Andri Tedjadharma Gugat KPKNL, Sita Aset Salah Sasaran
- account_circle TCON
- calendar_month Rab, 1 Jul 2026

Andri Tedjadharma menggugat KPKNL. Sita Aset Salah Sasaran
Dua pengadilan di dua kota kini menjadi arena baru perlawanan hukum Andri Tedjadharma. Dalam waktu berdekatan, ia menggugat penyitaan dan rencana lelang sejumlah asetnya yang dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Yang disengketakan bukan hanya satu aset. Di Bali, Andri menggugat penyitaan dan rencana lelang 27 bidang tanah dengan total luas 31.402 meter persegi di kawasan Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, Sidakarya, Denpasar Selatan. Sementara di Jakarta Barat, ia menggugat penyitaan dan rencana pelelangan sebuah ruko seluas 68 meter persegi di Business Park Kebon Jeruk.
Dalam dua gugatan yang diajukan secara terpisah itu, Andri mengusung satu benang merah: negara dinilai telah menyita aset miliknya tanpa dasar hubungan hukum yang sah.
Gugatan pertama didaftarkan ke Pengadilan Negeri Denpasar pada 19 Mei 2026. Melalui kuasa hukumnya I Made Parwata, Andri menggugat KPKNL Jakarta I, PUPN Cabang DKI Jakarta, serta Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Ia meminta majelis hakim menyatakan penyitaan dan rencana lelang atas 27 bidang tanah miliknya sebagai perbuatan melawan hukum.
Menurut gugatan tersebut, seluruh sertifikat tanah masih berada dalam penguasaan Andri. Tanah-tanah itu, tidak pernah dijadikan agunan, digadaikan, maupun dibebani hak apa pun. Karena itu, tidak terdapat hubungan hukum yang dapat dijadikan dasar penyitaan oleh PUPN.
Dalam dokumen gugatan, Andri juga menyatakan dirinya tidak pernah dinyatakan sebagai penanggung utang melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ia tidak pernah menjadi pihak termohon eksekusi dalam perkara apa pun yang berkaitan dengan aset tersebut,” tegasnya.
Penyitaan itu bermula dari Surat Perintah Penyitaan PUPN tertanggal 25 Agustus 2023 yang kemudian diikuti berita acara sita pada November 2023. Selanjutnya KPKNL Jakarta I menjadwalkan lelang pada 30 April 2024. Namun, menurut gugatan, lelang tersebut berstatus TAP atau tidak memperoleh pembeli.
Gugatan kedua diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Juni 2026. Kali ini objek sengketanya adalah sebuah ruko di Business Park Kebon Jeruk yang juga disita dan diumumkan untuk dilelang. Selain KPKNL Jakarta I dan PUPN Cabang DKI Jakarta, gugatan ini turut menyertakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pihak tergugat.
Dalam gugatan tersebut, Andri kembali mengajukan argumentasi serupa. Ia menyatakan ruko itu tidak pernah dijadikan jaminan utang kepada negara maupun lembaga perbankan, sementara sertifikat aslinya tetap berada di tangannya. Ia juga mempersoalkan pemblokiran aset yang dilakukan sebelum rencana pelelangan diumumkan.
Salah satu dalil yang berulang dalam kedua gugatan adalah dugaan adanya kekeliruan penetapan subjek maupun objek sita. Menurut Andri, tindakan penyitaan dan pelelangan melanggar prinsip legalitas formal objek lelang, asas kepastian hukum, serta hak konstitusional atas perlindungan harta benda sebagaimana dijamin Pasal 28G UUD 1945.
Ia juga mendasarkan gugatannya pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.
Dalam perkara di Denpasar, Andri menuntut ganti rugi sebesar Rp11 miliar yang terdiri atas kerugian materiil Rp1 miliar dan kerugian immateriil Rp10 miliar.
Andri mengalami kerugian ekonomi, pencemaran nama baik karena disebut sebagai obligor BLBI, kehilangan kesempatan usaha, hingga menderita stroke akibat tekanan psikologis.
Adapun dalam gugatan Jakarta Barat, nilai tuntutan berbeda. Ia meminta ganti rugi materiil sekitar Rp1,05 miliar yang terdiri atas potensi kehilangan pendapatan sewa dan biaya pengobatan, serta kerugian immateriil sebesar Rp5 miliar.
Selain meminta ganti rugi, kedua gugatan sama-sama memohon putusan provisi agar seluruh proses sita, blokir, dan pelelangan dihentikan sementara sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Penulis: TCON
