Breaking News
Beranda » Terkini » Pemerintah Diminta Rasionalkan Ambisi Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah Diminta Rasionalkan Ambisi Koperasi Desa Merah Putih

  • account_circle Beng Aryanto
  • calendar_month Rab, 25 Feb 2026

Profesor Djohermansyah Djohan mengkritik kebijakan pemerintah terkait Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih. 

Jakarta – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan alokasi 58,03 persen Dana Desa tahun anggaran 2026 untuk pembangunan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih menuai kritik dari pakar otonomi daerah. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, menilai kebijakan tersebut mencerminkan gejala resentralisasi fiskal dan berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur desa.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026. Dengan skema baru tersebut, dari rata-rata Dana Desa sekitar Rp1 miliar per desa, hanya tersisa sekitar Rp200–300 juta yang dapat dikelola langsung oleh pemerintah desa. Sisanya wajib digunakan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

Sejumlah kepala desa dari Bali hingga Jawa Tengah menyampaikan kekhawatiran bahwa program prioritas seperti pembangunan jalan kampung, irigasi, fasilitas pendidikan, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) terancam terhambat karena anggaran tersisa sangat terbatas.

“Penentuan jumlah adalah kebijakan pusat. Tetapi setelah diberikan, pengelolaan itu menjadi kewenangan desa. Apakah ini bijak? Ya pasti tidak bijak,” ujar Prof. Djohermansyah kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/2/2026).

Ia menjelaskan, secara konseptual Dana Desa merupakan kebijakan fiskal nasional. Pemerintah pusat berwenang menentukan besaran alokasi, namun setelah dana disalurkan, pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah desa bersama masyarakat.

“Kalau tadinya satu miliar dikelola desa sesuai kebutuhan, sekarang tinggal 200–300 juta. Itu jelas penarikan kembali kendali fiskal ke pusat,” tegasnya.

Prof. Djohermansyah juga menyoroti pengadaan 105.000 mobil pick-up dan truk untuk mendukung operasional koperasi yang disebut berasal dari India dan sudah mulai didatangkan dalam jumlah ribuan unit. Menurutnya, keputusan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi nyata dan kebutuhan riil koperasi di masing-masing desa.

“Ini betul-betul ngawur kalau tidak disesuaikan dengan kondisi nyata koperasi desa,” kritiknya.

Ia menambahkan, banyak desa masih kesulitan menyediakan lahan minimal seribu meter persegi untuk pembangunan gerai dan kantor koperasi. Di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat, dari 157 desa, baru sekitar 10 desa yang mampu memulai pembentukan koperasi. Sisanya belum bergerak karena keterbatasan lahan dan kesiapan organisasi.

“Tidak alamiah kalau dipaksakan serentak 80 ribu desa,” ujarnya.

Menurut Prof. Djohermansyah, penguatan koperasi desa merupakan gagasan yang baik, namun pendanaannya seharusnya disiapkan dari APBN sebagai tambahan (on top), bukan dengan mengambil dari Dana Desa yang selama ini menopang pelayanan publik dasar.

Ia mengusulkan pendekatan bertahap yang lebih rasional. Tahap pertama, fokus pada desa yang sudah memiliki BUMDes maju atau tradisi koperasi kuat sebagai proyek percontohan. Tahap kedua, memperluas ke desa yang memiliki potensi ekonomi tetapi belum optimal. Tahap ketiga, menyasar desa yang belum memiliki tradisi berkoperasi dengan pendampingan jangka panjang.

“Kalau bijak, pemerintah kasih model dan contoh dulu. Kalau rakyat yakin, mereka akan ikut. Jangan top-down lalu gagal,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan potensi pemborosan anggaran jika proyek tidak berjalan sesuai harapan. Ribuan unit kendaraan dan pembangunan fisik koperasi membutuhkan dana besar. Jika tidak efektif, pertanyaan pertanggungjawaban akan muncul.

Lebih lanjut, Prof. Djohermansyah menegaskan bahwa koperasi pada prinsipnya adalah milik anggota dan warga desa, bukan milik pemerintah pusat. Jika koperasi tetap dijalankan, masyarakat perlu terlibat aktif sebagai anggota, pengurus, dan pengawas.

“Koperasi itu milik warga. Kelola dengan baik. Jangan sampai jadi ajang korupsi,” pesannya.

 

Kebijakan alokasi 58,03 persen Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih dinilai berada di persimpangan antara ambisi penguatan ekonomi dan prinsip otonomi desa. Jika tidak dirancang dengan tahapan realistis dan dukungan fiskal tambahan, kebijakan ini berpotensi memperlambat pembangunan desa yang sudah berjalan. (**)

  • Penulis: Beng Aryanto
  • Editor: TCON

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rumah Satu-Satunya Disita Pemerintah, Seorang Nenek Menuntut Keadilan, Perampasan Aset Berdasarkan Tuduhan 

    Rumah Satu-Satunya Disita Pemerintah, Seorang Nenek Menuntut Keadilan, Perampasan Aset Berdasarkan Tuduhan 

    • calendar_month Rab, 29 Jul 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Di tengah pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR, seorang nenek menuntut keadilan karena rumah miliknya dirampas pemerintah hanya berdasarkan tuduhan. Jakarta — Nasib yang dialami Justina Elawitachya sungguh memilukan. Di usia 67 tahun, ketika kebanyakan orang berharap dapat menikmati masa tua dengan tenang bersama keluarga dan cucu-cucu, Justina justru harus berjuang mempertahankan satu-satunya rumah yang […]

  • Audit BPK Dilanggar, Ada Apa DPR Malah Bela Perpu Warisan Orba

    Audit BPK Dilanggar, Ada Apa DPR Malah Bela Perpu Warisan Orba

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    JAKARTA – Penolakan DPR RI terhadap uji materi Perpu No. 49 Tahun 1960 memicu kritik keras dari Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional. Menurutnya, DPR tidak memahami secara utuh fakta-fakta penting, terutama hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang justru membantah adanya utang negara dalam kasus ini. “DPR tidak tahu—atau pura-pura tidak tahu—bahwa […]

  • Agunan Nasabah Tidak Kembali, Dirut Bank Swasta dan Notaris.PPAT Dilaporkan ke Polda

    Agunan Nasabah Tidak Kembali, Dirut Bank Swasta dan Notaris.PPAT Dilaporkan ke Polda

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

      Jakarta — Seorang nasabah bank swasta, Febliyani, melalui kuasa hukumnya melaporkan Direktur Utama PT. Jtrust Investments Indonesia dan pihak Notaris/PPAT ke Polda Metro Jaya terkait permasalahan pengembalian sertifikat tanah dan bangunan yang telah dijaminkan sebagai agunan pinjaman. Kasus ini bermula ketika Febliyani sebagai debitur mengajukan pinjaman kepada PT. Jtrust Investments Indonesia dengan menyerahkan agunan […]

  • CBA Soroti Kontrak Sewa Kapal PLN Energi Primer, Nilainya Triliunan tapi Tak Transparan

    CBA Soroti Kontrak Sewa Kapal PLN Energi Primer, Nilainya Triliunan tapi Tak Transparan

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Jakarta – Pusat perhatian publik kembali tertuju pada pengelolaan anggaran di lingkungan BUMN energi. Kali ini, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, disorot terkait besarnya anggaran transportasi dan sewa kapal laut yang dinilai tidak transparan. Direktur Eksekutif […]

  • Penyitaan Villa di Bogor

    Malapetaka di Bumi Pancasila

    • calendar_month Ming, 27 Apr 2025
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    Seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Taman Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terlihat tak bisa menahan emosinya. Nampak kegeraman di wajahnya. Sejak pagi hari, ia dan sanak famili serta kerabat, bersiap menunggu kedatangan orang-orang mengatasnamakan negara, yang akan menyita rumahnya. Rumah itu atas nama istrinya. Luasnya lebih dari 2000 meter. Nilainya ditaksir Rp100 milyar. Tapi, […]

  • LCC Empat Pilar MPR Menelan Anggaran Rp 30 M, CBA: Ini Proyek Raksasa

    LCC Empat Pilar MPR Menelan Anggaran Rp 30 M, CBA: Ini Proyek Raksasa

    • calendar_month Sel, 12 Mei 2026
    • account_circle TCON
    • 0Komentar

    CBA Bongkar Anggaran LCC Empat Pilar MPR 2026 Senilai Rp30,7 Miliar: “Ini Proyek Raksasa, Bukan Sekadar Cerdas Cermat” JAKARTA, – Center For Budget Analysis (CBA) menyoroti tajam alokasi anggaran fantastis dalam penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tahun 2026. Anggaran yang mencapai Rp30,7 miliar tersebut dinilai tidak masuk akal dan cenderung menjadi […]

expand_less