Pakar Otda, Prof Djo: MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius
- account_circle Beng Aryanto
- calendar_month Rab, 10 Jun 2026

:MBG Jangan Terlalu Sentralistik dan Ambisius
Jakarta – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara.
Dalam wawancara bersama RRI Pro 3 FM, Senin (9/6/2026), Prof. Djo mengatakan tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sangat baik. Namun, pelaksanaannya dinilai terlalu luas dan cenderung sentralistis.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya memprioritaskan kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti anak-anak dari keluarga miskin, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat kemiskinan dan kerawanan pangan yang tinggi.
“Jangan semua diberikan sekaligus. Pilih dulu kelompok yang benar-benar membutuhkan agar manfaatnya lebih terasa,” ujarnya.
Prof. Djo juga mengkritik model pengelolaan MBG yang saat ini banyak bergantung pada Badan Gizi Nasional (BGN) melalui jaringan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, urusan penyediaan makanan sekolah tidak perlu sepenuhnya dikendalikan pemerintah pusat.
“Indonesia terlalu besar untuk diurus secara sentralistik. Pemerintah pusat seharusnya berbagi kewenangan dengan pemerintah daerah,” katanya.
Sebagai pakar otonomi daerah, ia mengusulkan pelaksanaan MBG berbasis desentralisasi. Pemerintah pusat cukup berperan menetapkan kebijakan nasional, standar gizi, anggaran, dan pengawasan, sementara pelaksanaan operasional diserahkan kepada pemerintah daerah.
Dalam skema tersebut, pemerintah daerah dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan, UMKM lokal, kantin sekolah, puskesmas, hingga rumah sakit daerah.
Prof. Djo menilai pemanfaatan kantin sekolah sebagai pusat distribusi makanan akan lebih efisien dibandingkan sistem dapur terpusat. Selain memangkas rantai distribusi, pengawasan juga dapat dilakukan langsung oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya fleksibilitas menu sesuai karakteristik daerah. Menurutnya, kebutuhan dan budaya makan anak sekolah di setiap wilayah berbeda sehingga tidak perlu diseragamkan secara nasional.
Selain itu, Prof. Djo menekankan bahwa MBG harus dibangun berdasarkan data, kebutuhan riil masyarakat, perencanaan matang, pembiayaan yang realistis, serta didukung regulasi yang kuat.
Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengawasan juga harus menjadi bagian utama program.
Ia mengingatkan agar MBG tidak membebani keuangan negara hingga mengganggu sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik daerah.
“Kalau kemampuan keuangan negara terbatas, jangan dipaksakan sekaligus. Bertahap saja sesuai kemampuan fiskal,” tegasnya.
Prof. Djo mengapresiasi langkah BGN yang mulai melakukan efisiensi anggaran, moratorium pembangunan dapur baru, serta membuka peluang pendanaan dari sektor non-APBN melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan swasta.
Meski demikian, ia menilai koreksi kebijakan harus dilakukan lebih mendasar agar mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program.
“Koreksi kebijakan harus benar-benar menjawab suara masyarakat, bukan sekadar penyesuaian administratif,” katanya.
Menurut Prof. Djo, keberhasilan MBG tidak diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Ia menegaskan pelibatan pemerintah daerah menjadi kunci agar program berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- Penulis: Beng Aryanto
- Editor: TCON
