Maladministrasi Negara, Harta Warga Disita dan Dilelang

    Praktik Maladministrasi Negara, Harta Warga Disita dan Dilelang

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2026
    • account_circle Ival
    • 0Komentar

    Kisah penyitaan harta pribadi Andri Tedjadharma berdasarkan surat keliru Kemenkeu. Tanpa putusan pengadilan yang sah, DJKN dan KPKNL disebut melakukan malpraktik administrasi negara. Simak fakta lengkapnya. Jakarta — Andri Tedjadharma dengan tegas menyebut adanya malpraktik administrasi negara yang serius dan berlarut-larut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan […]

  • Bukan Musuh Kekuasaan, Pers Cermin yang Tak Selalu Menyenangkan

    Bukan Musuh Kekuasaan, Pers Cermin yang Tak Selalu Menyenangkan

    • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
    • account_circle Beng Aryanto
    • 0Komentar

    Pers sejatinya pilar keempat demokrasi. Penjaga kekuasaan agar tak menyimpang. Kekuasaan yang bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.  Ketegangan antara Majalah Tempo dan Partai NasDem seharusnya tidak dibaca sebagai konflik biasa antara media dan partai politik. Ia adalah potret yang lebih dalam: bagaimana kekuasaan merespons kritik, dan bagaimana pers menjaga marwahnya sebagai pilar […]

expand_less